Page 25 - Majalah Berita Indonesia Edisi 08

BERITAINDONESIA, 10 - 23 Februari 2006 25(BERITA NEWSMAKER)Demikian pula kasus Dana Reboisasi,yang menurut audit Ernst & Young hingga31 Juli 2000 terdapat dugaan 51 kasuskorupsi dengan kerugian negara Rp15,025 triliun antara lain melibatkannama besar Bob Hasan, Projogo Pangestu,Tommy Soeharto, dan pejabat Departemen Kehutanan.Lembaga keagamaan pun tak luput darikeserakahan melakukan korupsi. Initerbukti setelah mencuat dugaan korupsiDana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp 719miliar dan US$ 979,7 ribu, yang melibatkan mantan Menteri Agama Said AgilHusein al-Munawar dan para pejabat dibawahnya.Dan dengan kasat mata, usai kenaikanBBM 1 Oktober 2005 Mendagri MochMa’ruf pada 3 Oktober dengan berani pulamengeluarkan kebijakan berupa pungutan uang Rp 50 untuk setiap literminyak tanah, yang dimaksudkan sebagaibiaya pengawasan, pemantauan, sertaperalatan dan administrasi pengawasankenaikan harga BBM. Kebijakan ini turutdinilai sebagai indikasi tindakan korupsi.Pejabat Tak Miliki KepekaanSemua fakta lapangan di atas memberikesimpulan yang sama persis denganrefleksi subyektif seorang Taufiequrrachman Ruki, betapa dia merasa sendirian dan kesunyian di padang belantarakecurigaan.Semua pejabat negara tak sedikit punmemiliki kepekaan bahwa Indonesiasudah memasuki darurat korupsi. Merekatak memiliki rasa takut bahwa kelaksebagai pejabat negara yang menghamburhamburkan uang rakyat dia bisa sajaberurusan dengan lembaga superbodynan mandiri bernama KPK.Demikia pula lembaga eksekutif danlegislatif yang tetap terlihat setengah hatimemberantas korupsi, yang belum memperlihatkan kemauan mereformasi sistimbirokrasi dan peradilan. Ruki melihatmasih terdapat banyak penyekat yangmenghambat pemberantasan korupsi.Ada perkiraan tingkat korupsi masihakan tetap tinggi sebab aneka terobosanuntuk mengobati Indonesia dari kankertindakan korup malah dicibir sebagaiupaya mengada-ada. Padahal KPK sudahR BODY’YIANFakta-Fakta LapanganTaufiequrachman Ruki wajar merasasendirian, bahkan menjadi sasaran kecurigaan bila menyaksikan fakta di lapangan betapa pengadilan seringkali memberikan putusan bebas terhadap paraterdakwa korupsi dengan alasan yanglebih banyak tak masuk akal.Ruki juga menyaksikan betapa lembagapenegak demokrasi Komisi PemilihanUmum (KPU) yang diisi para guru besardari perguruan tinggi terkemuka, jugaterbukti tak mampu menjaga kemurniantujuan nuraninya berdemokrasi. KPKberhasil menyidik hingga menuntaskansejumlah kasus korupsi yang dilakukanbeberapa anggota KPU.Beberapa pelaku korupsi lain pernahdijerat KPK seperti Gubernur NAD (nonaktif) Abdullah Puteh, Cecep Harefa, LimKian Jin (diduga terlibat korupsi pengalihan aset negara PT Industri SandangNusantara seluas 25,9 hektar), DirekturAdministrasi dan Keuangan RRI Suratno,Kasubdit Anggaran II Ditjen AnggaranDepkeu Ishak Harahap, Faharan Suhaimi(tersangka korupsi di RRI), MuhammadHarun Let Let dan Captain Tarcisius Walla(terdakwa pengadaan tanah untuk Pelabuhan Tual, Kabupaten Maluku Utara).Masih terdapat sejumlah kasus besarlain yang