Page 39 - Majalah Berita Indonesia Edisi 19

BERITAINDONESIA, 24 Agustus 2006 39BERITA NASIONALsangka, karena Hamidlah yang menentukan harga segel kertas surat suara.Tetapi Hamid peraih gelar doktor(Ph.D) dari American University (1998),dalam kesaksian di Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor), Gedung Uppindo, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa(25/7) itu dengan enteng membantahturut menentukan harga segel kertas suratsuara.Ia mengatakan sama sekali tidak pernah merasa memimpin rapat penentuanharga segel pada tanggal 14 Juni 2004, sebagaimana disebutkan Daan.“Selain faktanya memang begitu, jugadidukung tidak adanya notulen dancatatan rapat tersebut,” ujar suami dariNy. Andi Marcelya ini.Hamid bersaksi dalam balutan jakethitam dan kemeja putih lengkap dengandasi. Saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa pagi pukul 09.00 WIB,Hamid langsung menghampiri terdakwaDaan Dimara memeluk erat pria yangsedang mengenakan baju batik itu.Keduanya sempat bertegur sapa sebentar, Hamid pun lalu memeluk eraterat, dan dilanjutkan bertanya serta berbincang tentang kondisi keluarga Daan.Hamid mengaku tidak pernah mengancam Daan tetapi meminta agar pengacara Daan tidak memojokkannya dimedia massa.Usai drama peluk-pelukan itu, Hamidmemasuki ruangan sidang, bersaksi, dansetelahnya semakin tak jelaslah siapaberbohong, siapa bersumpah palsu. Yangmuncul ke permukaan justru pernyataanDaan, yang mengaku diteror melaluitelepon oleh seorang pria tak dikenal.Isi pesannya, agar Daan jangan macammacam dan tak mengganggu HamidAwaluddin. Akan tetapi Daan membalasdengan menyebutkan bahwa Hamidadalah temannya.Daan punya versi tersendiri tentangdrama berpelukan tadi. Daan menyebutkan Hamid menawarkan akan membantukeluarganya, dan meminta pengacaraDaan agar tidak keras menyerangnyasebagai saksi.Kuasa hukum Daan, Erick S Paat, menimpali dengan menyebut versinya tersendiri lagi, bahwa sebelum sidang Daandipanggil oleh Hamid, dan setelah keduanya bertemu muka Daan berubah.Kepada Erick, Daan menjelaskan adadua hal yang dibicarakan. Pertama,ekonomi keluarga Daan akan dibantu dankedua, pengacara diminta jangan menyerang nanti bisa jadi urusan pribadi.Pemikiran MurniHamid Awaluddin sebelum diangkatmenjadi Menteri dikenal sudah sangatakrab dengan semua anggota KPU, termasuk para wartawan yang biasa mangkaldi lembaga pelaksana Pemilu itu.Ketika akan meninggalkan kantor KPUuntuk terakhir kalinya 24 Oktober 2004,Hamid berterus terang akan ada satukomunitas yang hilang. Seperti, tak bisalagi mencandai semua orang.Kata Hamid, “Ada kalanya saya berbohong dengan muka serius saat ditanyawartawan. Padahal saya hanya mainmain, atau justru tidak tahu pokok permasalahan. Akhirnya, saya jadi terbiasamenjawab sigap. Itu kan butuh senitersendiri dalam kecepatan berpikir danilmu pendalaman karakter.”Terbukti pulalah setelah menjadi Menteri, Hamid juga terlihat sangat sigapmemberikan arahan kepada pejabateselon I dan II yang baru dilantiknya padahari Jumat, 21 April 2006.Ia meminta para pejabat agar menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan danprinsip-prinsip komunikasi. Jangan adapejabat yang susah ditemui di ruangannyaoleh tamu, pencari keadilan, atau pencarijasa maupun sesama kolega karena pejabat adalah pelayan.Pejabat yang profesional, kata Hamid,harus bisa berkomunikasi dengan orangyang harus dilayani, dengan sesamakolega atau bawahan dengan lancar.Paradigma bawahan harus diubah menjadi teman atau orang-orang yang membantu menyelesaikan pekerjaan. Aksesibilitas harus dibuka agar mudah terjadikomunikasi dan mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan.