Page 15 - Majalah Berita Indonesia Edisi 95
P. 15
BERITAINDONESIA, Mei-Juni 2016 15BERITA UTAMAitu membeberkan Rakor di Kemenko Kemaritiman bahwa: “Kami sepakat reklamasitidak ada yang salah, tidak ada cerita Jakartatenggelem, ikan mati di Teluk Jakarta, tapisekarang kami sadar ada tumpang tindihperaturan.”Basuki memikirkan juga kerugian yangmungkin diderita pengembang. Menurutnya, dengan dihentikan sementara reklamasi 17 pulau ini, sedianya kerugian ekonomi akan diderita, terutama untuk parapengembang. Terlebih para pengembangtersebut sudah memiliki kontrak dengankontraktor yang mengerjakan reklamasisehingga kontraknya harus diperpanjangkarena adanya moratorium ini.Namun, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga merasa diuntungkan denganadanya moratorium ini. Karena bisa meluruskan soal pulau O, P dan Q yang semulaakan menjadi pelabuhan besar Jakarta atauPort of Jakarta, kini bisa ditambah denganPulau M dan N. Termasuk juga soal gugatanKabupaten Tangerang yang meminta bataspulau, hal mana jika Kabupaten Tangerangmenang maka Kepulauan Seribu dan pulaureklamasi A dan B akan masuk ke wilayahTangerang.Dalam rangka tertibnya pelaksanaanreklamasi, Presiden Joko Widodo akanmengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres)terkait proyek reklamasi 17 pulau dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tersebut. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai menghadirirapat terbatas (ratas) bersama PresidenJokowi dengan sejumlah menteri lainnya(Menteri PPN/Kepala Bappenas SofyanDjalil, Menteri Kelautan dan Perikanan SusiPudjiastuti, Menteri Perhubungan IgnasiusJonan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno),di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabusiang tadi, 27 April 2016. Selain dihadiri paramenteri ratas juga dihadiri Gubernur DKIBasuki Tjahaja Purnama, Gubernur BantenRano Karno dan Wakil Gubernur Jawa BaratDeddy Mizwar.Menurut Darmin, ada dua hal yang dibicarakan, yakni masalah pembangunan tanggulraksasa atau National Capital IntegratedCoastal Development (NCICD) dan proyekreklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Darminmengatakan, Jokowi akan menyatukanperencanaan kedua proyek tersebut, sehingga pembiayaannya juga bisa dirancangulang. Untuk itulah Presiden Jokowi akanmengeluarkan Perpres. Menurut Darmin,Perpres baru akan dikeluarkan paling lamaenam bulan, sama dengan moratoriumreklamasi 17 pulau tersebut.Apa Urgensi Reklamasi?Dalam sebuah diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (16/4/2015) bertopik’Masih Perlu Reklamasi?’ Ketua Umum Association of the Indonesia Tours and TravelAsnawi Bahar menyatakan keheranannyaatas ngototnya Pemprov DKI Jakarta danpemerintah pusat mengizinkan reklamasiTeluk Jakarta. “Pulau kita ada banyak,kenapa harus reklamasi? Ada banyak pulaukosong, bahkan ada pulau yang lepas danterjual ke pihak asing,” kata Asnawi.Syaykh Al-Zaytun juga berulang kalimengingatkan pemerintah untuk memberiperhatian serius terhadap 18.493 pulau diIndonesia, tapi hanya 11.913 pulau yangsudah teridentifikasi dan sudah memilikinama, sisanya 6.580 pulau belum punyanama sama sekali. Ketika ribuan pulau itusama sekali belum diberi nama (saja),pemerintah justru ngotot melakukan reklamasi Teluk Jakarta. “Kenapa pemerintahtidak memprioritaskan mengurus danmengelola ribuan pulau itu, dari padamelakukan reklamasi?” kata Syaykh AlV Syaykh PanjiGumilang:Ketika ribuanpulau itu samasekali belum diberinama (saja),pemerintah justrungotot melakukanreklamasi TelukJakarta. “Kenapapemerintah tidakmemprioritaskanmengurus danmengelola ribuanpulau itu, daripada melakukanreklamasi?”
