Page 15 - Majalah Berita Indonesia Edisi 78
P. 15
BERITAINDONESIA, 15 Juli - 15 Agustus 2010 15BERITA UTAMAnaikan peringkat ini, tapi sebagaimanadikemukakan Menkeu Agus Martowardojo pemerintah harus semakin berhatihati dalam menetapkan kebijakan fiskaldan moneter.Sebab hal ini juga bermakna bahwa Indonesia yang terus didorong lembaga dannegara-negara maju (kreditor) untukmelanjutkan ketergantungan meminjam(berutang), tapi bukan lagi pinjamanlunak (berbunga rendah) melainkanpinjaman komersial berbunga lebih tinggi.Sehingga, kenaikan peringkat utang inibisa menjadi perangkap jika pemerintahtidak berhati-hati.Puja-puji lembaga atau negara kreditoritu seharusnya diwaspadai. Sebab, bukankah saat ini utang pemerintah sudahsemakin banyak dan mencemaskan?Saking banyaknya, jika ditumpuk tidakmuat di beberapa gedung termasukGelora Bung Karno, Senayan. “Banyaknya, mungkin kalau (uangnya) ditumpukjadi berapa gedung, GOR Senayan jugaenggak akan cukup,” ungkap DirjenPengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, kepada pers dikantornya, Jakarta, Senin (19/4/2010).Menurutnya, nominal utang pemerintah pusat kian bertambah dari waktuke waktu yang disebabkan meningkatnyanominal defisit dan utang lama yang jatuhtempo. Walaupun pinjaman luar negerisemakin berkurang, tetapi tambahannominal utang berasal dari surat berharganegara (SBN) baik surat utang negara(SUN) dan sukuk. Kondisi tersebut ditunjang oleh porsi SBN valas yang meningkatkarena daya serap pasar domestik masihterbatas. Menurutnya, SBN valas iniuntuk benchmarking dan memperkuatcadangan devisa.Memang, sebagaimana sering didengungkan pemerintah, meskipun secaranominal jumlah utang pemerintah semakin meningkat, namun besaran rasioutang terhadap Produk Domestik Bruto(PDB) semakin menurun. Pada akhirtahun 2001, rasio utang terhadap PDBsebesar 77 persen, menurun menjadi 67persen tahun 2004, dan makin menurunlagi menjadi 26 persen terhadap produkdomestik bruto (PDB) pada Mei 2010(perkiraan sementara).Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan UtangRahmat Waluyanto saat konferensi persdi ruang pers Kementerian Keuangan,Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Selasa (25/5/2010) malam mengatakan meski bertambah (nominal utang), tapi sesuaikonsensus dari semua cendikiawan didunia bahwa harus dilihat dari GDP. Diamenjelaskan peningkatan nominal utangpemerintah merupakan penyesuaian atasbesaran defisit anggaran yang mengikutipertambahan nominal PDB dari tahun ketahun.Selain itu, Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah juga berkepentinganuntuk membayar utang jatuh tempo yangcukup tinggi pada tahun ini di mana utangtersebut dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Tahun ini, menurut MenteriKeuangan Agus Martowardojo pemerintah bersiap menanggung utang jatuhtempo sekira Rp.115 triliun. “Pada tahunini utang jatuh tempo kita Rp110 triliun,kalau ditambah bunga Rp115 triliun dansekarang sedang dalam posisi untukmemperpanjang itu,” jelasnya dalamkonferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (25/5/2010)malam.Menkeu Agus Martowardojo menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkandari besaran utang yang ditanggung olehpemerintah. Sebab pengelolaan utangnegara saat ini berkategori sehat, karenapemerintah juga mengelola utang jatuhtempo setiap tahunnya.Dirjen Pengelolaan Utang RahmatWaluyanto juga membantah anggapanpengelolaan utang tidak efisien. Pasalnya,defisit anggaran setiap tahunnya dibatasimaksimal hanya tiga persen dari PDB.Tambahan pinjaman luar negeri netodianggarkan negatif sejak 2004, artinyajumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding denganjumlah penarikan pinjaman luar negeribaru.Dia juga menjelaskan bahwa tidakbenar jika tambahan utang melewati batasAPBN. “September 2009, lembaga pemeringkat internasional menaikkan ratingkredit Indonesia karena dinilai telahmengelola keuangan dengan baik. AuditBPK terhadap pengelolaan utang, jugasudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” tambahnya.Rahmat menegaskan bahwa jumlahnominal defisit dan pembiayaan melaluiutang, termasuk pelunasan utang, ditetapkan dalam Undang-Undang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN)setiap tahunnya dengan persetujuan DPR.Maka, dia sangat heran kalau ada pengamat merangkap anggota DPR terusteriak-teriak soal utang. “Dia (DPR)sendiri kan ikut juga membahas itu,”katanya.Sementara. perihal anggapan bahwayield surat utang negara (SUN) yangsi yang dibiayai dengan utang luar negeri berupa dana
