Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 20
P. 23
BERITAINDONESIA, 7 September 2006 23BERITA UTAMADewan Galak di BibirStempel di KantongAnggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) biasanya terlihatgalak manakala kebijakan pemerintah masih berupawacana, konsep atau rancangan undang-undang. Tapiujung-ujungnya biasanya “stempel karet” begitu mudahnyadimateraikan saat memasuki pertengahan hingga akhirpembahasan rancangan.idak sedikit wakil rakyat yangbertamengkan rakyat yangdiwakili manakala mengkritisikebijakan pemerintah. Ya, sebagai wakil rakyat yang mewakili konstituen yang memilih pada saat berlangsungpemilihan umum, anggota Dewan memang haruslah menyuarakan aspirasirakyat.Tetapi karena setiap anggota Dewanadalah juga politisi, dimana orientasinyakebanyakan adalah bagaimana memenangkan lagi suara pada pemilihan umumselanjutnya, bukan memikirkan masadepan generasi yang akan datang makasecara pragmatis, Dewan yang terhormatselalu pula menyiapkan celah untuk bisamemberikan stempel atau persetujuanatas kebijakan pemerintah.Kebiasaan demikian tak hanya didominasi partai yang jelas-jelas memosisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintah, seperti PDI Perjuangan. Tetapioleh hampir setiap anggota Dewan, baikyang berasal dari partai pendukung pemerintah maupun yang tak jelas-jelas amatmendukung atau oposisi. Sebagai manusia cerdas, 550 anggota Dewan mempunyai banyak celah untuk bersuaramemberikan komentar politik.Contoh paling aktual dipertunjukkanoleh para anggota Dewan saat mengomentari isi pidato kenegaraan Presiden SusiloBambang Yudhoyono, saat menyambutHUT Kemerdekaan RI sekaligus pidatopengantar nota keuangan RancanganUndang-Undang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (R-APBN) Tahun2007.Mulai dari Ketua DPR RI Agung Laksono, misalnya, yang meminta pemerintah untuk tetap fokus melakukan langkahlangkah strategis dalam meningkatkanpenerimaan negara untuk membiayaianggaran. “Pemerintah harus berhati-hatiterhadap kemungkinan terjadinya peningkatan defisit anggaran,” kata Agungyang juga Wakil Ketua Umum PartaiGolkar.Sikap Kritis OposanTjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dalam siaran pers, menyebutkanjumlah anggaran 2007 yang sebesar Rp746,5 triliun sebagai suatu anggaran yangekspansif.Sayangnya Tjahjo memperbandingkananggaran tahun 2007 itu dengan anggarantahun 2004 yang hanya Rp 374 triliun,yang membuatnya terkesan jomplangmemang, bukan dengan APBN-P 2006yang sebesar Rp 689,5 triliun.Tetapi karena kesimpulan Tjahjo sudahtiba pada sebutan suatu anggaran yangekspansif, ia lalu leluasa memasukkanbuah pikiran untuk menyebutkan pemerintah harus mempertimbangkan risikorisiko yang akan ditanggung pada beberapa aspek. Seperti, Pertama, penerimaan pajak yang terlalu tinggi akan berdampak pada buruknya iklim investasidan perdagangan; Kedua, masih rendahnya daya beli masyarakat akibat kenaikanBBM yang tinggi; dan Ketiga, tingginyadefisit anggaran yang berdampak padameningkatnya biaya obligasi (SUN, suratutang negara) yang pada akhirnya akansemakin membebani APBN tahun 2007.Uniknya, untuk meneropong kemampuan pemerintah merealisasikan anggaran sebesar Rp 746,5 triliun selamatahun 2007 Tjahjo justru menggunakanhasil evaluasi terhadap kinerja realisasiAPBN dari tahun-tahun terdekat yaitutahun 2006, 2005 dan 2004 yang menurut penilaiannya menunjukkan anggaranyang dikelola pemerintah tidak mampudimaksimalkan. Karena tidak maksimalmengakibatkan rendahnya pertumbuhanekonomi, rendahnya konsumsi publik,serta meningkatnya jumlah pengangurandan orang miskin.Tjahjo menyiapkan sejumlah datakinerja ekonomi tahun 2004, 2005, dan2006 seperti perihal pertumbuhan ekonomi (PDB), konsumsi publik, inflasi,realisasi penyerapan anggaran olehkementerian dan lembaga pemerintah,meningkatnya jumlah pengangguran,meningkatnya jumlah penduduk miskin,dan meningkatnya kredit macet perbankan atau non performing loan (NPL).Seolah sudah memiliki amunisi kuat,Tjahjo kemudian dengan galaknya menguraikan beberapa catatan penting yangharus diperhatikan pemerintah dalammelaksanakan APBN tahun 2007. Yaitu,pertama, formulasi dan implementasianggaran harus tertuang dalam target/indikator yang jelas dan terukur dalamrangka mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya serta menciptakanstabilitas ekonomi sesuai dengan prinsipanggaran kinerja seperti yang diamanatTaufik Kiemas, anggota Fraksi PDI-P foto: berindo wilsonT
