Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 35
P. 27


                                    BERITAINDONESIA, 12 April 2007 27BERITA UTAMApemborosan-pemborosan dan tidak efisien dalam melakukan sesuatu tujuan.Mungkin saja tujuan itu bukan untukmemperkaya diri sendiri, tapi karenakebodohannya yang tidak memahamiaturan, sehingga perusahaan ataupuninstansinya merugi yang pada akhirnyamemberikan besaran terhadap potensipenyimpangan maupun korupsi dankerugian negara.Apa yang dilakukan BPKP atastemuan yang berindikasi korupsi?Manakala berdasarkan hasil auditinvestigasi dalamnya ada indikasi melawan hukum, maka tentunya kita rekomendasikan kepada auditan untuk dilanjutkan sampai gelar perkara. Itulangkah-langkah represif projustisia yangkita rekomendasikan ke aparat penegakhukum seperti Kejaksaan, Kepolisian danKPK serta Timtastipkor. BPKP terusmengawal kasus ini ke penyidikan hinggake pengadilan. Langkah penegakan hukum ini dilakukan untuk memberikanefek deterrent (jera), agar orang tidakmencoba-coba melakukan korupsi.Semua yang dilakukan BPKP ini - sesuaidengan profesi akuntan - adalah untukbisa mengamankan uang yang bocor atauhilang itu kembali kepada negara demimasyarakat bangsa dan kemaslahatan orang banyakBagaimana penataan kebijakanterkait masalah ini?Memang soal korupsi tidak hanyamasalah physical adanya uang yang dikorupsi, tapi juga masalah kebijakan. Iniharus didalami karena potensi kebijakankebijakan yang disengaja KKN ataukebijakan-kebijakan yang tidak waspada,bisa menimbulkan kasus-kasus korupsiyang disengaja maupun tidak disengaja.Cara menanggulanginya itu ya tentunyahulu-hilir. Yang sifatnya laten sampaimoral hazard, harus kita tangani sampaikasus itu di pengadilan. Itu yang memangmenjadi suatu tugas BPKP yang agak sulit.Karena kewenangan BPKP itu sangatlemah sekali, dalam arti terkait UU,termasuk dalam tataran UUD. Sebagaimana kita tahu, BPK sebagai auditoreksternal dalam UU nomor 17 tahun 2003termasuk juga paket UU nomor 1 dan 15tahun 2004 itu sangat power full. Sedangkan peran BPKP sebagai internal auditor,tidak diposisikan secara jelas.Ada kecendrungan pejabat takutmenjadi pimpro dan banyak danayang disimpan di SBI, bagaimanabapak melihat hal ini?Banyaknya kasus-kasus yang diprosesdi penyidik kejaksaan, kepolisian dan KPKmemang terindikasi membuat orangcenderung takut menjadi pimpro, karenaaturan-aturan yang dianggap belum pas.Akhirnya mereka mencari aman danmenyimpan dana itu di SBI atau bankdaerah. Akibatnya, pembangunan stagnandan sektor riil tidak berjalan. Sebagaicontoh, dana DIPA yang diturunkan kedaerah-daerah belum sepenuhnya terserap. Padahal dalam aturannya, Desember 2006, RAPBD sudah di syahkan olehDPRD. Namun sampai sekarang masih dibawah 5% , padahal ini sudah bulan Maretmenjelang April. Bahkan tahun lalu punsampai ada yang satu tahun tidak digunakan, seperti di Lampung karena adakisruh antara Gubernur dan DPRD. Jugadi Mimika karena DPRD-nya tidak ada.Sebenarnya pejabat tidak perlu merasatakut diperiksa KPK atau Polri kalau tidakada niat berbuat jahat. Karena BPKP akanmembantu asal penuh keterbukaan dantransparansi. BPKP akan memberikanpendampingan kepada Itjen dan Bawasdadalam membantu melakukan reviewsesuai dengan disiplin akuntansi yangbenar, membuat neraca yang benar,dalam rangka good governance.Bapak optimis korupsi bisa diberantas?Harus optimis. Dengan optimis itumenjadi semangat, bangga. Orang yangtidak optimis, tidak punya obsesi, tinggaltunggu masuk lobang saja. Kita harusoptimis untuk tetap tegar dalam dekadensi moral bangsa yang seperti sekarangini. Kalau terlarut dalam golongan turbolensi masyarakat global nanti kita lupaakan kebijakan Indonesia dan ke-Indonesia-an itu sendiri. Kita tidak boleh kehilangan orientasi dalam membangunbangsa ke depan. Kita sekarang ini sedangsakit, nah dari mana kita mulai? Dari dirikita sendiri untuk punya cita-cita danharus optimistis. Kalau tidak seperti itukita menjadi korban pelengkap penderitasaja. „ AM, SP, SHBiodata:Nama : Drs Didi Widayadi MBALahir : Malang, 28 Juli 1949Pangkat Terakhir : Komisaris Jenderal PolisiPendidikan:fl AKABRI 1972fl S1 PTIK 1979fl S2/MBA 1991fl Sespim Polri 1985fl Lemhannas 1995Kejuruan:fl Intelstrat, CID & Umwelt Crime Bundeskriminalamt Jermanfl 911 ERS Montreal, Kanadafl Auditor BPKP – Pusdiklat PengawasanBPKP, Ciawi, BogorJabatan:fl Kapolres Pandeglangfl Kapolres Ciamisfl Kapolres Bogorfl Kapoltabes Semarangfl Kapolwiltabes Bandungfl Kapolda Sumselfl Kapolda Jatengfl Kadis Infolahta Polrifl Kabag Humas Polrifl Deputi Operasi Kapolrifl Inspektur Polda Sulselfl Inspektur Lemdiklat Polrifl Inspektur Wasum Polrifl Kepala BPKPfoto: berindo amron
                                
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31