Page 26 - Majalah Berita Indonesia Edisi 35

26 BERITAINDONESIA, 12 April 2007BERITA UTAMAKepala BPKP Drs Didi Widayadi MBA:Korupsi TabuDunia-AkhiratPemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,seperti halnya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,sangat memperhatikan pemberantasan korupsi. Banyakkasus korupsi diungkap, dan pelakunya dijebloskan kepenjara. Namun realita menunjukkan korupsi masih tetapterjadi. Apa yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) dalam menangani kasuskorupsi yang semakin kompleks?erikut ini kutipan wawancaraKepala BPKP Drs Didi Widayadi MBA—didampingi DeputiInvestigasi Suradji dan KabagHumas Suyadiarto Priyono—denganwartawan Berita Indonesia, Suryo Pranoto dan Amron Ritonga.Bagaimana Anda melihat persoalankorupsi yang masih terus terjadi?Jadi, secara umum dulu, bahwa masalah korupsi ini banyak orang mengatakan sudah “membudaya” dan sejarahnyaitu panjang sekali. Kita tidak bisa hanyamelihat satu aspek ekonomi saja, tapisudah kompleks permasalahnya menjadisuatu kasus khusus. Apalagi dalam konteks internasional, kita juga di ratingterendah dan dari tahun ke tahan belumsignifikan perubahannya sampai sekarangini. Kita justru nomor tiga dari bawah.Lantas bagaimana menanggapihal ini?Sebetulnya kita tidak boleh tolerandengan masalah korupsi. Korupsi haruskita tiadakan. Karena apa? Korupsi iniadalah suatu pengingkaran terhadap propublik, dunia akhirat itu ditabukan.Karena membangun masyarakat bangsaseperti Indonesia ini, yang sudah ibarattercengkram dengan ‘budaya’ korupsi,tentunya tidak hanya masalah law- enforcement saja, tapi juga diseminasi pendidikan masyarakat tentang bahayanyakorupsi juga harus dioptimalkan. Karena,interaktif pemberi maupun penerima,tidak terlepas dari pada niat dan kesempatan orang melakukan korupsi.Apa yang menjadi persoalan dalam mencegah terjadinya korupsi?Tahun demi tahun pemerintah memberikan dana, baik itu di APBN maupunAPBD yang semakin meningkat. Untuktahun ini APBN mencapai Rp 763 triliun,tahun sebelumnya Rp 600 triliun lebih.Dana itu didistribusi ke daerah sampaidekonsentrasi. Tetapi distribusi ini tidakdiimbangi dengan distribusi kwalitasSDM yang memadai dan cenderung tidakberubah dari tahun-tahun sebelumnya,terutama tentang masalah atitude. Demikian pula sistem, terutama sistem pengawasan yang juga belum berubah. Jadiuang didistribusikan semakin besar tapidistribusi masalah sistem dan SDM tidakmengimbanginya. Hal ini berpotensiterjadi penyimpangan dan juga korupsi.Penyimpangan bisa terjadi karena ketidakmampuan pengelolaan sehinggaterjadi kebocoran keuangan negara, tapibelum tentu korupsi. Tapi, juga ada orangyang memang punya niat untuk melakukan korupsi.Langkah apa yang dilakukanBPKP?BPKP sebagai auditor pengawasan intern pemerintah, sebagai auditor presiden, mempunyai misi strategik untukpenanggulangan korupsi pada aspekpreventif maupun juga pre-emtive. Melalui pre-emtive itu diberikan suatukesadaran melalui edukasi, melalui sosialisasi tentang bahaya laten korupsi. Kitaupayakan agar mereka sadar dan memahami bahayanya korupsi ini. Sebabkadang-kadang juga tidak disadari karenamelihat peluang untuk memaksimalkanprovit tanpa melihat bahwa ini adaimplikasi-implikasi yang melawan hukum. Kita juga melakukan langkahlangkah dengan membentuk model dankoridor-koridor dalam bentuk modulmodul, juga SOP (Standar OperasionalProsedur) agar orang taat dan tidak keluardari situ. Jadi kita sudah berikan koridorkoridor dan juga melakukan pendampingan di situ, jangan sampai merekamelakukan moral hazard.Apakah hasil yang dicapai sudahoptimal?Pengelolaan keuangan negara memangmerupakan persoalan besar. Karena harusdiakui, bahwa Indonesia merupakannegara yang besar dengan peredaran uangyang demikian luas sementara sistemyang ada belum begitu fixs seperti yangdiharapkan. Di sisi lain, masih ada orang,yang baik itu karena ketidaktahuan, tidakcare dan easy going, dia terus melakukanBDrs Didi Widayadi MBAWAWANCARA