Page 14 - Majalah Berita Indonesia Edisi 95
P. 14
14 BERITAINDONESIA, Mei-Juni 2016BERITA UTAMA14disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).Tak Boleh Dikendalikan SwastaSeskab Pramono Anung mengatakanPresiden Jokowi telah menunjuk KepalaBappenas untuk menyelesaikan rencanamasterplan terkait pembangunan wilayahpesisir di ibu kota tersebut dalam rapatterbatas mengenai Reklamasi Jakarta, diKantor Presiden, Rabu (27/4/2016). Program NCICD terintegrasi bersama denganreklamasi 17 pulau. “Presiden menekankanproyek ini tidak boleh di-drive atau dikendalikan swasta, tapi sepenuhnya dikontrolpemerintah,” tegas Pram.Menurut Pram, reklamasi akan menjaditanggungjawab pemerintah pusat, bersamasama dengan pemerintah provinsi DKIJakarta, Banten dan Jawa Barat. Prammenjelaskan ada tiga hal utama yangditekankan Presiden Jokowi menjadi rencana besar pemerintah dalam hal reklamasiTeluk Jakarta. Pertama, masterplan besaryang diselesaikan harus secara gamblangmenjawab persoalan lingkungan, yaitu yangberkaitan dengan biota laut dan mangrove.Kedua, agar pemerintah menyinkronisasikan semua hukum dan aturan, baik diKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, serta KementerianAgraria, agar tidak terdapat persoalanhukum di kemudian hari. Gubernur DKI,Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Baratdiminta juga untuk melakukan sinkronisasidan mengintegrasikan semua peraturanperundangan terkait reklamasi yang ada.Sinkronisasi itu, harus dilaporkan ke Bappenas untuk kemudian dijadikan rencanamasterplan pembangunan bersama-sama.Ketiga, agar proyek reklamasi Jakartayang dilakukan mesti memberikan manfaatbagi rakyat, terutama bagi nelayan setempat.Dalam kaitan inilah peran swasta akandibatasi dalam pengembangan dan pembangunan reklamasi di Jakarta. Karena pemerintah menilai banyak proyek reklamasiberlangsung kacau karena terlalu banyaknyaperan swasta. “Karena selama ini swastabanyak yang men-drive. Harusnya kitapemerintah yang buat kerangka jelas. Kamumainnya di sini. Makanya mau suruhdiselesaikan oleh Pak Menko Maritim RizalRamli,” kata Gubernur DKI Jakarta merespon keputusan pemerintah pusat tersebut.“Saya terima kasih kepada Pak Menko,Menteri LHK, KKP, saya kira supaya polemik ini selesai,” kata Ahok. Gubernur DKIV PemerintahPusat Kaget:Pelaksanaanreklamasi itusudah berlangsunglama. Anehnya,pemerintah pusatpun terkesan ikutkaget dan terbelalak.
