Page 22 - Majalah Berita Indonesia Edisi 93

22 BERITAINDONESIA, Desember 2014BERITA POLITIKZKelihaian skenario Partai Demokrat walkout pada Rapat Paripurna DPR RUU Pilkada 25/9/2014tersebut. Kekecewaan ini dikemukakan berhubung publik melaluimedia sosial mengutuk SBY denganmenyebutnya sebagai Bapak Pilkada Tak Langsung. Aksi walk outDemokrat tersebut pun dinamai G25-S/Demokrat (Gerakan 25 September/Demokrat).Anehnya, Presiden SBY sempatmenyatakan merasa berat untukmenandatangani UU Pilkada tersebut. Aneh, karena pemerintah telahmenyatakan persetujuan dalamrapat peripurna DPR saat pengesahan UU tersebut. Sesuai ketentuan,setelah 30 hari, UU tersebut otomatis berlaku kendati tidak ditandatangani presiden. Lain halnya jikadalam rapat paripurna, pemerintah(presiden) menyatakan tidak setuju.Presiden SBY yang juga KetuaUmum Partai Demokrat mengatakan bahwa RUU Pilkada yang disahkan oleh DPR itu tak sejalan dengankeinginan masyarakat. Menurutdia, hampir 70 persen lebih rakyattetap ingin pemilihan umum kepaladaerah dipilih secara langsung.“Saya dapatkan ini salah satunyadari tanggapan masyarakat atasvideo saya di YouTube dan konferensi pers Partai Demokrat,” kataSBY dalam video resminya yangdiunggah di situs YouTube, Jumat,26 September 2014, dari Washington D.C. Amerika Serikat. Bahkan,dari pengguna media sosial, diamenyebutkan, hampir 90 persenmenolak RUU Pilkada.Kemudian, untuk menunjukkandirinya bukanlah presiden perampas kedaulatan rakyat, SBY mengeluarkan dua Perpu yang subtansinyamengembalikan Pilkada menjadiPilkada langsung dengan beberapaperbaikan. Yakni Perppu Nomor 1Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Wali Kota.Perppu ini, sekaligus mencabutUndang-Undang Nomor 22 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Wali Kota oleh DPRD.Dan, Perppu Nomor 2 Tahun 2014tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah yang antaralain menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepaladaerah.Presiden SBY menyatakan, penerbitan kedua perpu ini merupakanbentuk perjuangannya bersamarakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. “Seperti sayasampaikan dalam banyak kesempatan, saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikanmendasar,” kata SBY.Namun, publik yang tercermindari komentar di media sosial, tidakbegitu saja percaya atas kelihaianpolitik SBY. Hal itu disebut sebagaipencitraan semata. Seolah-olah diamenjadi pahlawan. Publik melihathal itu hanya sandiwara politik yangtidak layak dipercaya.Aksi walkout yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat sesaat sebelumDPR melakukan voting RUU Pilkadarupanya memang hanya manuveratau sandiwara politik. SekretarisJenderal Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy di Jakarta, Jumat, 26 September 2014 mengungkapkan PartaiDemokrat melakukan skenario yangdirancang Koalisi Merah Putih. Menurut Romi, Demokrat melakukan political gimmick atau manuver cerdik sehingga tidak kehilangan simpati publik. Sesuai dengandesain yang sudah disepakati didalam Koalisi Merah Putih, yangmendukung Prabowo-Hatta dalampemilu presiden 2014, Fraksi Demokrat akan walkout pada Jumat dinihari. “Itu sesuai dengan janji Demokrat sejak awal,” ungkap Romi.Sandiwara politik ini kemungkinan masih akan berlanjut. Sebabdua Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY masih akan memerlukanpersetujuan DPR yang kini jugadidominasi Koalisi Merah Putih yangsebelumnya menyetujui Pilkadalewat DPRD. Sesuai ketentuan, setelah perpu diterbitkan, pemerintahharus mengajukannya kepada DPRuntuk mendapatkan persetujuandalam jangka waktu 30 hari. Apabiladiterima, maka secara otomatis UUPilkada diubah sesuai dengan isiPerpu. Namun, apabila ditolak,maka Perpu gugur, dan isi UU Pilkada tak langsung tetap berlaku.Presiden SBY dan Partai Demokrat optimis kedua Perpu itu akandisetujui Koalisi Merah Putih diDPR. Hal ini berkaitan dengan keberadaan Partai Demokrat dalambarisan KMP dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang dimenangkan KMP. Apakah KMP akanbermanuver berbalik lagi menyetujui Pilkada langsung? „