disorot masyarakat denganharapan dapat segera diselesaikan KPK,diantaranya kasus Bapindo yang melibatkan Eddy Tansil pelaku pembobol banksebesar Rp 1,3 triliun di tahun 1993. Lalu,kasus mantan Presiden Soeharto yangdiduga melakukan tindak korupsi di tujuhyayasan miliknya senilai Rp 1,4 triliun,kasus penyimpangan penyaluran danaBantuan Likuiditas Bank Indonesia(BLBI) sebesar Rp 138,4 triliun yangmelibatkan beberapa nama, serta sejumlah bankir bermasalah seperti Hendrawan Haryono (Bank Aspac), DavidNusa Widjaja (Bank Sertivia), HendraRaharja Alm (Bank Harapan Sentosa),Sjamsul Nursalim (BDNI), dan Samadikun Hartono (Bank Modern).sangat serius mengamputasi setiap tindakan korup. Terbukti, sejak berdiri Desember 2003, dari 9.500 laporan masyarakatyang masuk hanya 20-an saja yang ditindaklanjuti KPK, lalu disidik hinggaakhirnya memperoleh kekuatan hukumyang tetap berupa vonis hakim di pengadilan.Taufiequrachman Ruki, mantan polisi/anggota DPR RI, terpilih menjadi KetuaKPK melalui mekanisme pemungutansuara usai uji kepatutan dan kelayakan diKomisi II DPR pada hari Selasa, 16/12/03.Dia mengungguli empat calon lain AmienSunaryadi, Sjahruddin Rasul, TumpakHatorangan Panggabean, dan Erry RiyanaHardjapemekas.Memiliki nama dan pangkat Irjen(Purn) Drs Taufiequrachman Ruki, SH,pria kelahiran Rangkasbitung, Banten, 18Mei 1946 ini adalah lulusan terbaikAkademi Kepolisian (Akpol) 1971. Ketikadi PTIK ia juga lulus dengan peringkat 4terbaik. Ia meraih sarjana hukum ( S1)dari Fakultas Hukum Universitas 17Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987.Suami dari Atti Risaltri Suriagunawanini meniti karir sebagai perwira kepolisian. Dia menjadi Anggota DPR RI,duduk di Komisi III/Hukum mewakiliFraksi TNI Polri pada tahun 1992-1997.Dia diangkat kembali untuk tahun 1997–1999, duduk di Komisi VII/Kesra FraksiTNI Polri, dan sebagai Anggota MPR RIterpilih menjadi Anggota Tim AsistensiBP-MPR RI Fraksi TNI Polri. Pada tahun1999–2000 dia juga menjadi AnggotaDPR RI lagi, Wakil Ketua Fraksi TNI Polri(Korbid Kesra), 1999–2001 Anggota MPRRI, Anggota Panitia Ad Hoc I BadanPekerja MPR, 2000–2001 Anggota DPRRI, Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/TenagaKerja/BKKBN dan UPW). Sebelum diangkat menjadi ketua KPK ia memilikikekayaan total senilai Rp 836,8 juta.Perbaikan kelembagaan terus dijalankan Taufiequrachman Ruki dengan membentuk Direktorat Intelijen KPK. Denganlembaga baru ini Ruki tak perlu lagikesunyian sebab dengan kekuatan yangdimiliki dia akan bisa dengan mudahmenyeret siapa saja pejabat hingga anggota masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. ■ HTLahir: Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946, Agama: Islam, Jabatan:Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Isteri: Atti RisaltriSuriagunawan, Anak: Dua orang, Pendidikan: Akpol 1971 (Lulusanterbaik), PTIK (Lulusan terbaik peringkat 4), S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987, Alamat: Jalan PDK PermaiKav RT 03 RW 010 No.9-10, Rempoa Permai, Ciputat, Tangerang 15142.IRJEN (PURN) DRS TAUFIEQURACHMAN RUKI, SHB I O D A T A