Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 20
P. 17
BERITAINDONESIA, 7 September 2006 17BERITA UTAMAWakil Rakyat Kebanjiran FasilitasWakil rakyat menikmati banyak fasilitas. Namun kinerjamereka banyak disoroti. Bahkan ada yang menjadi calo.Tapi ya… karena wakil rakyat juga manusia.enjadi anggota DPR banyak menjadi incaran orang. Bayangan kemewahan nampak di depan mata. Berbagai fasilitas pun sudah menunggu, mulai dari perumahan berikut isinya,gaji yang mencapai puluhan juta, tunjangan reses, perjalanan ke luar negeri danbahkan sempat pula mendapat gaji ke-13.Semua itu merupakan pendapatan resmiyang halal. Karena memang dianggarkandalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).Seharusnya dengan berbagai fasilitas tersebut para wakil rakyat bisa mengkonsentrasikan tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya. Sesuai denganperan dan fungsi lembaga ini yang diamanatkan konstitusi. Yakni mecakup pembuatan undang-undang (legislasi), penyusunan anggaran negara dan pengawasan.Namun sudah menjadi rahasia umum,harapan rakyat kepada wakilnya itu “jauhpanggang dari api”. Karena secara umum,rakyat yang kondisinya masih memprihatinkan sejak krisis multidimensi, tidakmelihat adanya upaya keras wakil rakyatdalam memperjuangkan nasib publik.Bahkan ada warga masyarakat yang berpendapat, alih-alih mengurusi nasib rakyat,para anggota Dewan itu justru malah sibukmemperjuangkan nasibnya sendiri. Denganberbagai dalih, meminta kenaikan anggaranbagi kegiatan mereka, termasuk dana reses.“Kami tak merasa mereka (DPR) memperjuangkan nasib kami,” ujar Ujang seorang pedagang kaki lima di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. “DPR sibuk ngurusinperut sendiri dan lupa sama janjinyawaktu kampanye,” timpal Marto yangberdagang alat-alat pertukangan.Seorang pengemudi taksi, Badri, bahkansecara vulgar meminta mereka berkaca,mawas diri. Karena di suasana keadaankeuangan negara yang tidak baik danbanyak bencana di berbagai daerah, DPRmasih tega-teganya menyedot uang negara.Yang lebih memprihatinkan lagi, ditengah bergelimangnya fasilitas yangdidapat para wakil rakyat itu, ada di antaramereka yang masih “haus” materi. Kasusyang mencuat dalam beberapa waktu laluadalah kasus percaloan pondokan haji yangmelibatkan anggota dewan dari FraksiPartai Demokrat (F-PD), Azzidin. Yangbersangkutan bahkan telah direkomendasikan oleh Badan Kehormatan DPR untukdiberhentikan dan pihak DPP PD pun sudahmenarik yang bersangkutan dari DPR.Belum lagi kasus itu sirna, isu baru munculdan jadi pemberitaan massa, yakni soalpercaloan dana bencana nasional. Kononkasus ini melibatkan sejumlah nama anggotaDewan. Mereka mengajukan proporsalkepada Kantor Menko Kesra dan mendesak– bahkan ada yang mengancam – agarproposalnya bisa segera direalisasikan.Namun tidak seperti kasus Azzidin,kasus dana bencana ini terkesan ‘dipetieskan’ setelah Menko Kesra AburizalBakrie bertemu dengan ketua DPR AgungLaksono. Sementara pihak Badan Kehormatan DPR belum berbuat apa-apa.Terhadap kasus percaloan dana bencana ini, F-PDIP yang menempatkan dirisebagai pihak yang beroposisi denganpemerintah bertekad untuk tetap mendesak pengungkapannya , termasuk siapapelaku-pelakunya.Anggota Komisi II DPR dari F-PKB,Iman Ansori Saleh dalam tulisannya diIndo Pos (16/8) menyatakan tidak transparannya kasus ini membuat masyarakatdan juga banyak anggota DPR menjadibertanya-tanya, siapa sih mereka?Namun di sisi lain, Ansori mengakumemang banyak godaan yang dihadapianggota DPR kalau tidak kuat iman. Pengalamannya selama dua tahun menjadi anggotaDPR, baik di Komisi III maupun Komisi II,sering digoda dengan iming-iming uangpuluhan juta rupiah untuk melakukansesuatu yang amat mudah. Padahal keduakomisi ini dikenal sebagai komisi “air mata”alias komisi kering dan gersang.Di Komisi III yang membidangi hukumdan keamanan, iming-iming uang ituberasal dari orang-orang yang diduga ataudisangka terlibat kasus pidana. Merekameminta tolong untuk dihubungkan denganpejabat di kepolisian, kejaksaan atauMahkamah Agung yang memang menjadimitra kerja komisi ini. Juga ada orang tuayang meminta tolong dicarikan jalan agaranaknya bisa masuk ke Akademi Kepolisiandengan imbalan puluhan juta rupiah. Adapula pengusaha yang mengerjakan proyekdi sejumlah departemen dan instansi yangbermitra dengan komisis III meminta‘katabelece’ agar proposal dan tendernyagoal. Pengusaha ini menjanjikan memberi‘bagi hasil’ yang memadai.Sedang di Komisi II, selain modus operandinya mirip dengan Komisi III, jugaada yang lain. Misalnya berkaitan denganpemekaran daerah, pendaftaran calonPNS, pemulusan RUU yang diajukanpemerintah dan sebagainya.Kalau di komisi “airmata” saja adabanyak godaan, bisa dibayangkan bagaimana di komisi-komisi lain yang dikenalsebagai komisi “mata air” alias komisibasah. Yakni komisi-komisi yang berkaitan dengan bidang perekonomian termasuk pula Komisi Anggaran.Ternyata, seperti “pengakuan” Anshari,melakukan percaloan tidak perlu proaktif.Diam, duduk di ruang kerja saja, sudahbanyak pihak yang menghubungi. Baik ituorang atau pejabat yang langsung berkepentingan, atau melalui perantara-perantara yang hampir setiap hari berseliwerandi gedung DPR. Mengacu pada ungkapanAnsori, seharusnya para anggota Dewantetap mengingat sumpah dan janjinyaketika dilantik untuk menduduki jabatanyang terhormat sebagai wakil rakyat.Namun bagaimana pun para wakil rakyatini juga manusia. Yang punya hati danrasa dan juga bisa tergoda. SPMKetua DPR Agung Laksono keluar dari sidang paripurna DPR foto: berindo wilson
