Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 78

BERITAINDONESIA, 15 Juli - 15 Agustus 2010 19BERITA UTAMAilustrasi: sonny pbangunan kantor-kantor pemerintah yangtidak tepat guna.Dengan efisiensi ini, kata Rizal Ramli,dapat membangun bangsa tanpa ketergantungan pada utang luar negeri. Diamemberi gambaran bahwa selama inisepertiga dari APBN yang telah mencapailebih Rp.1.000 triliun per tahun, itudigunakan untuk membayar pokok bungadan cicilan utang.Sementara itu, sejumlah LSM Anti Utangmenilai utang luar negeri merupakanskenario untuk mengeruk habis sumberdaya alam Indonesia. Mereka menunjukcontoh, pinjaman ADB sebesar 350 jutadolar AS untuk proyek LNG Tangguh diPapua, dinilai hanya untuk melayanipasokan energi bagi negara industri majudengan harga yang sangat murah.Karena itu, menurut Irvan Duriatnata,staf Media dan Informasi Koalisi AntiUtang, sejumlah LSM mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk perjanjian utang luar negeri baru. Mereka menyesalkan rencana pemerintah menyetor tambahan modal Rp.400 miliar kepada ADBsampai tahun 2014 berdasarkan pertimbangan jika menambah modal, pemerintahakan mendapat fasilitas pinjaman 1 miliardolar AS setiap tahun dari ADB.Menurut Irvan Duriatnata hal itumenunjukkan sikap keranjingan utangrezim neoliberal demi melayani kepuasankorporasi multinasional tanpa mempertimbangkan beban ekonomi dan sosialyang harus ditanggung oleh rakyat miskin.Koalisi LSM Anti Utang ini juga menyesalkan kebijakan pemerintah yangbersama negara kapitalis maju padapertemuan G20 di Washington (danbelum lama ini dilajutkan di Toronto,Kanada), telah menyepakati langkahreformasi struktural perekonomian duniayang tengah krisis berlandaskan padaprinsip pasar. Sebab, mereka menilai, haltersebut dilakukan dengan cara mendorong rezim investasi dan perdaganganbebas dan meningkatkan peran lembagalembaga keuangan internasional sepertiIMF, Bank Dunia, atau ADB.Mereka berpandangan, pelaksanaanagenda-agenda ekonomi pasar bebas danpenyaluran utang luar negeri merupakanpenyebab dari hilangnya kedaulatan ekonomi negara atas sumber daya alam danmenciptakan kesenjangan ekonomi dansosial yang semakin tajam di Indonesia.Apalagi sebagaimana pernah dikemukakan Rizal Ramli bahwa sebagian besardari utang tersebut, telah dikorupsi olehpara pejabat pada masa pemerintahanyang lalu dan telah diketahui oleh BankDunia maupun negara kreditor. Maka,menurutnya, utang tersebut bisa diklasifikasikan sebagai “utang najis” yang harusdinegosiasikan kembali dengan negaranegara kreditor, sehingga beban rakyatmenjadi berkurang untuk membayarutang luar negeri.Namun, menurut Rizal, karena mental‘inlander‘ pejabat kita, Indonesia telahkehilangan tiga kali kesempatan untukmelakukan negosiasi. Ketiga kesempatanitu adalah (1) saat transisi pemerintahandari otoriter ke pemerintahan demokratis,kemudian (2) momentum perang melawan terorisme, serta (3) ketika bencanatsunami melanda Aceh.Namun, Rizal mengingatkan usahauntuk negosiasi kembali terhadap utangluar negeri, serta penghematan danefisiensi anggaran tersebut akan efektifjika didahului dengan reformasi birokrasiyang agresif.Kurangi Ketergantungan PinjamanAsingSecara terpisah, Dirjen PengelolaanProf.Dr. Elfindri