Page 18 - Majalah Berita Indonesia Edisi 21
P. 18
18 BERITAINDONESIA, 21 September 2006BERITA UTAMAParpol Bisa TinggalkaKeberhasilan pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono bisa sebaliknya bagi partai-partai pendukung,kecuali Demokrat. Parpol anggota koalisi longgar SBYmulai mengambil ancang-ancang untuk Pemilu 2009.atu-satunya partai yang matilangkah, mungkin Golkar. Tidakmendukung salah, mendukungsalah. Lantaran Wapres JusufKalla juga pucuk pimpinan Golkar, partaipemenang Pemilu 2004 ini mau tidakmau harus mengamankan kebijakanpemerintah. Namun Wakil Sekjen GolkarPriyo Budi Santoso menilai: “Kinerjapemerintahan Presiden SBY-Wapres JKbelum menggembirakan. Ini yang menjadi catatan, dan mengundang perdebatansengit di tubuh partai Golkar.” Harianpembawa suara Golkar, Suara Karya (25/8), menempatkan pernyataan Budi padaberita utama di halaman satu.“Golkar pasti terkena getahnya kalaukinerja pemerintah kurang maksimal.Karena itu kami berkepentingan mengingatkan pemerintahan SBY-JK,” kataBudi. Sebaliknya, jika kinerja pemerintahan memuaskan belum tentu Golkarmeraih citra positif di mata publik. Sangatboleh jadi, citra positif itu hanya disandangkan kepada SBY.Wakil Ketua Umum Golkar dan KetuaDPR, Agung Laksono, meminta pemerintah mendengar kritik Golkar yang ditujukan kepada Mendagri MuhammadMa’ruf. Eks ketua tim sukses SBY-JK itudinilai mengeluarkan keputusan yang merugikan Golkar dalam pemilihan kepaladaerah Provinsi Lampung dan KotaDepok. JK sendiri menginginkan Golkarbersikap kritis, obyektif dan profesionalterhadap pemerintah. Soal evaluasikabinet, menurut JK, akan dilakukanOktober nanti. Namun dia tidak memberisinyal tentang perombakan kabinet.Lain halnya dengan lima partai pendukung lainnya—PPP, PAN, PKS, PKBdan PBB—tidak terlalu mengikat diri,meskipun wakil-wakil mereka duduk dikabinet. PPP, menurut Sekretaris Umumnya, Yunus Yosfia, tidak pernah membicarakan perombakan kabinet. PartaiDemokrat menyerahkan keputusan perombakan kabinet pada SBY. SedangkanPDIP, satu-satunya partai besar yangwakil-wakilnya tidak duduk dalam kabinet, memperjelas sikapnya yang tidakakan ikut campur dalam soal penggantianenam menteri yang santer dibicarakan diDPR.Meskipun dua wakilnya duduk di kabinet, PKB, seperti dilaporkan oleh harianIndo Pos (21/8), secara terang-teranganmenilai bahwa kinerja pemerintahanSBY-JK masih mengecewakan. “Dalampandangan anggota legislatif dari PKB,pemerintah sering tidak tegas bertindakmerespon persoalan-persoalan rakyat,”kata Khofifah Indar Parawansa, anggotafraksi PKB di DPR. Dia menunjuk kasuslumpur panas di Sidoarjo akibat ulah PTLapindo Brantas, jika pemerintah tegasbertindak, penderitaan rakyat dapatsegera diakhiri.Pemerintahan SBY, menurut beberapaanggota DPR, mengalami tindakan pembusukan dari dalam, khususnya olehanggota kabinet. Karena itu, merekameminta SBY menindak menteri-menteriyang terindikasi melakukan pembusukandari dalam. Sikap ini dikedepankan secaraterpisah oleh Arbab Pabroeka dari fraksiPAN dan Chairul Anwar Lubis dari fraksiPPP.Eks Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung, mengingatkan SBY agar mengubahgaya kepemimpinannya yang terkesancenderung ragu-ragu. Meskipun berisiko,kata Akbar, sebagai pemimpin, SBY harusbersikap tegas. Katanya, sudah saatnyabagi Presiden melakukan evaluasi kritisterhadap kinerja para menterinya. Akbarmelihat bahwa selama dua tahun pemerintahannya, SBY belum menunjukkanprestasi sesuai harapan masyarakat.Sedangkan sisa pemerintahan SBY, secaraefektif tinggal satu setengah tahun.PesimisMenanggapi RAPBN tahun 2007 yangdiusulkan SBY ke DPR (16/8), enampartai pendukung pemerintah, termasukdi dalam sembilan dari 10 fraksi di DPRmemperlihatkan sikap pesimis. FraksiPKS yang sejak awal Pilpres bersamasama Partai Demokrat dan PBB mendukung SBY menyatakan agar pemerintahmerevisi RAPBN-nya. Kesembilan fraksiyang pesimis menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah terlalu tinggi, tidak relevan dengankondisi masyarakat saat ini.Mereka menyangsikan keakuratan datayang digunakan pemerintah untuk menentukan asumsi makro ekonomi dankebijakan. Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah, iklim investasi yangbelum kondusif karena banyaknya pungutan dari birokrasi, dan faktor keamanan juga menjadi alasan sembilanSPresiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Me
