Page 16 - Majalah Berita Indonesia Edisi 20

16 BERITAINDONESIA, 7 September 2006BERITA UTAMAKe depan dia berharap, DPR meningkatkan kualitas fungsi pengawasan, jugalegislasi. Sebab kalau fungsi pengawasandan legislasinya lemah, Dewan tidakbanyak kemajuan. Kata Haris, fungsipengawasan saat ini paling lemah. Soalnya, peta kekuatan politik di Dewandidominasi oleh partai-partai politikpendukung pemerintah.Memang Dewan bisa disetir oleh pemerintah dalam hal-hal tertentu, misalnya,usulan kenaikan harga BBM dan imporberas. Boleh jadi, DPR masih jadi “stempel karet” pemerintah, meskipun dalam dimensi yang berbeda. Dulu, istilah “stempelkaret” menempel di dahi para anggotakarena mereka bisa didikte, bahkan dipaksa, untuk menyetujui hampir semua halyang datang dari pemerintah.Namun ada sebuah ironis. Kompromipolitik sudah terjadi sejak pembentukanKabinet Indonesia Bersatu (KIB), Oktober2004. Kata Haris, memang dilematiskalau presidennya berasal dari partaikecil. Jadi dia akan bergantung padaparlemen. Tetapi sebetulnya tergantungpada presidennya juga. “Kalau PresidenSusilo bisa lebih tegas, itu bagus. Sebetulnya dia tidak perlu takut, sebab mandatnya lima tahun. Lain dengan sistemparlementer, setiap bulan bisa dijatuhkan,” kata Haris.Calo ProyekDalam soal percaloan proyek, hanya KHAziddin yang dipecat oleh Badan Kehormatan DPR, karena terlibat dalam percaloan jemaah haji. Aziddin mewakiliFraksi Partai Demokrat, dan sudah ditarikoleh partainya. Sedangkan tujuh caloproyek bencana alam—Mt, Hz, Bn, Ja, Rt,Nm dan Em—mendapat pembelaan Dewan. Menko Kesra Aburizal Bakrie sendirimenyangkal adanya percaloan di dalampengucuran dana pasca bencana di kantorkementeriannya. Inisiatif para anggotaDewan untuk mengusulkan anggaranpenanganan korban bencana tidak dianggapnya sebagai percaloan.Sebenarnya, BK-DPR sudah lama mengendus adanya anggota Dewan yangmenjadi calo proyek daerah-daerah kabupaten dan kota. Tetapi mereka tidak diberhentikan seperti Aziddin, hanya dibebaskan dari tugas-tugas di komisi ataudiberi peringatan keras. BK-DPR memangmenemukan bukti praktik percaloan.Slamet Effendy Yusuf, Ketua BK-DPR,mengungkapkan adanya seorang selebriti,tetapi mengenal banyak anggota Dewan,yang menghubungi Kepala SekretariatPanitia Anggaran, Setyanto Nugroho.Namun Slamet merahasiakan namaselebriti tersebut.Meskipun tak menyebut nama, Slametmenyebut oknum tersebut seorang selebriti, dan hebatnya dia bisa tahu danabantuan bencana di Departemen Keuangan belum habis, dan meminta KepalaSekretariat Panitia Anggaran SetyantoNugroho (Pak Toto) mencairkannya. BKsudah memeriksa Toto dan Sofyan Mile,Ketua Komisi Perhubungan.Lantas BK-DPR memeriksa Toto, panggilan akrab Setyanto. Agaknya pemeriksaan menguak banyak rahasia di balikpercaloan pasca bencana. Selain mengenal selebriti tersebut, Toto juga mengaku mengenal AM. Nama ini, mendominasi koordinator daerah yang tercantum dalam dokumen dana bantuanpasca bencana yang diungkap anggotaKomisi Perhubungan, Darus Agap.Toto mengenal AM karena sempatdiminta menerima lebih dari 30 berkasdari daerah yang meminta bantuan danapasca bencana. Dia mengaku diteleponoleh Ketua Panitia Anggaran DPR, EmirMoeis yang meminta tolong supaya suratdari AM diterima. Pria asal Yogyakarta inimengaku curiga karena begitu banyaknyaberkas. Dia punya firasat tidak enak,karena berkas suratnya sampai berjumlahtiga puluh. Nama dia sendiri sempatmasuk dalam dokumen sebagai koordinator di daerah Sleman, Yogyakarta.Toto mengaku tidak mengenal AM secarapribadi, tetapi sempat melihat fotokopiidentitasnya: staf ahli anggota Komisi V(Komisi Perhubungan).Emir Moeis membenarkan semua faktatersebut, “Memang saya yang menelponToto.” Tetapi Emir berkelit, pengirimanberkas tersebut dimaksudkan untuk menertibkan administrasi proposal daerah,dimasukkan oleh para anggota Dewanyang mewakili daerah mereka masingmasing. Menurut Slamet pemeriksaanyang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih maju darihasil pemeriksaan BK-DPR.Seorang bekas anggota Dewan mengaku di Senayan banyak godaan halusmaupun terang-terangan. Pengalamannya hampir dua tahun duduk di KomisiIII dan Komisi II, dia sering dirayu denganiming-iming uang puluhan juta rupiahuntuk melakukan sesuatu yang sangatmudah. Ada sejumlah departemen, seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, KementerianNegara Koperasi dan UKM, DepartemenPendidikan Nasional, dan DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi, yangmempunyai sejumlah pos anggaran yangbisa dikeluarkan kalau ada permintaandari daerah atau lembaga-lembaga tertentu. Di situ biasanya anggota DPR mengetahui pos-pos anggaran apa saja yang bisadicairkan atas permintaan dari luar. Disitu pula godaan percaloan terbuka lebar.Dia mengeritik tindakan Ketua DPRAgung Laksono dan Menko Kesra Aburizal, “Sama buruknya dengan percaloanyang dilakukan tujuh anggota DPR tersebut.” Dia tidak mengerti kalkulasi politik yang mendorong keduanya menyepakati penutupan kasus tersebut. Wajar kalau kemudian ada yang menuding bahwapemerintah, dengan menutup kasustersebut sudah mendapat keuntungansatu poin.Para anggota Dewan atau fraksi-fraksidi DPR seperti cacing kepanasan menanggapi isu percaloan. Mestinya merekaberterima kasih ada yang mengungkapkasus itu, kemudian ditindaklanjutidengan pengusutan oleh fraksi masingmasing maupun BK-DPR.“Ini contoh kelakuan anggota Dewanterhormat yang tidak pantas diteladani.Mereka hanya bisa tidur, mimpi, laluminta naik gaji, tetapi tidak memperhatikan nasib rakyat,” kata anggota yang minta tidak disebut namanya. „ Am, Sb, SH foto: berindo wilson Mobil mewah di parkiran DPR Senayan