Page 50 - Majalah Berita Indonesia Edisi 26

50 BERITAINDONESIA, 07 Desember 2006LINTAS MEDIA DAERAHPuting BeliungTerjang MadiunPuting Beliung menerjang kawasanperbatasan Madiun-Ponorogo danNgawi. Tiga warga terluka dan sedikitnya 500 rumah rusak. Peristiwayang terjadi Rabu (15/11) petang itumenerjang kawasan Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Di Bojonegoro, anginjenis sama juga kembali bertiup diDesa/Kecamatan Baureno.Di Madiun, tiga korban luka berat.Ratusan warga Sumberbendo, danmerupakan desa terpencil dan termiskin itu berduka. Sedikitnya 12rumah mereka rata dengan tanah dan500 lainnya kehilangan atap rumah.“Angin berputar-putar ini berhembus tidak lama, tapi menyebabkankerusakan luar biasa. Sekitar 99persen rumah penduduk rusak diterjang angin,” ungkap Mifahuddintokoh masyarakat setempat.Wakil Bupati Madiun Muhtarommemprediksi kerugian hanya sekitarRp 55 juta. Selain itu, Pemkab Madiun juga telah membantu wargayang rumahnya rusak berat. Bantuanberupa beras dan uang. SedangkanKepala Bakesbang Linmas PemkabMadiun, Sumarto mengatakan kerugian mencapai sekitar Rp 114 jutauntuk rumah rusak ringan dan Rp 55juta untuk rumah roboh.Di Bojonegoro, puting beliungmenyebabkan gudang tembakaumilik H Muji di Desa/KecamatanBaureno roboh. Akibatnya, tiga wargamenderita luka-luka. Imam Sururi,warga Desa Blongsong, Baureno, yangsedang berteduh di sekitar gudangmengalami luka berat. Dua wargalainnya, yang juga sedang berteduh,terluka ringan. Demikian tulis KoranSurya, (17/10). „15 CalonGubernur VersiUnpadSebanyak 15 nama terjaring sebagaikandidat Gubernur Jabar pada Pilkada2008. Nama-nama itu muncul darihasil jajak pendapat Pusat PenelitianKebijakan Publik dan PengembanganWilayah (Puslit KP2W) Lembaga Penelitian Unpad Bandung terhadap 900responden pada kurun waktu 13 Oktober s/d 13 November 2006.Kepala Puslit KP2W Lemlit UnpadDede Mariana mengungkapkan diBandung, Kamis (16/11), jumlah responden 900 orang yang dipilih secararandom, dihubungi via telepon, dengancakupan wilayah Bandung dan wilayaheks-Keresidenan/Pembantu Gubernur/Bakorwil yang mencakup WilayahBogor, Cirebon, Purwakarta, danPriangan.“Responden mewakili tiga unsur,yakni civil society (LSM, ormas, akademisi, dan kelompok-kelompok independen). Kedua, private sector ataupelaku usaha, dan ketiga, public sectoryakni kalangan birokrasi dan politisi,”ungkapnya.Sisi kritis dari hasil jajak pendapatitu adalah persepsi responden tentang“defisit” kepemimpinan di Jabar.Dalam persepsi responden, kepemimpinan di Jabar sebagai faktor paling menentukan dalam menjalankanroda pemerintahan atau politik formal,justru diberi nilai sangat rendah (minus 93 persen). Demikian tulis PikiranRakyat Jumat (17/11). „MenjelangPilkada JeparaMungkin ini pertama kali dalamPilkada, kekurangan calon. Biasanyakandidat calon Bupati membludak.Tapi di Jepara tidak demikian. Hingga batas akhir pengembalian berkascalon baru hanya satu calon yangmendaftar. Oleh karena itu Mendagribisa mengambil kebijakan agar Pilkada Kabupaten Jepara tidak berlarut-larut dengan cara mengeluarkanPermendagri yang isinya, pasangantunggal bisa melawan kotak kosong.Seperti yang diberitakan, KPUDJepara mengeluarkan SK No 15/2006tentang perpanjangan masa pengembalian berkas pasangan calon bupatidan wakil bupati selama tujuh harisejak 16 November, kebijakan itudiambil terkait sampai saat itu hanyakoalisi PPP, Partai Golkar, PartaiDemokrat, PAN, PDS, dan 10 parpolnonlegislatif yang menyerahkanberkas pasangan Hendro MartojoAhmad Marzuki (HAM). Padahaldalam ketentuan, Pilkada bisa digelardengan minimal dua pasang calon.Anggota KPUD Jateng Dr Ari Pradhanawati MS mengatakan, tidak bisa pasangan itu dirivalkan dengan kotak kosong karena UU No 32/2004tidak mengatur hal itu. Dalam regulasi itu hanya disebutkan bahwa Pilkada minimal diikuti dua pasangcalon.‘’KPUD Jateng pernah mengungkapkan persoalan itu kepada pemerintah pusat pada 2005 lalu. Namun kenyataannya, sampai sekarangtidak ada solusi. Kalau satu pasangcalon dilawankan dengan kotak kosong, maka harus mengamandemenUU No 32/2004 dulu,’’ jelas dosenFISIP Undip itu.‘’Prinsipnya, kalau pada masa perpanjangan tidak ada yang mendaftarlagi, kemungkinan besar PilkadaKabupaten Jepara ditunda. Kalau ituyang terjadi bukan lagi wewenangKPU namun, pemerintah yakni Depdagri,’’ tegasnya. Demikan tulis SuaraMerdeka Jumat (17/11). „BERITA DAERAH