Page 25 - Majalah Berita Indonesia Edisi 07

BERITAINDONESIA, Januari 2006 25BERITA P (BERITA PENDIDIKAN) ENDIDIKANKompas (6/12)menghitung, 60persen dari total118.292 gedungSD di seluruh Jawa Barat dalam keadaan rusak.Hanya 44.418 sekolah yangmasih dalam kondisi baik, sisanya 35.190 gedung dalam keadaan rusak ringan dan 37.621rusak berat.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan JawaBarat, Nandang Djunaedi,menghimbau partisipasi masyarakat untuk mempercepatperbaikan sekolah karena anggaran Pemprov sangat terbatas.Bahkan tak ada dana APBNyang dialokasikan secara khusus untuk perbaikan gedunggedung sekolah dasar itu.Kalaupun ada dana alokasikhusus (DAK) pengelolaannyatergantung kepada setiap Kabupaten dan Kota. Dalam APBN2005 Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi pendidikan Rp1,39 triliun. Namun itupun takmampu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada 84.678ruang SD, 5.239 ruang SMP,533 ruang SMA, dan 574 ruangSMK.Kabupaten Serang, ProvinsiBanten juga mencatat 17.164ruang kelas di berbagai sekolahrusak dan hingga kini belumdiperbaiki. Ruang kelas SD danMadrasah Ibtidaiyah (MI) tercatat terbanyak mengalamikerusakan. Yakni, 12.252 dariGedung Sekolah RusakAkan DiperbaikiMedia massa mengangkat isu berbagai gedungsekolah yang rusak dalam pemberitaan sepanjangDesember 2005 lalu.27.895 ruang dalam kondisirusak, diantaranya 5.232 atau43,9 persen rusak berat dansisanya 7.032 ruang atau 57,3persen rusak ringan.Didi Supriyadi, Kepala DinasPendidikan Banten, kepadaKompas (14/12) menyebut tidak memiliki dana sebagai alasan perbaikan harus dilakukansecara bertahap.Masih berupa kisah sedih dariBanten, di Kabupaten Lebakdan Pandeglang yang hanya tigajam perjalanan mobil dari Jakarta ke arah barat daya, dilaporkan Kompas (17/12) ratusan siswa tidak bisa belajardengan aman dan nyaman.Bangunan sekolah rusak atautak mendukung kegiatan belajarmengajar.Di Desa Cilegong Ilir, Banjarsari, Lebak, misalnya, ditemukan dua bangunan sekolah dasar hasil rintisan masyarakatyang hingga kini tetap beratapkan seng bekas, berlantaitanah, dan berdinding anyamanbambu. Koran ini menyebutpemerintah luput memberikanperhatian kepada ketulusanmasyarakat yang rela menyediakan lahan dan bangunansekolah darurat di daerah terpencil.Dari Tangerang Republika(15/12) melaporkan 641 siswaSDN Pelita II Jelupang, Tangerang, terpaksa belajar dalamporsi jam belajar yang tak semestinya karena renovasi geSTIAMI Gelar Seminar ‘Wajib’:STIAMI (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia) mengadakan seminar wajib di GedungBPPT (Badan Pengkaji & Penerapan Teknologi) dengan tema“Memahami RUU Perpajakan 2005Dalam Perspektif Bisnis”. Seminartersebut menampilkan pembicarautama Dirjen Pajak Hadi Purnomodiwakili oleh Jufri Bandang (KasubdiDirjen Pajak) dan dari Kadin MSHidayat diwakili oleh Hariyadisebagai Wakil Ketua Umum KamarDagang dan Industri (Kadin) sertadari kalangan artis diwakili olehNurul Arifin.Dalam seminar itu diterangkanberbagai isu penting dalam RUUPerpajakan, antara lain dalamrangka ekstensifikasi, wajib pajakbaru yang memohon NPWP (nomorpokok wajib