Page 24 - Majalah Berita Indonesia Edisi 33

24 BERITAINDONESIA, 15 Maret 2007BERITA UTAMAartai Kebangkitan Bangsa, misalnya, meminta dukunganDPD agar anggota partai dibolehkan menjadi anggota DPD.PDI Perjuangan bersama Partai Golkardan PDS sedang menggalang kekuatanuntuk membendung arus amandemen.Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyebutkan pada prinsipnya mayoritas anggotaMPR setuju dilakukan amandemen. Menurutnya Undang-Undang Dasar bukanlahkitab suci yang tidak bisa diubah. Sepanjang memenuhi syarat prosedural dankonstitusional, sebagai Ketua ia mengatakan akan profesional, proporsional dankonstitusional untuk mengagendakanusulan dalam sidang paripurna MPR.Hidayat menjamin isu amandemen tidakakan menjadi bola liar sebab sejak pintumasuknya, semua sudah serba terukur.Apabila amandemen jadi dilaksanakan,akan menjadi ujian bagi kepemimpinanHidayat Nurwahid. Sejak politisi asal PKSini memimpin, MPR sudah dalam kondisi“dilucuti” oleh era sebelumnya. Barusekali MPR bersidang, itupun hanya saatmelantik Presiden dan Wakil Presidenpada Oktober 2004.Sidang Parpurna MPR, apabila jadidilaksanakan, hasil putusannya kelakakan membuktikan kapasitas kepemimpinan politik Hidayat yang sesungguhnya.Berikut petikan wawancara HaposanTampubolon dari majalah BERITA INDONESIA, dengan Hidayat Nurwahidberlangsung Kamis (22/2) lalu di lantaisembilan Gedung Nusantara III, ruangkerja sehari-hari Ketua MPR RI.Anggota DPD ditambah sembilananggota F-KB MPR menggelindingkan usulan amandemen kelimakonstitusi. Sebagai Ketua MPR yangmemfasilitasi sidang-sidang MPR,sudah sejauh mana Bapak melihatisu ini?Adapun soal keinginan melakukanamandemen, kami pimpinan MPR sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat 1,menyatakan bahwa MPR adalah lembaganegara yang diberi kewenangan untukmengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.Tetapi sebagaimana pasal 37 ayat 1 danayat 2 kami akan berlaku profesional,proporsional dan konstitusional. Siapapun yang mengusulkan perubahan, kamiakan lihat sesuai tidak dengan pasal 37ayat 1 dan ayat 2.Kalau sesuai, artinya usulan diajukansepertiga anggota MPR. Bukan oleh satudua tiga anggota MPR atau satu dua tigatokoh masyarakat, itu tidak bisa.Mengajukannya harus tertulis. Disebutkan pasalnya berapa, alasan diganti, danalternatif penggantinya apa. Kalau ituWAWANCARAKetua MPR, Hidayat Nurwahid:Undang-Undang Dasar TerbUsulan untuk melakukan amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar semakinramai di gedung parlemen.foto-foto: berindo haposanP