Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 33

BERITAINDONESIA, 15 Maret 2007 21BERITA UTAMA5 Meniti Arus Sejaraheral Republik Indonesia Serikat (RIS).Ibukota NKRI di Yogya pun diduduki olehBelanda, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, dibuang ke Sumatera. LantasBung Karno memerintahkan SjafruddinPrawiranegara yang sedang berada diBukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat yang beribukota di Bukittinggi.Di saat berkuasanya negara RepublikIndonesia Serikat (RIS), maka berlakuUUD RIS (27 Desember 1949-17 Agustus1950) sebagai pengganti UUD 1945. Didalam pembukaan UUD RIS, Pancasilamasih dicantumkan sebagai dasar negaraRIS. Namun teks berubah, menjadi:Ketuhanan, Perikemanusiaan, Persatuan,Kerakyatan dan Keadilan Sosial. UUD RIShanya berlaku sampai tahun 1950, bersamaan dengan bubarnya negara RIS.Sebagai pengganti UUD RIS, pemerintahan Soekarno dan Hatta, tidak menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, malahpemerintahan dilaksanakan berdasarkanUUD Sementara 1950. Di bawah konstitusi tersebut, pemerintahan negara sepenuhnya beralih ke sistem parlementer.Presiden Soekarno hanya menjalankankekuasaan seremonial.Pemerintahan multi partai dipimpinoleh Perdana Menteri yang diangkat olehkekuatan koalisi. Pemerintahan pun jatuhdan bangun oleh mosi tidak percaya. Didalam ketidakstabilan pemerintahan,Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah bagi penyelenggaraan pemilihanumum tahun 1955, untuk memilih paraanggota DPR dan Dewan Konstituante(DK) yang akan menyusun rancangan danmengesahkan UUD baru.Pemilu 1955 menghasilkan empat partaipemenang utama, yaitu; PNI, Masyumi,NU dan PKI beserta partai-partai kecil,seperti PSII dan PSI. Di dalam persidangan para anggota konstituante - munculaspirasi negara berdasarkan azas kebangsaan, Islam dan sosialis. Ketiga-tiganya,di dalam sidang-sidang DK yang berlangsung selama 4 tahun tidak pernah mencapai kesepakatan. DK tidak berhasil merumuskan UUD baru, karena dewantersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang dasar negara.Presiden Soekarno yang didukung olehsejumlah partai dan TNI lantas menerbitkan dekrit, dikenal sebagai Dekrit 5 Juli1959, untuk menyelamatkan negara darikrisis atau kebuntuan konstitusi. Dekrititu mengambil dua langkah penting:membentuk BP-7 untuk melaksanakanprogram P-4.Untuk membentengi Pancasila danUUD 1945, pemerintah mendorong MPRmengeluarkan Tap I/MPR/1983, menetapkan MPR mempertahankan UUD1945, tidak berkehendak melakukanperubahan terhadapnya. Lantas di dalamTap IV/MPR/1983, menetapkan bahwabilamana MPR ingin mengubah UUD1945, harus lebih dulu meminta pendapatrakyat lewat referendum. Kemudiandijabarkan dengan UU Nomor 5 Tahun1985 tentang Referendum, merupakanpelaksanaan Tap Nomor IV/MPR/1983.Pemerintahan Orba yang dipimpin PakHarto mengalami kejatuhan, Mei 1998.Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikan Presiden Soehartoyang telah menyatakan mengundurkanmembubarkan DK dan memberlakukankembali konstitusi negara, UUD 1945.Maka sejak 5 Juli 1945, Presiden Soekarno melaksanakan sistem pemerintahan presidensil. Ia mengambil alih semuakekuasaan, termasuk mengangkat anggota MPRS, DPRS dan DPAS. Bung Karnomenerapkan apa yang disebutnya demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.Namun Bung Karno juga mengembalikan dualisme pemerintahan: semi presidensil dan semi parlementer. Ia mengangkat seorang Perdana Menteri untukmembantu di dalam pengelolaan pemerintahan, setelah Wapres Hatta mengundurkan diri. Pemerintahan memang diselenggarakan oleh Perdana Menteri, tetapikabinet beserta Perdana Menterinyaditunjuk oleh Bung Karno, bukan olehkekuatan kualisi. Bung Karno sampaikejatuhannya, tahun 1966, tidak pernahmeminta MPRS untuk mengangkat seorang Wakil Presiden.Fatalnya, Bung Karno tidak pernahmelaksanakan pemilihan umum untukmembuang sebutan sementara pada MPRdan DPR. Ia malah mendikte MPRS untukmengangkatnya sebagai Presiden seumurhidup.Setelah kejatuhan Bung Karno, pemerintahan diambil alih oleh Orde Baru yangdipimpin Presiden Soeharto. Pemerintahan Orba (1966-1998), menegaskan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secaramurni dan konsekuen. Pak Harto mulaimenyelenggarakan Pemilu tahun 1971,kemudian secara konsisten digelar sekalidalam lima tahun. Demi memasyarakatkan Pancasila, Pak Harto, tahun 1978,diri. Pemerintahan Habibie, November1998, mendesak MPR untuk menggelarsidang istimewa. Dalam sidang istimewatersebut, MPR antara lain, merekomendasi percepatan penyelenggaraan Pemilu,dari tahun 2003 ke tahun 1999.Nasib Habibie memang tragis. MPRhasil Pemilu yang diakui dunia sebagaiyang paling demokratis sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, menolak pertanggungjawaban Habibie. Pemicu utamanya, kesalahan Habibie mengubahkeputusan politik untuk provinsi TimorTimur - dari jajak pendapat menjadi opsimerdeka atau tetap bergabung denganIndonesia. Mayoritas rakyat Timtimmemilih merdeka.Pada era Habibie, MPR dalam sidangumum tahun 1999, melakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945.Amandemen kedua pada sidang tahunanMPR 2000. Amandemen ketiga padasidang tahun MPR 2001 dan Amandemenkeempat sidang tahunan MPR 2002.Sekarang muncul usulan dari DewanPerwakilan Daerah (DPD) yang didukung9 anggota fraksi PKB di MPR agar menggelar Amandemen kelima. Usulan ini menimbulkan pro-kontra, dan hanya bisa diterima sebagai agenda sidang MPR bilamana didukung oleh 1/3 anggota MPR.MPR terdiri dari 550 anggota DPR dan128 anggota DPD. Sekarang, usulanamandemen kelima baru didukung oleh128 anggota DPD dan 9 anggota fraksiPKB di MPR, atau baru 137 suara. Padahaldukungan minimum untuk menggolkanusulan tersebut adalah 260 suara.„ SH, DARI BERBAGAI SUMBER