Page 18 - Majalah Berita Indonesia Edisi 33
P. 18
18 BERITAINDONESIA, 15 Maret 2007BERITA UTAMAmenilai terjadinya kerancuan di dalampenggunaan konstitusi negara. MenurutWahid yang akrab dipanggil Gus Dur, perubahan UUD ’45 yang sudah digunakansejak tahun 2002, belum disahkan melaluiLembaran Negara. Sedangkan UUD 1945yang asli juga belum dicabut. KetuaUmum Dewan Syura PKB itu memintafraksinya di MPR mengkaji ulang amandemen UUD ’45. Kata Gus Dur, substansimateri dan mekanisme perubahan konstitusi harus tetap berpegang kepada kepentingan rakyat dan perkembangan bangsake depan.Kebingungan terhadap konstitusi, kataGus Dur, terlihat saat kubu PresidenSusilo Bambang Yudhoyono menanggapigerakan cabut mandat dan pembentukanDewan Revolusi sebagai suatu hal yanginkonstitusional. “Konstitusi yang mana?”tanya Gus Dur.Memang belum lama ini ada desakandari para tokoh senior kepada PresidenSusilo yang akrab dipanggil SBY untukmengeluarkan dekrit kembali ke UUD1945 yang asli. SBY menanggapi desakanitu, mengatakan bahwa bangsa ini tidakbisa dibawa kembali ke masa lalu. Menurut SBY, bangsa harus melanjutkan visidan misi reformasi. Presiden mengajakmasyarakat mengkaji pelaksanaan UUD’45 yang sudah empat kali diamendemen.“Mari kita telaah. Kita lihat secara jernih implementasinya di lapangan apakahada dampaknya,” kata SBY. Presidenmerespon hasil-hasil seminar Lemhannas, antara lain, menengarai terjadinyadisharmoni antara lembaga-lembaganegara; seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. SBYmengatakan bangsa Indonesia memerlukan reformasi, tetapi reformasi jugamemerlukan waktu. Ia merujuk pengalaman China dan Rusia bahwa reformasitidak bisa selesai dalam tempo limabahkan sepuluh tahun.Keadaan BahayaPresiden SBY pernah mengatakan didepan 130 peserta Rapim TNI bahwatidak ada satu pun kelompok yang berhakmenyatakan negara dalam keadaan bahaya dan berupaya untuk kembali kesistem kenegaraan yang lama. SBY jugamenengarai adanya kelompok tertentuyang menuding reformasi yang sedangberjalan justru mengacaukan keadaan dandidramatisasi seolah bisa menghancurkannegara. Karena itu, ada yang berpendapatbangsa ini harus kembali ke masa lalu, kemasa sebelum reformasi. “Pikiran sepertiitu ahistoris dan tidak logis,” kata SBY.SBY mengakui adanya penyimpangandan hal-hal yang kebablasan selamaproses reformasi. Yang harus dilakukan,kata Presiden, mengoreksi bukan kembalike sistem lama. Presiden mengingatkanTNI, jangan merasa sebagai pihak palingbertanggung jawab atas keselamatannegara, sehingga bisa melakukan apa saja.Pola pikir (mindset) seperti itu harusdiubah. Karena keselamatan bangsa dannegara merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.Memang muncul peristiwa panas, pawai cabut mandat (Presiden) dan munculnya isu Dewan Revolusi yang diduga mendelegitimasi kekuasaan Presiden. Dewanitu diisukan dipimpin oleh mantan petinggi TNI-AD. Namun Jenderal (Pur)Tyasno Sudarto menyangkal isu tersebut.Pawai cabut mandat yang dikoordinirbekas tokoh Malari (Malapetaka Januari1974), Hariman Siregar disebut-sebut didukung oleh sejumlah pensiunan jenderal.Tyasno menolak tudingan SBY bahwajenderal senior melakukan gerakan antireformasi dengan mengusung tema kembali ke UUD 1945 yang asli. Ia dan kawankawannya justru ingin meluruskan. “Reformasi jangan berubah menjadi kepribadian asing. Kami setuju UUD diamendemen asalkan tidak mengubahsifat, karakter, dan kepribadian bangsaIndonesia,” kata Tyasno yang memimpinGerakan Revolusi Nurani kepada harianMedia Indonesia.Gus Dur yang juga Ketua PresidiumKomnas Penyelamat Pancasila dan UUD1945, menyarankan untuk mengatasikerancuan konstitusi dan keruwetansistem ketanegaraan yang ditimbulkannya, perlu digelar Pemilu ulang. Kata GusDur, pemerintah harus mengambil langkah penyelamatan negara dengan membatalkan perubahan UUD 1945 dan kembali ke UUD 1945 sesuai dengan Dekrit 5Juli 1959.Di sisi lain, Ketua Koalisi KonstitusiBaru (KKB) Todung Mulya Lubis desakanuntuk kembali ke UUD 1945 yang aslimerupakan upaya terselubung untukmendelegitimasi lembaga-lembaga negara yang dihasilkan oleh empat kaliamandemen - Mahkamah Konstitusi,DPD, Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Namun Todung mengakuiketidaksempurnaan proses dan hasilSyamsul Ma’arif Jimly Ashiddiqie foto: berindo wilson foto: berindo wilsonDemo cabut mandat.
