Page 16 - Majalah Berita Indonesia Edisi 95
P. 16
16 BERITAINDONESIA, Mei-Juni 2016BERITA UTAMA16Zaytun.Padahal, reklamasi itu menimbulkanmasalah serius pula dalam kaitan pelestarian lingkungan. “Reklamasi itu jelassangat merusak lingkungan,” kata SyaykhPanji Gumilang. Apalagi Amdal reklamasi17 pulau (Pulau A sampai Q) di TelukJakarta masih bermasalah.Sebagaimana pernah dikatakan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)Siti Nurbaya, Amdal pulau-pulau reklamasidi Teluk Jakarta saat ini hanya bersifattunggal. Artinya, Amdal yang dikantongihanya fokus pada masing-masing pulau.Padahal, semestinya terintegrasi menjangkau semua kawasan terdampak di sekitarntya menjadi satu kesatuan. Siti mengatakan, amdal pulau-pulau yang sifatnyatunggal itu dinilai tak cukup, mesti lengkapdengan kajian kewilayahannya jadi kajianlingkungan hidup strategis (KLHS).Di sisi lain, (apalagi) jika reklamasidiserahkan sepenuhnya kepada para pengembang (swasta) akan menimbulkanmasalah sosial yang amat serius. Sepertidiakui sendiri oleh pemerintah pusat.Sebagaimana dikemukakan Menko Kemaritiman Rizal Ramli pemerintah tak maureklamasi ciptakan benteng pemisah sosial.Rizal Ramli meminta ada kajian penggunaan pulau hasil proyek reklamasi sehinggatidak menjadi benteng pemisah antarawarga miskin dan kaum kaya.“Harus ada review penggunaan pulau.Saya tidak ingin di Indonesia ada bentengfisik dan non fisik. Artinya cuma orang kayayang tinggal, orang miskin digusur ke mana,”kata Rizal saat meninjau Pulau D proyekreklamasi Teluk Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016.Rizal mencontohkan kondisi yang terjadinegara-negara Amerika Latin di manakalangan atas takut kepada orang-orangmiskin. “Rumahnya pakai benteng, ke manamana naik mobil antipeluru, tank, karenatakut dengan orang miskin,” ujar Rizal.Rizal Ramli melihat, apa yang dilakukandi Singapura lebih patut dicontoh karenapemerintah setempat mengatur integrasisosial warganya, mulai dari kelas sosialhingga ras. “Jadi ada berbagai strata,sehingga ada integrasi sosial di lingkungan.Kami tidak ingin ada benteng antara orangkaya dan orang miskin,” katanya.Menko Kemaritiman menegaskan, ada tigakepentingan yang harus diperhatikan dalamproyek reklamasi. Pertama, kepentingannegara yang menginginkan dampak terhadap lingkungan seminimal mungkin. Kedua,kepentingan rakyat dan publik, termasuknelayan. Ketiga, kepentingan bisnis dankomersial.Rizal mengutip penegasan Presiden Jokowi, tidak bagus kalau reklamasi dikendalikanswasta. “Negara yang menentukan aturandan UU-nya, pengembang harus melaksanakan. Kalau tidak, mau jadi apa negara kitakalau diatur swasta? Tugas kami, bagaimanaketiga kepentingan ini bisa dioptimalkan,”kata Rizal Ramli. mbi-bhsV MoratoriumReklamasi:Moratoriumreklamasi TelukJakarta dilakukansampai semuapersyaratandilengkapi, termasuk soal perizinandan lain-lain.
