Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 78
P. 21


                                    BERITAINDONESIA, 15 Juli - 15 Agustus 2010 21BERITA UTAMAfoto: detik.comSupaya RakyatTidak Makin MiskinUtang pemerintah telah menjadi beban berat bagi rakyat.Saat ini, rakyat Indonesia telah terbebani utangpemerintah lebih Rp.7 juta per orang. Utang ini, setiaptahun akan kian membesar pula. Sehingga, setiap tahunpula rakyat harus ikhlas merelakan pemerintahmemangkas dana pembangunan (yang semestinyameningkatkan kesejahteraan rakyat) untuk membayarcicilan pokok utang dan bunga bahkan juga membayartunjangan khusus pegawai pemerintah (remunerasi).aking kronisnya utang luar negeriIndonesia membebani APBN, sehingga kebijakan anggaran negaratidak memiliki kebebasan lagi untuk diprioritas pada kepentingan ekonomirakyat. Pemerintah sudah semakin harusmenurut dan tergantung pada penerimaan utang baru kendati dengan persyaratanyang lebih menguntungkan kreditor danmemberatkan (merugikan) rakyat Indonesia.Kondisi beban pada utang lama danketergantungan pada utang baru itu telahberakibat rendahnya nilai tambah utangyang seyogyanya dimaksudkan sebagaisumber dana pembangunan. Apalagi padasetiap pemberian utang oleh lembaga ataunegara kreditor selalu mewajibkan Indonesia untuk membeli barang-barang danmenggunakan jasa konsultan merekadengan tarif relatif tinggi. Dengan demikian, sesungguhnya mereka (kreditor)hanya memasarkan produk dan jasadengan memberi pinjaman yang dibebanibunga pula. Bayangkan, sebuah ‘bangsabesar’ diberi utang (berbunga lunak dankomersial) untuk membeli barang sipemberi utang. Sehingga sebagian besarutang pinjaman itu kembali lagi ke negara-negara kreditor tersebut.Dampak buruk lainnya dari ketergantungan pada utang itu, sadar atau tidak,adalah terampasnya kedaulatan pengelolaan ekonomi Indonesia. Kerap kalinegara-negara kreditor, melalui BankDunia dan IMF, mengintervensi perumusan kebijakan ekonomi Indonesia, sesuaikepentingan mereka. Salah satu yang paling nyata dan berdampak luas adalahlangkah IMF yang mendikte Indonesiamemberlakukan ekonomi pasar bebas.IMF memaksa pemerintah Indonesiamemprivatisasi BUMN serta menghapussubsidi secara total. Bahkan ‘memaksa’Indonesia menetapkan kebijakan inidalam Ketetapan MPR. Bukankah hal initelah membuat kemandirian ekonomi Indonesia semakin rapuh yang pada gilirannya bermuara pada proses penyengsaraanrakyat banyak?Sejak era Orde Baru hingga 12 tahun reformasi saat ini, kondisi ini sudah berlarut. Bahkan semakin mencemaskan pada era reformasi ini. Lihat saja bebas beroperasinya pusat-pusat perbelanjaanasing di Indonesia saat ini, yang pada eraOrde Baru tidak diizinkan. Kalaupundiizinkan, seperti Makro, harus memenuhi persyaratan-persyaratan ketat, yangtidak melemahkan dan mematikan pasartradisional. Kini pedagang kecil di pasartradisional telah dihimpit pusat perbelanjaan asing, seperti Carrefour dan Giant.Diakui atau tidak, kondisi ini adalahsebagai akibat dari ketergantungan Indonesia pada bantuan (utang) luar negeri,yang disertai persyaratan-persyaratanyang menguntungkan kreditor dan telahmerampas kedaulatan kebijakan ekonominasional. Indonesia harus menurut kepada kreditor. Inilah kenyataan ketidakadilan ekonomi global. Kendati sejaktahun 2000, semua negara anggota PBBtelah bersepakat dalam Milleneum Development Goals (MDGs) yang salah satutujuan utamanya adalah penguranganangka kemiskinan menjadi separuh pada2015, tetapi perampasan kedaulatankebijakan ekonomi seperti dialami Indonesia terus saja berlangsung.Khusus bagi pemerintah Indonesia,bagaimana target pengurangan angkakemiskinan itu bisa tercapai jika sebagianbesar APBN harus dibebani utang danbunganya serta sebagian besar lainnyahanya untuk menutupi biaya perbelanjaanpemerintah?Memang, salah satu prinsip dari Milleneum Development Goals (MDGs) ituadalah adanya kesepakatan bersamauntuk mengatasi kemiskinan secarabersama, lintas bangsa dan negara. Sangatideal, tetapi realita, setiap negara lebihmengutamakan kepentingan negaranyasendiri. Terutama negara-negara majuberlomba (bersaing) menjadikan negaraberkembang (miskin) sebagai negara yangharus membangun negerinya menjadipasar produk industrinya. Antara lainmembangun infrastruktur atau industri dinegara berkembang yang sejatinya hanyasebagai substitusi impor.Target Akhiri KemiskinanPemerintah Indonesia, dari sejak rezimSUtang seharusnya dipakai untuk membangkitkan kemandirian, bukan dengan dengan BLT.
                                
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25