Page 37 - Majalah Berita Indonesia Edisi 19

BERITAINDONESIA, 24 Agustus 2006 37BERITA NASIONALPerang Melawan KorupsiPresiden SBY mengundang dua pakar masalah korupsi dariAS dan Inggris memberi kuliah umum kepada para menteridan sejumlah pejabat negara. Akankah Indonesia berhasilmemenangkan perang melawan korupsi?Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagaisalah satu negara di dunia yang palingkorup.Terkesan tebang pilihMaraknya korupsi di semua sektor bisadilihat dari banyaknya pejabat pemerintah, mulai dari gubernur, bupati/walikota maupun pimpinan dan anggotaDPRD di berbagai daerah yang diajukanke meja hijau. Yang lebih ironis, kasuskorupsi ini merambah ke kalangan penegak hukum, termasuk di kalanganhakim yang menjadi benteng terakhirdalam menegakkan keadilan.Langkah pemerintah memerangi korupsi ini patut disambut. Namun, di sisilain, sejumlah kalangan menilai, langkahitu tidak optimal dan bahkan terkesantebang pilih atau pilih kasih. Selain itujuga ada pandangan yang mempertanyakan dari mana perang melawan korupsiitu dimulai dan siapa yang menjadisasaran?Bagaimana Presiden menyikapi pandangan tersebut? “Saya tegaskan, pemberantasan korupsi harus dilakukansekarang juga dan jangan ditunda. Janganada pengecualian,” tandasnya.Dalam kuliah umumnya, kedua pakarluar negeri tersebut memaparkan bagaimana langkah-langkah pemberantasankorupsi dilakukan di sejumlah negara.Robert Litgard Rektor Universitas Claremont Graduate, AS, menyebutkan bahwapemberantasan korupsi bisa dilakukanmelalui tata kelola pemerintahan yangbaik. Hal ini, menurut Robert, berhasilditerapkan oleh Presiden Kolombia Andrea Pastraman Aranggo. Sehinggamampu menurunkan tingkat korupsiyang semula demikan tinggi menjadilebih rendah dibandingkan Bolivia danNigeria.Sementara Berttrand, Kepala Transparansi Internasional, menyoroti langkahpemerintah Indonesia memberantaskorupsi. Menurutnya, Indonesia mengkombinasikan sejumlah strategi. Salahsatunya dengan membentuk KPK. Diaberpendapat, peran KPK tidak bolehmemonopli upaya nasional memerangikorupsi, tetapi harus memimpin penerapan strategi dan penegakan hukumsecara institusi di semua sektor.Pemaparan kedua pakar tersebut setidaknya menambah pencerahan di kalangan pejabat negara dalam memberantas korupsi. Namun, lebih dari itu, yangdiperlukan adalah komitmen dan keberanian nyalinya. Kini ditunggu realisasinya. „ SPidak seperti biasanya, ruangutama Istana Negara ditataberbeda. Meja dan kursi berderet memenuhi ruangan.Biasanya tempat ini digunakan untukupacara pelantikan pejabat tinggi negara.Atau upacara kenegaraan lainnya sepertipembukaaan rapat kerja yang berskalanasional, peringatan hari-hari nasionaldan sebagainya.Penataan ruangan yang penuh denganmeja dan kursi pada Rabu (2/8) pekanlalu berkaitan dengan digelarnya kuliahumum di tempat tersebut. Topiknya,sesuatu yang sedang hangat ditanganipemerintah dan menjadi sorotan masyarakat : Pemberantasan korupsi.Pesertanya pun dari kalangan penentukebijakan di pemerintahan, yakni WapresJusuf Kalla dan seluruh Menko danMenteri Kabinet Indonesia Bersatu.Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu,hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara.Diantaranya Ketua BPK Anwar Nasution,Ketua MK Jimmly Assiddiqie, WakilKetua MPR yang juga Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita.Tema yang diusung dalam event initerasa elegan, “Presidential Lecturer onDeveloping a Strong Anti-CorruptionSystem & Good Governance”. Disampaikan dua pakar masalah korupsi asal ASdan Inggris, Robert Klitgaard dan Bertrand de Speville.Sayangnya, wartawan tidak bisa mengikuti acara ini seutuhnya. Karena begitusesi acara tanya jawab dibuka, para kulitinta diminta keluar dari ruang IstanaNegara.Latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini, sebagaimana dikemukakanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono, taklain adalah betapa upaya pemberantasankorupsi di Indonesia menghadapi masalah yang kompleks. Yang telah merambahdan meluas ke seluruh sektor kehidupan.“Bahkan telah merasuk ke berbagaikalangan di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif,” ujar presiden ketikamembuka acara tersebut. Acara ini sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris.Beberapa menteri terlihat menggunakanearphone yang menerjemahkan ke bahasaIndonesia.Harus diakui bahwa kegiatan korupsitelah menyebar. Tidak saja di pemerintahan pusat, tetapi juga ke daerah mulaidi tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan dandesa. Bentuknya pun bermacam-macam,yang paling kecil, misalnya, adalah dalampengurusan KTP. Penduduk harus membayar jauh di atas ketentuan. Sementarayang besar diantaranya kasus BLBI,proses tender proyek, mark-up anggaran,proses pemberian perizinan dan sebagainya.Secara kasat mata, publik bisa melihatada pejabat dengan gaji di bawah Rp 5 jutabisa memiliki sejumlah rumah mewah danmobil serta berbagai aset lainnya. Bahkanmenyekolahkan anak ke luar negeri.Tfoto: repro