Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 33
P. 17
BERITAINDONESIA, 15 Maret 2007 17BERITA UTAMAmelalui sidang-sidangnya mulai tahun1999 sampai 2002.Amandemen KelimaSekarang krisis konstitusional munculkembali ke permukaan setelah DewanPerwakilan Daerah (DPD) mengajukanusulan untuk amandemen kelima. Dalamhal ini, seluruh 128 anggota DPD yangmewakili daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, mendukung usul amandemen kelima tersebut. Pasalnya, paraanggota DPD meminta wewenang yanglebih luas, tidak seperti sekarang ini,berada di bawah bayang-bayang DPR.Padahal kedua lembaga tersebut samasama menjadi bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). UsulanDPD tersebut baru didukung oleh 9anggota fraksi PKB di MPR.Anggota DPD Nurdin Tampubolonmengatakan jika fungsi legislasi, budget,dan pengawasan diberikan kepada DPD,maka RUU tentang kepentingan daerahbisa dilakukan sendiri oleh DPD. Demikian pula RUU tentang perimbangankeuangan pusat dan daerah, pajak daerah,penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemekaran daerah, penggabungandaerah peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, pemberdayaan sumberdaya alam daerah, peningkatan kualitassumber daya manusia, dan penggerakanpembangunan daerah.Kata Nurdin, selain itu DPD akan dapatmeringankan pekerjaan DPR, khususnyadalam pembentukan UU yang berkaitandengan daerah, maupun bidang pengawasan dan APBN. Saat ini, DPR tidakdapat menyelesaikan berbagai RUU tepatwaktu, karena banyaknya RUU yangharus diselesaikan DPR. “Beban ini relatifakan berkurang jika DPD sudah memilikihak legislasi, budget, maupun pengawasan,” kata Nurdin kepada Berita Indonesia.Keberadaan DPD yang kuat, menurutNurdin, sebenarnya tidak semata-matauntuk kepentingan daerah, tetapi jugauntuk kepentingan pemerintah pusat.DPD, di satu sisi, akan lebih kuat memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Disisi lain, DPD juga akan lebih kuat mensosialisasikan program-program pusat didaerah. Dan sangat perlu disadari, bilamasing-masing daerah sudah makmur,otomatis bangsa ini juga makmur.“Tugas kami adalah membangkitkandaerah, termasuk daerah miskin agar tidak selalu disusui pusat. Upaya kamiadalah mengupayakan mereka bangkitdan kemudian dapat menyumbang pemasukan pada negara,” kata NurdinNamun sejumlah sumber Berita Indonesia menengarai adanya agenda terselubung di dalam pengajuan amandemenkelima. Anggota DPD lainnya, SarwonoKusumaatmadja, membenarkan adanyakehendak berbagai pihak mengamandemen UUD, misalnya keinginan untukamandemen kelima. Tetapi Sarwono jugamenangkap kehendak untuk kembali keUUD 1945 yang asli, dan ada juga yangmenghendaki amandemen dari titik awallagi.“Sulit mengharapkan DPR mengambilinisiatif konstitusi, kecuali ada keinginancukup besar dari publik. Sebab, ketimpangan sistem ini menguntungkan DPR,”kata Sarwono kepada Berita Indonesia.Pucuk pimpinan SOKSI, Syamsul Maarif, dalam kesempatan wawancara dengan Berita Indonesia, pernah menegaskan perlunya amandemen UUD yangkelima. Kata Syamsul, kader-kader SOKSIyang notabene kader-kader Golkar merasakan bahwa proses perubahan empatkali (amandemen) tidak menghasilkantata negara yang benar seperti yang diharapkan.Syamsul mempertanyakan kedudukanDPD, DPR dan MPR. “Coba buat gambarskematiknya, bagaimana DPR, MPR danDPD. Apa fungsi mereka,” kata Syamsul.Sudah klopkah ini dalam kaitannyadengan eksekutif? Di mana letak sistempemerintahan presidensil, sebab 60persen suara memilih SBY-JK, tetapiparlemennya dari macam-macam partai.Dia mengutip apa yang sering dikemukakan seniornya, Dr. Suhardiman tentangkrisis konstitusi dan budaya yang menjadibagian utama dari berbagai krisis lainnya.Mantan Presiden KH AbdurahmanWahid juga pernah meminta peninjauanterhadap amandemen UUD ’45, karena iaHamid Awaluddin Tyasno Sudartofoto: berindo wilsonfoto: berindo wilson foto: repro gatra
