Page 16 - Majalah Berita Indonesia Edisi 21

16 BERITAINDONESIA, 21 September 2006BERITA UTAMAdi parlemen, jangan menteri menteri sayadipermainkan.”Kata Syamsul, “Coba budayakan sepertiitu, saya kira pemerintah tidak akanmengalami kesulitan.” Hanya itu yangbisa menumbuhkan stabilitas kepercayaan kepada pemerintah, karena langkahnya didukung. Tetapi langkah pemerintah tidak atas dasar kepentingansesaat, sepihak atau kepentingan golongan. Harus kepentingan nasional. Diamerujuk pada rencana pembentukanLembaga Penasihat Presiden. Ketujuhpucuk pimpinan mesti didudukkan didalam lembaga tersebut, selain tokohtokoh independen.Kata Syamsul, SBY dari kalangan militer yang paling pintar, memperoleh hadiah pedang emas dari Lemhanas. Diamemiliki pengalaman luar negeri yangcukup. Dia Jenderal yang berpikir. “Situasi seperti ini masih tiga tahun, tetapiSOKSI tidak pernah berpikir SBY-JKharus jatuh, jangan sampai jatuh,” kataSyamsul.Nada yang hampir sama datang dariWakil Ketua Umum dan Wakil SekjenGolkar, Agung Laksono dan Priyo BudiSantoso. Agung mengingatkan wacanapengkajian kembali posisi Golkar perludiperhatikan oleh pemerintah. “Penambahan kursi Golkar di kabinet sekalipundigulirkan, bukan itu tujuannya. Yanglebih penting perbaikan kinerja kabinet,”kata Agung sebagaimana dikutip Republika (1/9). Agung merasa yakin bahwaSBY akan melakukan perombakan kabinet, karena suara masyarakat menghendaki seperti itu.Sedangkan Priyo Budi Santoso menegaskan sikap partainya bahwa desakanuntuk melakukan reposisi bukan sekadarmanuver. “Saya harus bicara jujur bahwadi elemen Partai Golkar banyak suara keras yang meminta dilakukan kajianulang,” kata Priyo. Dewan Pimpinan Daerah Golkar Lampung malahan sudah secara resmi meminta pimpinan pusat untuk mencabut dukungan terhadap pemerintah.Kekecewaan mereka terhadap pemerintahan SBY, terutama dipicu oleh kasusWalikota Depok dan Gubernur Lampung.Syamsul menilai, ketika Badrul Kamalmenang di Pengadilan Tinggi/MahkamahAgung untuk menjabat Walikota Depok,UU-nya menegaskan bahwa putusanPengadilan Tinggi (PT) atas nama Mahkamah Agung adalah final dan mengikat.Final artinya tidak ada putusan setelahitu. Mengikat artinya harus dilaksanakan.Tetapi timbullah wacana tentang KKN,citra publik seperti itu.Hal ini, kata Syamsul, semestinya tidakboleh dipersoalkan lagi karena sudahmerupakan keputusan hukum. Kalaudikatakan, “ini supremasi hukum,” laksanakan. Tetapi itu tidak dilaksanakan,dan ditunggulah Peninjauan Perkara(PK). Dan PK membatalkan keputusanPT. Lantas mana di antara keduanya yangharus diikuti? Menurut UU sebenarnyatidak memungkinkan PK, karena keputusan PT sudah final dan mengikat.“Kenapa ini bisa terjadi? Karena BadrulKamal Golkar. Karena itu, Golkar dibiarkan saja terpuruk,” kata Syamsul.Berbeda dengan Lampung. Alzier memenangkan pemilihan Gubernur Lampung. Pemilihan dilakukan oleh DPRD,dan Alzier diajukan oleh fraksi PDIP,tetapi dibatalkan oleh DPP PDIP karenadijatuhi hukuman dalam kasus pidana.Alzier sudah menjadi Ketua DPD GolkarLampung ketika turun putusan MA yangmembebaskan dan menyatakan pemilihan Alzier pada saat itu sah. Dan karenanya pemilihan Syahruddin tidak sah.Kata Syamsul, itulah keputusan MAyang sudah final. Artinya, Syahruddinharus diberhentikan dan Alzier harusdilantik. Tetapi Golkar tidak memintaAlzier dilantik. Permintaan Golkar, laksanakan putusan MA dengan menyatakanSyahruddin tidak sah. Gubernur sekarangdiberhentikan, dan ditetapkan care taker(pejabat sementara) untuk selanjutnyadipilih Gubernur baru melalui Pilkada.“Itu usul Partai Golkar. Ada subjektif apalagi yang salah pada pikiran Partai Golkar?” kata Syamsul.Itu juga menjadi pandangan SOKSI,Lambaian: Lambaian politik Presiden SBY dan Wapres JK, masing-masing bersama istri