Page 55 - Majalah Berita Indonesia Edisi 96

BERITAINDONESIA, Edisi 96 55BERITA EKONOMIpembiayaan infrastruktur. Presiden Jokowi memiliki 3 urutan, yakni: Pertama, yang paling menguntungkan akan diberikan kepada swasta; Kedua, yang untungnya lebih sedikit akan diberikan kepada BUMN; Ketiga, proyek yang tidak menguntungkan sama sekali akan diambil-alih pemerintah.Jadi, kata Darmin, pemerintah membangun infrastruktur secara massif tidak hanya untuk meningkatkan laju ekonomi ke depan. Melainkan infrastruktur juga sebagai cara pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi yang merupakan satu agenda utama pemerintahan Jokowi. “Infrastruktur akan membuat harga-harga menjadi lebih baik, tenaga kerja terserap, pengangguran dan kemiskinan akan turun,” kata Darmin.Darmin menyebut, pemerintah Jokowi melakukan reformasi belanja APBN untuk perbaikan kualitas belanja untuk sektor produktif. Sejak 2014, anggaran subsidi BBM dipangkas habis, dan anggaran infrastruktur meningkat pesat. Ketika itu, DPR (Koalisi Merah Putih) mengancam menginterpelasi Presiden Jokowi karena memangkas habis subsidi BBM.Pemerintahan Jokowi terus meningkatkan belanjanya untuk pembangunan infrastruktur. Dalam tiga tahun mengalokasikan Rp990,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Yakni pada 2015 sebesar Rp 290 triliun, 2016 naik menjadi Rp 313 triliun dan 2017 naik lagi menjadi Rp 387,3 triliun. Itu berarti Rp 990,3 triliun dari total utang Rp 1.216,99 triliun (2015-Agustus 2017) dipergunakan untuk membangun infrastruktur.Anggaran infrastruktur pemerintahan Jokowi tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Memang, untuk itu pemerintah membiayainya dari utang.Berbeda dengan kebijakan pada pemerintahan SBY yang memilih memberi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik serta bantuan langsung tunai. Ketika itu pemerintah berusaha menahan harga BBM tidak naik, sehingga subsidi BBM membengkak. Dalam 10 tahun (2004-2014) pemerintahan Presiden SBY, menghabiskan Rp 1.297,8 triliun atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun untuk dibakar sebagai subsidi BBM.Besarnya subsidi tersebut juga harus ditutupi oleh penarikan utang. Selama 10 tahun pemerintahan SBY telah menambah utang pemerintah sebesar Rp.1.310,8 triliun, dari Rp.1.298 triliun tahun 2004 menjadi Rp 2.608,8 triliun tahun 2014. Itu berarti hampir seluruh utang (Rp.1.310,8 triliun) dihabiskan untuk subsidi BBM (Rp 1.297,8 triliun).Maka Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengritik Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diberitakan media, dalam perjalanan ‘Tour de Java’ SBY menyatakan pemerintahan Jokowi perlu mengurangi belanja infrastruktur, terlebih di saat kondisi ekonomi sedang melambat seperti sekarang. “Saya tidak setuju subsidi dihilangkan semua untuk membangun infrastruktur semata-mata. Infrastruktur sangat penting, di era saya juga begitu, kita bangun besar-besaran. (Tapi) Jangan sampai APBN diserap habis atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil jadi tidak ada,” kata SBY.Kritik itu direspons Presiden Jokowi tanpa banyak bicara. Jokowi mengun jungi proyek Hambalang yang lama mangkrak setelah digerogoti kasus megakorupsi yang melibatkan banyak petinggi Partai Demokrat.  Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan infrastruktur kereta api.