Page 44 - Majalah Berita Indonesia Edisi 14

BERITA POLITIK44 BERITAINDONESIA, 1 Juni 2006Potret Buram PilkadaPemilihan kepala daerah secara langsung ternyata masihdiwarnai amuk massa dan anarkisme. Akibat mentalitas tidaksiap kalah ataukah ekses dari kecurangan?Sabtu, 29 April 2005, pukul10.00 pagi, sebanyak tigaribuan warga Tuban, JawaTimur, bertindak brutal dananarkis dengan merusaksejumlah gedung dan fasilitasumum di kota pesisir tersebut.Mereka adalah pendukung pasangancalon bupati dan wakil bupati Tuban,Noor Nahar-Go Tjong Ping, yang dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa dan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan.Aksi amuk itu merupakan pelampiasankekecewaan mereka menyusul kekalahanpasangan Noor-Ping dalam perhitungansementara Pilkada Tuban, dua hari sebelumnya (27 April), yang dituding penuhkecurangan dalam bentuk penggelembungan suara dan kualitas tinta yangmudah luntur.Saat itu, hasil sementara menunjukkanPilkada Tuban kembali dimenangkanpasangan bupati dan wakil bupati (lama),Haeny Rini Widyastuti dan Likik Soehardjono.Menurut Metrotvnews.com, awalnyaadalah bentrokan antara aparat dan massayang berusaha memasuki Kantor KomisiPemilihan Umum (KPU) KabupatenTuban. Akibat bentrok dengan aparat,massa menjadi brutal dan beringas.Tak kurang gedung kantor KPU Tuban,sebuah hotel, beberapa gedung perkantoran, termasuk rumah Bupati TubanHaeny Rini Widyastuti yang sedangdirenovasi, dan bahkan Pendopo Kabupaten Tuban pun ludes terbakar. Sebuahmobil pemadam kebakaran tak luput jadisasaran amuk dan pembakaran massa.Yah, peristiwa Tuban kembali menorehkan ‘tinta merah’ pada rapor Pilkada ditanah air. Kasus Tuban ini semakinmenambah daftar panjang kasus amukmassa yang merupakan ekses pemilihankepala daerah (Pilkada) secara langsung,di berbagai daerah (kota, kabupaten, danprovinsi) di penjuru tanah air, yang secaranasional dimulai sejak 1 Juni 2005.Dari data yang dihimpun Berita Indonesia, kasus amuk massa yang nyarisserupa dengan Tuban telah duluan terjadidalam Pilkada di Kabupaten Kaur, Bengkulu, pada Senin (25 Juli 2005).Lima ribu warga bersenjatakan parangdan pentungan membakar kantor DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah,Kantor Urusan Agama, kantor CamatKaur Selatan, rumah dinas Ketua DPRDKaur, dan tiga mobil yang diparkir.Gedung kantor KPU Kaur, kantor BupatiKaur, dan kantor DPRD Kaur rusak parahdilempari massa dengan batu.Massa adalah pendukung empat pasangan calon bupati/wakil bupati yangkalah dan tidak puas atas hasil Pilkadayang dinilai penuh kecurangan.Ribuan massa membakar kantor DPRDKabupaten Halmahera Selatan (Halsel),Maluku Utara, lima mobil dinas DPRDdan mobil dinas KPUD. Rumah KetuaDPRD Halsel rusak parah dilempari batu.Diduga, aksi itu dipicu keputusan Pengadilan Tinggi Malut yang menolak gugatan tim sukses salah satu pasangancalon bupati yang kalah dalam Pilkada 27Juni 2005.Pada 12 Juli 2005, amuk massa diSurabaya. ‘Kota Pahlawan’ itu dilanda aksianarkis massa yang merangsek masuk kedalam gedung DPRD Surabaya. Sebagaipelampiasan kekecewaan atas hasil pemilihan Walikota Surabaya, massa lantasmerusak sejumlah sarana di gedung wakilrakyat itu, termasuk kantor Ketua DPRDSurabaya. Masih banyak lagi contoh kasusamuk massa terkait Pilkada di tanah air.Tidak Siap Kalah?Perhelatan Pilkada ternyata menimbulkan ekses yang mungkin tidak disadari,tidak diprediksi, dan tidak diantisipasisebelumnya oleh DPR-RI dan Pemerintahyang membentuk UU No. 32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah – payunghukum pelaksanaan Pilkada.Ketentuan Pilkada yang masih longgarmenyampingkan kemungkinan terjadinyaamuk massa pada pra-Pilkada dan pascaPilkada. Mengapa Pilkada berbuntut–masalah?Ada dua faktor utama yang berperanyakni teknis dan nonteknis. Faktor teknis,antara lain, menunjuk berbagai bentukkecurangan (terang-terangan atau tersembunyi) misalnya manipulasi jumlahsurat suara, hilangnya hak pemilih untukmenggunakan hak pilihnya dengan alasantidak terdaftar atau tidak memiliki kartupemilih, seorang pemilih yang bisa mencoblos sampai dua-tiga kali, atau politikuang.Masih soal teknis, kualitas tinta yangmudah luntur, administrasi pendaftaranpemilih yang dianggap mengada-adaseperti orang yang sudah meninggal/anakBalita diberikan kartu pemilih, danindependensi KPUD yang diragukan.Faktor nonteknis, ini yang sangat mendasar sebenarnya, mentalitas ‘tidak siapmenerima kekalahan’ dari para kandidatPilkada dan massa pendukungnya. Untukmengatasi semua itu, Pemerintah danDPR harus segera mengambil langkahagar amuk massa dalam Pilkada tidakterulang lagi. ■ AF