Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 20

BERITAINDONESIA, 7 September 2006 19BERITA UTAMAatau tekanan anggota Dewan terhadap eksekutif?Tekanan fungsi Dewan saat ini lebihpada fungsi legislasi. Di bidang legislasimemang ada peningkatan dibandingtahun-tahun sebelumnya. Tetapi peningkatan itu belum begitu berarti. Mestinya,agar lebih berarti, inisiatif pembuatanundang-undang lebih banyak datang dariDPR. Sekarang, kebanyakan undangundang kita atas usulan pemerintah.Belum banyak yang diprakarsai olehDewan. Walaupun dalam satu dua tahunini meningkat dibandingkan tahun-tahunsebelumnya.Sekarang yang menjadi sorotan,para anggota Dewan terus memintakenaikan gaji, dan fasilitas lainnya.Bagaimana Anda melihat, apakahini sepadan dengan kinerja mereka?Kalau antara keduanya dibandingkan,kinerja Dewan sampai saat ini belumkelihatan hasilnya. Dengan kata lain,penghasilan atau gaji meningkat tetapikinerjanya masih sama saja.Bagaimana sebaiknya peran anggota Dewan ke depan?Ke depan, idealnya DPR mesti meningkatkan kualitas fungsi legislasinya jugakualitas fungsi pengawasannya. Sebabkalau fungsi pengawasan dan legislasinyalemah tentu Dewan tidak banyak kemajuannya. Fungsi pengawasan saat inipaling lemah. Kenapa demikian? Ini adahubungannya dengan peta kekuatanpolitik di Dewan yang didominasi olehpartai politik pendukung pemerintah.Sekarang yang mendominasi DPR, partaipolitik pendukung pemerintah.Berarti Dewan disetir pemerintah?Dalam hal-hal tertentu, misalnya usulan kebijakan untuk menaikkan hargaBBM, impor beras dan lain-lain. Dalamkasus-kasus tertentu tidak juga. Misalnya,masalah yang berkaitan dengan partaipolitik ditentang oleh Dewan. Dewanmenentang usulan mengenai calon independen.Apakah Anda melihat sikap kritisanggota Dewan bisa melunak tatkala usulannya yang terkait dengangaji, tunjangan, dan sebagainyadipenuhi pemerintah?Iya, betul.Berarti sikap anggota Dewanseolah-olah bisa dibayar oleh pemerintah dengan memenuhi permintaannya?Sampai saat ini memang demikian.Kalau fasilitasnya dipenuhi, gajinyadinaikkan, uang resesnya dinaikkan, tidakbanyak ngoceh. Dan sesungguhnya masihdemikian.Bisakah berarti pemerintah terlalu memanjakan anggota Dewan?Yah, sebetulnya bukan memanjakan,tapi saya katakan pemerintahnya yanggeblek. Kenapa demikian? Karena pemerintah bisa jauh lebih tegas dan lebihkonsisten. Mestinya dengan tidak melakukan kompromi politik. Tapi kesalahannyamemang sudah sejak awal.Maksudnya kapan?Salah sejak penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi sudah kepalang basah.Apakah karena presidennya berasal dari partai minoritas di parlemen?Yah, itu jelas ada hubungannya. Memang dilema kalau presidennya berasaldari partai kecil. Jadi dia akan bergantungpada legislatif atau parlemen. Tapi sebetulnya tergantung pada presidennyajuga. Kalau Presiden Susilo BambangYudhoyono bisa lebih tegas, itu bagus.Sebetulnya dia tidak perlu takut, sebabmandatnya lima tahun. Lain dengansistem parlementer, setiap bulan bisadijatuhkan.Sekarang yang tetap menyatakansikap oposisi adalah PDI-Perjuangan. Bagaimana Anda melihatnya?Itu sebenarnya tergantung pada PDI-P.Menjadi oposisi yang profesional, elegan,atau tidak. Selama ini belum, sebabkadang-kadang ada keinginan walaupundinyatakan secara indiviual oleh PDI-Puntuk menjatuhkan presiden. Itu semestinya tidak boleh. Presiden tidak bisadijatuhkan, dia punya mandat lima tahundari rakyat. Pertanggungjawaban presiden tidak ke Dewan, karena dia dipilihlangsung oleh rakyat. Itu risiko ataspilihan sistem yang kita anut. Jadi dengansistem yang kita anut dalam UUD 1945hasil amandemen. Apa boleh buat, partaipolitik dan parlemen harus menerimapresidennya sampai menyelesaikan masajabatannya selama lima tahun.Berarti sudah tidak ada lagi sidang istimewa yang bisa menjatuhkan presiden di tengah masa jabatannya?Ya…tidak ada. MPR-nya sudah tidak berfungsi. Dan tidak ada lagi sidang istimewa. Tidak ada lagi peluang bagi Dewan untuk menjatuhkan presiden, sebab keputusannyabukan pada Dewan tetapi pada Mahkamah Konstitusi. „ SB-SHBiodataNama : Drs, Syamsuddin Haris, MSi, APUInstansi : Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPITempat/Tgl Lahir : Bima, 9 Oktober 1957Agama : IslamPangkat : Pembina Utama/IV-EJabatan : Ahli Peneliti Utama (APU) bidang Politik NasionalPendidikan:fl S-1 FISIP Universitas Nasional (Unas)fl S-2 FISIP Universitas Indonesiafl Sedang mengikuti program S-3 di FISIP UI.Publikasi ilmiah (buku):fl PPP dan Politik Orde Baru (1991)fl Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman (1995)fl Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru (co-editor, 1995)fl Menggugat Politik Orde Baru (1998)fl Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru (editor- 1998)fl Reformasi Setengah Hati (1999)fl Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilihan Umum 1997 (editor,1999)fl Indonesia di Ambang Perpecahan? (1999)fl Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (editor, 2002)fl Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai (editor, 2005)Pekerjaan lain:fl Staf Pengajar Pasca Sarjana FISIP Universitas Nasionalfl Staf Pengajar Pasca Sarjana FISIP Universitas IndonesiaOrganisasi:fl Ketua II Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).