Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 33
P. 23
BERITAINDONESIA, 15 Maret 2007 23BERITA UTAMAada perubahan dari dalam bisa menciptakan krisis konstitusi,” kata Sarwono,yang selama dua periode menjabat sebagai menteri di kabinet Pak Harto.Ia menyebut konstitusi kita lebih berciriparlementer ketimbang presidensial. Adakewenangan MPR untuk impeachmentPresiden. Tetapi tidak ada kewenangananPresiden untuk membubarkan parlemen.Sarwono yang turut melamar menjadibakal calon Gubernur DKI Jakarta menjelang Pilkada 2008, melihat bahwaPresiden pun sebenarnya berkepentingandengan amandemen. Sebab posisi Presiden dilemahkan oleh konstitusi.Presiden sekarang sepertinya tidakpunya kewenangan dasar sebab budgetdan undang-undang tergantung DPR.Dalam proses pembuatan undangundang, misalnya. Kalau DPR sudahmenyelesaikan tugas membuat undangundang, dan sudah disahkan, kalaupresiden tidak mau tandatangan, dalamwaktu 30 hari akan berlaku dengansendirinya. Sedangkan Presiden sebagaipejabat eksekutif tertinggi harus melaksanakan undang-undang itu.“Seharusnya ada hak bagi presidenuntuk menolak. Itupun tidak ada,” kataSarwono. “Seharusnya DPD punya hakuntuk menolak undang-undang yangdianggap merugikan kepentingan daerah.Itupun tidak ada.” Ia menegaskan sebetulnya perjuangan DPD adalah untuk melakukan sistem kontrol yang kuat.Surati PresidenWalau sama-sama memiliki kepentingan dan tertarik untuk melakukanamandemen, Sarwono sejauh ini belummelihat sinyal amandemen dari lembagakepresidenan.Ia mengatakan, DPD sudah berkirimsurat ke lembaga kepresidenan menawarkan cara untuk melihat masalah apabilapada akhirnya terjadi krisis dan kebuntuan konstitusional. Yaitu, memanfaatkanjaringan pejabat publik yang dipilih langDur 2001.“Seninya adalah ketika mengumumkanada jaminan bahwa tidak ada perlawananpublik,” kata Sarwono. Bung Karnoberhasil mengeluarkan dekrit karenadidukung rakyat dan militer. Tetapi GusDur gagal memperoleh dukungan darikeduanya sehingga harus diturunkanMPR.Sarwono menduga kudeta militer tidakmungkin terjadi di Indonesia. Di Thailandkudeta dimungkinkan setelah mendapatrestu dari raja. Pernah, militer negerigajah putih itu melakukan kudeta tetapitidak mendapat restu dari raja. Beberapajam kemudian mereka datang kepadaraja.Indonesia tidak mempunyai raja yangbisa memberi kata putus akhir. Paradigmainternasional pun sudah berubah. Kalauada kudeta yang dilakukan oleh politisitanpa legitimasi yang lebih dari cukup,bisa-bisa kita akan dikucilkan.Untuk mengatasi kemungkinan krisiskonstitusi, Sarwono menyarankan mengambil model Thailand. Di sana rajamembentuk komisi konstitusi. Angotanyaterdiri para pakar dan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka. Mereka membuatdraf penyusunan konstitusi dan dialogpublik yang sangat luas.sung oleh rakyat untuk melakukan pressure. “Ini penting kalau kita mengalamikebuntuan,” ujarnya.Kata Sarwono, Presiden didukung danbersama-sama dengan para pejabatpublik yang dipilih langsung oleh rakyatmulai gubernur, bupati dan walikota bisamengumumkan keadaan darurat. Argumennya adalah keadaan yang memaksa,sebagaimana dahulu dilakukan oleh BungKarno pada tahunn 1959, dan oleh Gus“Mereka bekerja. Habis itu buka konstitusi yang luas, lalu lapor ke masyarakatinilah hasil karya kami. Semua orangmengetahuinya kemudian dibawa ke parlemen. Parlemen hanya mengatakan yes orno,“ kata Sarwono mencontoh Thailand.Menurut Sarwono, Parlemen di sanatidak boleh melakukan amandemen terhadap apa yang dikerjakan komisi konstitusi. Mereka hanya boleh menyatakansetuju atau tidak. HTKH Abdurrahman Wahid.Sarwono Kusumaatmajafoto: presidensby.infofoto: berindo haposan
