Page 52 - Majalah Berita Indonesia Edisi 86
P. 52


                                    52 BERITAINDONESIA, Februari 2013BERITA DAERAHZT Intracawood Manufacturing,sebenarnya bukanlah perusahaankebal hukum. Tapi, di mata masyarakat wilayah Utara Kalimantan Timuryang kini dimekarkan jadi Provinsi Kalimantan Utara, perusahaan yang bergerak di bidang kayu itu seolah tidak akanpernah tersentuh hukum. Para penegakhukum dan pejabat pemerintah di pusatmaupun di daerah, seperti tidakmelihat, demikian pula penegakanhukumnya.Boleh jadi, karena itu pula,Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor- SK.335/MENHUTII/2004 bertanggal 31 Agustus2004 yang ditandatangani Muhammad Prakosa, yang sekarangmenjabat Ketua Badan Kehormatan DPR RI memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPH HK) kepada PT Intracawood Manufacturing salah satuperusahaan Siti Hartati Murdayaseluas 195. 110 hektar (HA) danHutan Tanam Industri (HTI)seluas 42.000 HA di KabupatenBulungan dan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur.Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1999,luas maksimum Hak PenguasaanHutan (HPH) satu perusahaan disatu provinsi hanyalah 100.000HA.Sumber Berindo bercerita, Muhammad Prakosa menandatangani keputusan tersebut setelah16 hari tidak menjabat MenteriKehutanan lagi di sebuah tempatdi Bogor Jawa Barat. Sebenarnya, bukansoal kapan SK 335 Menhut itu ditandatangani. Tapi, dampak kerusakan lingkungan dan kerugian negara akibat pemberianizin tersebut atas penjarahan kayu.Di mata Ketua Lembaga InvestigasiTindak Pidana Korupsi Tarakan, H.Sugiyono, pemberian izin IUPHHK danHTI kepada Intracawood sangat kentaldengan KKN. Harus diaudit keluasannya,karena hanya 100.000 Ha yang diizinkan.Sekarang yang dapat kita lihat di lapangan- patok Intracawood sudah masuk dalamareal pemukiman masyarakat Desa BuongBaru, Kujau, Mendupo, dan Desa BebaMenyoal Keputusan MenteriPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di KabupatenBulungan kepada PT Intracawood Manufacturing diduga cacathukum. Ribuan hektar hutan dijarah.P kung, Kecamatan Betayau KabupatenTanah Tidung. \caplok desa-desa di luar kawasan arealkerjanya,\Yunus Yuking, tokoh masyarakat DayakBerusu (baca: Belusu, Red) malah punyapandangan lain terhadap keberadaanperusahaan di bawah bendera PT CentralCipta Murdaya (CCM) atau yang dikenalkami mati dipatok sebagai milik perusahaan,\tawan Berindo di Tarakan.Sebenarnya, jauh sebelum Bupati BuolSulawesi Tengah, Amran Batalipu tertangkap tangan pada Juli 2012 lalu, yangmenyeret Siti Hartati Murdaya ke ranahhukum, masyarakat adat Dayak Berususudah datang mengadukan masalah ituke Komisi Nasional Hak AsasiManusia (Komnas HAM) Indonesia di Jakarta. Tapi, sepertidiakui Yunus Yuking bersamatokoh adat Berusu, tanggapanKomnas HAM tidak langsungmengarah kepada pokok permasalahan.Masyarakat Berusu minta perlindungan atas lahan mereka yangdijadikan HPH perusahaan. \mi merupakan bagian dari bangsaini. Kami berhak hidup, berhakmemiliki tempat tinggal. Darinenek moyang kami turun temurun hingga sekarang tinggal disini. Sekarang, kami tidak punyaapa-apa lagi, bahkan beberapa diantara pemuda berpikir lain untuk pindah ke Malaysia. Mungkindi sana hidup kami terjamin,\kata beberapa tokoh masyarakatDesa Kujau dan Mendupo.Dikatakan, Komnas HAM harusnya menyoal pemberian izinyang dimiliki perusahaan, karenadi sanalah kuncinya. Jika di BuolToli-toli, kasus serupa telah menyeret Bupati Amran Batalipu,apa bedanya dengan perusahaanmilik Siti Hartati Murdaya diUtara Kalimantan Timur.\agar kasus ini diusut tuntas,\masyarakat.Kepala Dinas Kehutanan KabupatenMalinau, Tony, S.Hut, menolak memberiketerangan. Ia berdalih bahwa kewenangan pemberian ijin untuk IUPHHK adalahpusat. \Kehutanan Provinsi saja atau langsung keKementerian Kehutanan di Jakarta,\Tony. Hal serupa disampaikan pihak PTIntracawood Manufacturing Tarakan.\ tidak punya kewenangan memberiketerangan semuanya ada di kantor pusatJakarta,\sebagai Grup Berca ditutup. \ding kerugian Negara atas 3000 pekerja,\katanya. PT Intracawood Manufacturingdianggap mengingkari Pancasila dan UUD1945 dan sengaja atau tidak sengajaberusaha memusnahkan keberadaan sukuDayak Berusu.Masyarakat Dayak Berusu hidup darialam lingkungannya, itu sebab merekaselalu berusaha memelihara kelestarianhutan. \bah, pohon madu kami ditebang, sungaikami tercemar, ladang kami disebutmasuk dalam wilayah kerja perusahaan,bahkan kampung tempat lahir dan tempatPATOK PERUSAHAAN DI DALAM DESA:Anggota LSM dan masyarakat Desa Mendupomelakukan pengukuran dengan alat JPS sesuaipeta yang dikeluarkan Kehutanan.
                                
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56