Page 50 - Majalah Berita Indonesia Edisi 10

BERITA POLITIK50 BERITAINDONESIA, 6 April 2006Tak ada persekutuan yangabadi. Bagi PKS yangdidukung kelompok Muslimpatuh (the Muslims loyalist),lantaran kasus impor beras,persekutuannya dengan pemerintahan SBY mulai retak. PKS menentang kebijakan impor beras, beradasatu front dengan PDIP, kekuatan oposisiyang selalu dicemaskan SBY. Sikap agresifkedua partai itu—mengirim tim investigasike Vietnam—untuk melacak “keanehan”dalam kasus impor beras, menimbulkankegusaran di kubu SBY. Partai idolakawula muda ini tak terlalu peduli dengankeamanan tiga kursi menterinya di kabinetSBY.Agaknya SBY masih ingin mempertahankan PKS untuk memperkuat kubunya. Sebab ketika Partai Golkar—rekan takseiring di tubuh pemerintah—mendesakpencopotan dua menteri dari PKS, SBY takmenggubrisnya. Sebaliknya, meskipunpartainya (PKS) mengambil sikap yangberlawanan dengan pemerintah, MenteriPertanian Anton Apriantono memilihtetap bergabung di dalam kabinet SBY.Dan dua menteri PKS lainnya, MennegPerumahan Yusuf Asyari dan MennegPemuda dan Olahraga Adhiyaksa Dault,mengambil sikap serupa.PKS bersekutu dengan SBY pada pemilihan presiden putaran kedua, setelahCapres Amien Rais menolak apa yangdisebutnya political incest (perkawinanpolitik sedarah) antara PAN dan PKS. Saatitu (September 2004), SBY harus menarikdukungan dari partai-partai kecil, karenatak mungkin mendekati Golkar, PDIP,PAN dan PPP yang mengajukan caloncalon mereka sendiri. Manuver PKSmenjadi agak terbatas, setelah partaipemenang Pemilu legislatif 2004, Golkardi bawah pimpinan Wapres Jusuf Kalla,bergabung dalam pemerintahan SBY.Perubahan orientasi politik PKS, menjaga jarak dengan pemerintah, agaknyatidak diperhitungkan dengan sangatmatang. PKS, kalau memang konsistenmembela kelompok mayoritas seperti yangdilakukan kepada para petani, mestinyamenolak kenaikan harga BBM (1 Oktober2005) yang sungguh-sungguh mencekikleher rakyat berpenghasilan rendah.Apalagi kenaikan waktu itu diluncurkanketika kaum Muslim memasuki bulanpuasa.Memang tidak hanya PKS. Juga partaipartai lain; Demokrat, Golkar, PPP, PBB,PKB dan PAN, yang mendukung kebijakantersebut, sungguh tidak termaafkan.Kehidupan ekonomi rakyat kecil moratmorit akibat kenaikan harga BBM yangsangat tinggi, rata-rata 128 persen, keduadalam tahun 2005. Kenaikan pertama,rata-rata 30 persen, dilakukan 1 Maret.Tak satu pun fraksi pendukung kebijakan SBY, mengoreksi besaran kenaikanyang sangat tinggi tersebut. Akibatnya, lajuinflasi selama 2005 meroket sampai18,38%, angka inflasi tertinggi pascapemerintahan Presiden Soeharto. Tekanandefisit anggaran dan laju inflasi telahmemaksa Bank Indonesia, dua kali menaikkan suku bunga pada jarak waktu yangtidak terlalu jauh. Ini memaksa sektorPKS-GOLKARSALING INTIPmoneter, perbankan dan bisnis, mengalami set back, dan langkah pemulihankrisis ekonomi berjalan mundur. Dampakkenaikan harga BBM tersebut masih terasasampai saat ini, tidak hanya oleh sektorrumah tangga, tetapi juga transportasi,industri, listrik dan lapangan kerja.Sebagaimana kepada SBY, rakyat jugamengandalkan PKS untuk memperbaikikondisi ekonomi mereka yang terpuruk.Tetapi langkah politik PKS cenderungmeleset, tidak tepat sasaran. Justru ketikaPKS menolak impor beras, harga beras didalam negeri melonjak, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tak mampumenjangkaunya. Harga beras kualitasnomor dua ke bawah, pernah mencatat Rp5.000 sampai Rp 4.000 per liter. Tadinya,antara Rp 3.500 sampai Rp 2.500 per liter. Tak ada lagi beras Taskin yang berharga Rp 1.000 per liter.Lonjakan harga beras, kebutuhan pokokseluruh rakyat, memicu inflasi, sehinggalaju inflasi tinggi akhir 2005 belumbergeser terlalu berarti. BI harus kembalibekerja keras untuk menekan laju inflasi,dan satu-satunya jalan; mengerem uangyang beredar dengan menaikkan sukubunga SBI.Sayangnya, langkah-langkah pentingPKS, baik menyetujui kenaikan hargaBBM, maupun menolak impor beras,sama-sama berdampak negatif bagi kepentingan kelompok mayoritas pendudukberpenghasilan rendah dan jutaan penganggur.Ketika PKS memutuskan bersekutudengan Capres SBY, Golkar yang masihdipimpin Akbar Tandjung, melancarkanmanuver politik untuk menghadang pemerintahan SBY-MJK. Akbar dan Megawati,pucuk pimpinan PDIP, sepakat membangun koalisi “oposisi” kebangsaanbersama PDIP.Namun hanya terhitung bulan, kepemimpinan Golkar beralih dari Akbar keJK. Sudah tentu, ini membawa konsekuensi pergeseran visi dan orientasiGolkar—dari oposisi ke pendukung pemerintah. Agaknya, masuknya Golkar dipemerintahan, membuat PKS, pendukung utama kekuatan reformasi, merasagerah.Soalnya, sebagai kekuatan politik—status quo terbesar, Golkar berupaya “mengekang” saingannya, baik di luar maupun didalam pemerintahan. Saingan terselubung(the covered competition) antara PKS danGolkar sesama “anggota tubuh” pemerintah, sudah tentu meresahkan SBY.Karena itu, tidak mudah bagi SBYmelepas PKS, sama tidak mudahnyamerangkul Golkar. ■ SHPartai Keadilan Sejahtera mulai membuatjarak dengan pemerintahan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono. Kenapa?