Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 35

BERITAINDONESIA, 12 April 2007 17BERITA UTAMAKata Kwik, korupsi sebenarnya tidakdapat dipisahkan dari kolusi, karenakorupsi selalu dilakukan oleh lebih darisatu orang. Nepotisme juga merupakanfaktor sangat penting, karena korupsi kebanyakan mendapat dorongan dan dukungan kuat dari anak, istri dan anggotakeluarga terdekat.Pemberantasan korupsi memang membutuhkan dana yang sangat besar jikadikeluarkan sekaligus. Alternatif lain,menurut Kwik, pemberantasan korupsiyang tidak serempak, tetapi setahap demisetahap yang dimulai dari atas. Kalaudengan cara demikian para pejabat tinggidan PNS yang rawan korupsi, bisa bebasrakyat hidup dalam kemiskinan. Merekajuga mengatakan sudah dicoba di salahsatu departemen dengan menaikkan gajikaryawan sepuluh kali lipat, tetapi korupsimasih merajalela. Kritik lain yang diarahkan pada Kwik, naluri manusia untukmengumpulkan kekayaan tidak ada batasnya.Jawaban Kwik, karena yang masihberkorupsi tidak diapa-apakan. Carrotnya diberikan, tetapi stick-nya tidak diterapkan. Di Indonesia, yang sangatdominan para teknokrat bukan teknosof.ltulah sebabnya mereka tidak dapatberpikir secara mendalam dan hakiki,karena membutuhkan pikiran abstrakyang falsafati. Dan karena itu, bersamasama dengan para pengusaha, para birokrat merasa bahwa menggelapkan uangmilik publik tidak apa-apa. Uang ini tidakpunya pemilik yang dapat diidentifikasisecara individual. Untuk meyakini bahwauang ini milik orang banyak dan harusdikelola dengan baik serta dipertanggungjawabkan, membutuhkan daya pikir yanglebih abstrak. Ini belum banyak dimilikioleh elit bangsa, baik di jajaran pemerintahan maupun di kalangan pengusaha.Kita lihat bahwa daya rusak korupsi ditinjau dari sudut kebendaan sudah sangatdahsyat, karena pikirannya yang sudahtidak waras. Pikiran yang sudah tidakwaras, kecuali dipakai untuk merusak dirisendiri, lama kelamaan manusia itu jadiembisil. Lambat laun akan membuat dayapikir dan cita rasa sangat aneh. Kecerdasan otak, perasaan, cita rasa dan emosipositif yang membedakan manusia daribinatang, lama kelamaan juga pudar.Mereka tetap pandai dan tetap mempunyai emosi, tetapi dipakai untuk hal-halyang merusak lingkungan dan martabatnya sendiri. Logikanya terbalik-balik,tetapi masih cerdas, tetapi digunakanuntuk pembenaran pikirannya yang terbalik-balik.Cemas akan pertumbuhan negatif daribirokrasi pemerintahan, Chairman JawaPos Group Dahlan Iskan mewujudkanidenya untuk mendirikan Institut Birokrasi yang dikendalikan oleh lima anggotatim pengarah. Dia menyadari masalahbirokrasi di Indonesia tampaknya cukupbanyak dan kompleks. Mulai praktikKKN, rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktifivitas, hingga buruknya pelayanan publik. Harapan yangditumpukan kepada birokrasi pemerintahyang diawaki 4 juta PNS, di pusat dandaerah, begitu besar. Standar yang jugamelekat padanya cukup tinggi.Mereka adalah para tokoh, ahli, sangatberpengalamn dan kompeten di bidangnya. Artinya, mereka pernah jadi birokrat,punya ide-ide besar reformasi birokrasi,tetapi tak berdaya ketika hendak menjalankannya. Tentu salah satunya ahli,tetapi tak pernah terlibat di dalamnya.Mereka adalah Dr Ir Siti Nurbaya BakarMSc (Sekjen DPD-RI), Hardijanto (dosenSTIA-LAN), Sondi Amar (Tenaga AhliMenteri Bidang Otda Bappenas), Dr IrMohammad Jafar Hafsah (KomisarisUtama PT Perkebunan Nusantara VI),Jambi dan Sumatera Barat. Prof Dr EkoPrasojo (pakar administrasi negara UI).Siti Nurbaya berharap bahwa lewatinstitut tersebut segala pelayanan publikmurah dan mudah. Siapa yang mengerjakan apa, itu harus jelas. Sedangkanrekannya Hardijanto ingin, lewat IRB,mendorong pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang didambakan. Caranya,dengan membaca keluhan masyarakat,mendengar keluhan mereka sehingga bisamemberi solusi dan membuat kerangka.Sedangkan untuk membangun sistembutuh waktu panjang.Prof. Eko Prasojo merincinya dari pelayanan publik di Indonesia yang sedangmenghadapi situasi problematik. (1)Terkait struktur, norma, nilai dan regulasiyang ada masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau birokrat. (2) Belum terbentuk budaya pelayanan publik.(3) Masih tingginya ketidakpastian didalam pelayanan publik. (4) Budaya patron-client dan moral hazard sertarendahnya kompetensi para birokrat.Namun menurut Sondi Amar, reformasi birokrasi harus diawali dari pusat.Karenanya, perlu assessment audit (audit penilaian). “Kita perlu assessment organisasi di pusat, biar tidak terlalu gemuk,” kata Sondi. Lantas perlu reorganisasi, strukturnya harus dikurangi. KataSondi, banyak departemen yang seharusnya tidak perlu. Sedangkan M. Jafarmelihat dari sisi pembentukan pemerintahan yang baik, karenanya dibutuhkan aparatur yang cerdas, berkepribadiandan berkarakter.Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadimelihat bahwa dari tahun ke tahun APBNdan APBD semakin besar. Distribusi danasemakin besar, tetapi tidak diimbangidistribusi mutu SDM yang memadai.“Tidak berubah dari tahun ke tahun,terutama dalam masalah sikap,” katanya.Kata Didi, penyimpangan bisa terjadikarena ketidakmampuan pengelolaan,sehingga terjadi kebocoran keuangannegara, selain karena sengaja dikorupsi.BPKP berusaha meredam korupsilewat pencegahan, yaitu memberi kesadaran melalui pendidikan tentangbahaya laten korupsi. PNS harus menyadari bahayanya korupsi. Merekadididik agar jangan sampai melakukanmoral hazard. “Kita sekarang sedangsakit. Tetapi kita tidak boleh kehilanganorientasi di dalam membangun bangsake depan,” kata Didi. „ RI, SHkorupsi atau korupsinya berkurang sangatsignifikan, penghematannya akan cukupbesar. Dana yang dibutuhkan untukmeningkatkan pendapatan bersih merekaakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan penghematan yang diperoleh darihilangnya atau berkurangnya korupsipada tingkat birokrasi yang paling atasdan paling rawan korupsi.Gagasan seperti ini pernah dilakukannya semasa kabinet Gus Dur. Tidak sedikitmenteri dan anggota DPR yang langsungmengkritiknya dengan tajam. Merekamengatakan tidak tahu diri, pemerintahmenaikkan pendapatan bersih untukdirinya sendiri sampai pada standarinternasional, padahal bagian terbesarfoto: berindo wilson