Page 51 - Majalah Berita Indonesia Edisi 10
P. 51
(BERITA POLITIK)BERITAINDONESIA, 6 April 2006 51WAPRES Jusuf Kalla meminta DewanPerwakilan Daerah (DPD) menaati konstitusi meski ada ketidakpuasan peranlembaga perwakilan baru ini dalam sistemketatanegaraan.Menurut Wapres, konstitusi dalam sejarahIndonesia bukan sesuatu yang sakral tetapidinamis dan terbuka untuk perubahansesuai tuntutan zaman.“Kita puas atau tidak puas, tetapi kitaharus taat kepada konstitusi,” ujar JusufKalla dalam sambutannya saat membukaseminar nasional “DPD dalam PenguatanDemokasi di Indonesia” di Gedung DPR/MPR, Jakarta (2/3).Informasi lain menyebutkan, SidangParipurna DPD (3/3) menerima rekomendasi Pansus Rancangan Undang-undangPemerintahan Aceh (RUU PA) DPD ihwalcalon perorangan dari partai lokal dalamPilkada di NAD. Rekomendasi DPD itudisampaikan ke Pansus RUU PA DPR.“Adanya calon perorangan adalah pemberian kesempatan kepada figur yang tidakterakomodasi melalui partai politik,” ujarKetua Pansus RUU PA DPD, Sri Kadarwati.Terkait kiprah konkret lembaga yangdiketuai Ginandjar Kartasasmita ini, KetuaPanitia Ad Hoc (PAH) II DPD SarwonoKusumaatmadja (25/2) mengatakan, pihaknya selama 2006 ini akan memperjuangkanenam RUU.“Jatah Panitia Adhoc II ada enam RUUyang diperjuangkan. RUU tersebut berkaitandengan sumber daya ekonomi dan sumberdaya alam,” ujarnya. Keenam RUU itu diantaranya RUU Pelabuhan, RUU Penanaman Modal Lembaga Keuangan Mikro, RUUKelistrikan, dan RUU Pertanahan. ■ AP, SPKALANGAN anggota DPRmeyakini adanya persaingantidak sehat antara MensesnegYusril Ihza Mahendra danMenseskab Sudi Silalahi. Kalaudibiarkan, situasi ini akansangat mengganggu kinerjakabinet atau pemerintahan.Karena itu Presiden SBYdiminta mengatur job description yang jelas dan menertibkanadministrasi di lingkungankantor Presiden, termasukPANSUS DPR yang membahas usulinisiatif RUU tentang PembentukanBadan Penasihat Presiden tengah mempertimbangkan tiga opsi untuk pembentukan Badan Penasihat Presiden.Opsi pertama, segera membahas danmenetapkan RUU itu menjadi UU dengansegera mengintegrasikan tim penasihatyang ada saat ini. Opsi kedua, sekalipunRUU sudah ditetapkan, pengintegrasiandengan tim penasihat yang dipilih Presiden SBY harus menunggu berlakunyasecara efektif UU itu setelah setahun.Opsi ketiga, menunda terbentuknyaBadan Penasihat Presiden hingga Pemilu2009.Menurut Wakil Ketua Pansus, Permadi(F-PDIP), opsi itu didasarkan atas begitubanyak dan bervariasinya materi RUUyang masuk ke Pansus sehingga pembahasannya perlu dilakukan secara mendalam. ■Setneg dan Setkab Dilebur?kemungkinan meleburlembaga Setkab ke Setneg.“Saya lihat ada hubunganyang tidak beres di antara duaorang ini (Yusril dan Sudi).Semacam persaingan tidaksehat,” ujar anggota DPR AdeDaud Nasution (F-PBR) diJakarta. Hal senada jugadikemukakan Mahfud MD (FPKB) dan Yuddy Chrisnandidari F-PG.■ SUDI SILALAHIYUSRIL IHZA MAHENDRARUU PenasihatPresidenPERMADIWapres MintaDPD TaatiKonstitusiSARWONO KUSUMAATMADJAREPR INDO.POS