“Saya tidak mau mendengar lagi adaeselon III atau eselon IV melapor kepadasaya, kemudian ada pejabat eselon I ataueselon II tersinggung. Gaya kepemimpinan dalam era terbuka ini adalahkomunikatif. Berkomunikasilah semuadengan bawahan saudara. Jangan mempersusah bawahan dalam menemui Saudara,” kata Hamid.Hamid mendefinisikan pejabat yangbaik dan profesional adalah pejabat yangmengandalkan kemampuan diri sendiri,baik kemampuan dari segi kapasitasintelektual, kemampuan bekerja maupunberinteraksi. Seorang pejabat profesionaltidak akan mencari gantungan di luar.Pejabat yang seperti itu rentan dan tidakpunya kemampuan sesungguhnya. Karena itu, hidupnya penuh kemunafikan dankepura-puraan.Hamid meminta pejabatnya untukmenghilangkan kebiasaan mencari gantungan di luar tetapi fokuslah padapekerjaan karena atasan memiliki kemampuan untuk menilai siapa sesungguhnya bawahannya.Dalam menjalankan tugas, pejabattidak boleh mencampuradukkan urusanpekerjaan dengan keluarga. Istri atausuami, anak dan saudara-saudara yanglain tidak boleh ikut campur dalam urusanpekerjaan. Kepercayaan yang telah diberikan harus diemban sebagai amanat yangharus dijalankan dengan sebaik-baiknyademi kemaslahatan bersama.Pemikiran kenegarawanan HamidAwaluddin yang paling murni terungkaptatkala sebagai calon anggota KPU iadiuji-tuntas oleh anggota DPR, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Palingtidak, karena kejernihan pemikirannyaitu ia telah terpilih menjadi anggotaKPU.Saat itu, misalnya, ia menyebut partaiharus terlebih dahulu dibenahi. Basispartai yang baik akan melahirkan prosespendidikan yang baik, pendidikan yangbaik akan melahirkan kedewasaan politik,dan kedewasaan politik akan melahirkansistem pemilu yang baik.Ia menyebut dirinya sebagai tipe orang yang taat dan komit akan aturanmain yang disepakati. Ia juga meyakinkan anggota DPR, akan menjunjungtinggi etika dan memastikan akan menjauhi KKN. Misalnya, ia akan memintaistrinya Ny Andi Marcelya untuk tidakaktif di partai politik sebab bisa membuat posisi di KPU tidak objektif. Posisisebagai anggota KPU tidak memungkinkan seseorang mengidolakan salahsatu partai politik. „ HTBiodata:Prof. Hamid Awaluddin, SH, MA, LLD, Ph.DJabatan : Menteri Hukum dan HAMLahir : Pare-Pare, 5 Oktober 1960Agama : IslamIstri : Ny. Andi MarcelyaPendidikan:fl S-1, SH, Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin, Makassarfl Non-Degree Journalism, American University, ASfl S-2, LLM, American University, ASfl S-2, MA, American University, ASfl Ph.D, American University, ASPengalaman Kerja:fl Menteri Hukum dan HAM, Kabinet Indonesia Bersatufl Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)fl Dosen/Guru Besar Universitas Hasanuddin,Makassarfl Direktur Pusat Studi HAM Unhas,Makassarfl Anggota Tim Gabungan PemberantasanTindak Pidana Korupsi, KejaksaanAgungfl Special Advisor pada Partnership forGovernance Reform in Indonesiafl Wakil Direktur Pusat Studi Etika Politikdan Pemerintahan (PUSKAP)