pajak) harus diberikemudahan. Namun ada pasaldung sekolah tak kunjung rampung. Siswa kelas satu SD,misalnya, hanya belajar sejamsehari. Kepala Dinas Pembangunan dan Permukiman Tangerang, M Hidayat, mengakuirenovasi berjalan lambat melebihi target 120 hari karenaberbagai hal.Suara Merdeka dari Semarang (14/12), juga melaporkan kondisi SD Baringan 2,Manisrenggo, Klaten, JawaTengah cukup memprihatinkan. Sebagian besar kayu penyangga atap lapuk, salahsatu ruang kelas terpaksadikosongkan, membuat siswaharus masuk siang. KepalaSekolah Suyatmini, S.Pd, jugamenyebut tak tersedia danayang cukup untuk memperbaiki kerusakan.Sementara Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, Suyanto mengatakan pemerintah sudahmengalokasikan dana lebih dariRp 16,7 triliun untuk membangun dan merehabilitasigedung-gedung sekolah dasaryang rusak di seluruh Indonesia. Dana rehabilitasi diambildari anggaran pendidikan selama tiga tahun, dimulai sejak2006.Kepada Media Indonesia (8/12) Suyanto mengatakan,gedung-gedung SD yang akandirehabilitasi rata-rata dibangun tahun 1970-an dan harusdiperbaiki supaya layak digunakan. ■ HTdalam RUU tersebut (Pasal 2A ayat1, 2 dan 3 yang bisa dipakai mengancam pidana pemohon NPWP.Sementara itu, Nurul Arifin membeberkan pengalamannya saatberprofesi sebagai artis dan sudahmembayar pajak sejak berumur 18tahun.Seminar ini cukup membukawawasan para mahasiswa yangmengikuti seminar tentang RUUPerpajakan dan dinamikanya.” ■ AMLiberalisasi Pendidikan: AnggotaKomisi X DPR RI Munawar Shaleh(F-PAN) mengingatkan, Indonesiaharus mengantisipasi dampakmasuknya industri pendidikanasing di Indonesia dengan melakukan kontrol terhadap kurikulumyang diusung lembaga tersebut.Jangan kita terseret pada arusglobalisasi serta nilai-nilainyasecara ekstrem.Perhatikan Pengangguran:Mendiknas Bambang Sudibyomengajak segenap instansi pemerintah untuk memobilisasisumber daya dalam rangkapemberdayaan anak bangsa melalui lembaga Community College. Hal ini dilakukan sebagaiupaya pengurangan pengangguran yang jumlahnya 23,66 jutaorang dari 210 juta penduduk Indonesia. ■Buta Aksara: Dirjen PendidikanLuar Sekolah Ace Suryadi mengatakan, jumlah buta aksara yangsangat tinggi dapat menghambatprogram wajib belajar sembilantahun. Dibutuhkan prioritas pemberantasan buta aksara di kantongkantong buta huruf. Buta aksaraterkait pendidikan orangtua, setiaporangtua buta aksara cenderunganak-anaknya tidak sekolah. ■Keadaan kelas yang rusak.HIGHLIGHT PENDIDIKAN:SD-SMP Jakarta Gratis: Abdurrahman Suhaimi, anggota DPRDDKI Jakarta menyebutkan seluruhsiswa SD-SMP negeri di Jakartamulai tahun 2006 akan sekolahgratis setelah DPRD menyetujuialokasi anggarannya Rp 3,4 triliun,atau 20 persen dari total APBD 2006Rp 17 triliun.Pajak Pendidikan: Ketua FRIWibisono Hardjopranoto mengatakan, untuk mencapai standar mutu nasional pendidikantinggi diperlukan biaya Rp 72,4triliun untuk 4 juta mahasiswa,dengan hitungan biaya pendidikan tiap mahasiswa Rp 18,1juta pertahun. Selama pemerintah belum mampu mengalokasikan anggaran pendidikanhingga 20 persen/ tahun mestinya ada keringanan pajak dalamdunia pendidikan. ■