Page 29 - Majalah Berita Indonesia Edisi 35
P. 29
BERITAINDONESIA, 10 Agustus 2006 29BERITA KHASBERITAINDONESIA, 12 April 2007 29azah Sarjanabahwa dia akan bersikap demokratis,tidak membatasi siapa pun yang inginmaju menjadi Capres.“Presiden sudah berhati-hati ngomongseperti itu. Lha kok ada yang tiba-tibamengajukan syarat tersebut,” kata Hidayat seperti dikutip Republika.Hidayat mengingatkan bahwa masyarakat tidak akan mempersoalkan pihakyang mengajukan syarat tersebut, tetapiyang jadi sasaran tembak, pemerintah,terutama Presiden SBY. Karenanya diameminta pemerintah segera bertindaktegas dan menghukum pihak-pihak yangmelakukan pembusukan. Hidayat menilaiusulan tersebut tidak wajar dan tidakcerdas, karena tidak sesuai dengan UUD1945.Menurut Hidayat, rakyat sudah memiliki pengalaman dipimpin oleh insinyur, jenderal, profesor, kiai, doktor dantamatan SMA. Jadi rakyat telah mampumemilih dan menentukan sendiri Capres.Tidak Semua MenolakSejauh ini menurut catatan Depdiknas,dari tahun 2002 sampai 2006, terdapat1,233 juta lulusan sarjana (S-1), sebanyak1.087.000 lulusan S-2, dan 1.240 doktoryang dihasilkan perguruan tinggi negeridan swasta Indonesia.Sebagian besar politisi menolak persyaratan tersebut. Wakil Ketua UmumPPP, Chozin Chumaydi, Wakil Ketua DPRSutardjo Surjoguritno, Ketua Komisi ITheo Sambuaga, Wakil Ketua Komisi ITosari Wijaya juga menolak syarat sarjanabagi Capres.Pucuk pimpinan PPP Suryadharma Alimenilai bahwa persyaratan itu tidakrelevan, sebab standar pendidikan tidakmenjamin kualitas kepemimpinan seseorang. “Kepemimpinan tidak ditentukan oleh pendidikan,” katanya di depanribuan peserta istighosah. Seperti dikutipMI, dia memberi contoh kepemimpinanMegawati dan mantan Menlu Adam Malik(Almarhum). Mereka bukan lulusansarjana tetapi kualitas kepemimpinanmereka tidak dipertanyakan.Taufik, seperti dikutip SP, masih melontarkan kritik dengan mengajukan pertanyaan: “Apakah saya yang tidak sarjanapantas menjadi anggota DPR?”. Namundia tidak mau menjawab atas namaistrinya, Megawati, karena itu wewenangpartai yang menjawabnya.Ketua PDS Aldentua Siringoringo jugamenolak persyaratan tersebut. Alasannya,sarjana bukan jadi jaminan memiliki polapikir lebih baik dari orang yang hanyatamat SMA atau sederajat. “Jadi janganterjebak pada kurikulum resmi dan ijazahyang jadi tolok ukur,” kata Aldentuaseperti dikutip SP (17/3).Namun tidak semua pihak menolakpersyaratan tersebut. Mantan KetuaMPR Amien Rais dan dosen FISIP UI,Eep Saifullah Fatah, justru menganggap persyaratan itu sangat rasional.Amien, menilai standar sarjana untukCapres-Cawapres relevan dan rasional.Tinggi rendahnya kualitas pendidikanseorang pemimpin akan berimplikasipada aspek kewibawaan pemimpintersebut. “Jadi syarat sarjana masukmasuk akal,” kata Amien di BatamSabtu lalu seperti dikutip Batam Pos(Grup Indo Pos).Amien yang juga Ketua Dewan Pertimbangan PAN menilai bahwa standarkesarjanaan tersebut setidaknya bisamembuat seorang pemimpin berpolapikir rasional dan mampu mengambilkebijakan yang sistematis.Eep mengajak semua pihak membandingkannya dengan standar pendidikanpemimpin nasional di negara-negara lain.“Lagi pula SDM kita yang sudah sarjanabanyak,” kata Eep. “Jadi persyaratan yangdigagas di dalam draf RUU itu tidakmuluk dan wajar-wajar saja.”Kata Eep, sebuah sistem harus dibangun untuk melayani berbagai pertimbangan. Bukan karena kepentingansatu orang, perlu disiapkan sistemtertentu. Eep menilai sikap reaksioneryang diperlihatkan SBY, Kalla dankalangan elit politik partai tidak padatempatnya.“Semua pihak, apalagi SBY dan Kalla,kelihatannya tidak mau dicap anti demokrasi karena dianggap menjegal salahseorang Capres,” kata Eep. Dia melihat inimungkin baik dari sisi toleransi politik,tetapi kebutuhan peningkatan kualitasdemokrasi dari waktu ke waktu menjaditidak begitu positif.Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla,seperti dikutip MI, berusaha berdiri ditengah. Kalla mengatakan, pembuatanundang-undang, termasuk syarat Capres,serahkan saja pada DPR. Dia melihatkriteria pendidikan sarjana untuk Capresbukan faktor penting yang harus diperdebatkan. “Jadi saya pikir mau SMP,SMA, buat apa kita buat masalah,” kataWapres, di kantornya, seperti dikutip IP(19/3).Yang paling penting menurut pucukpimpinan partai pendukung utama pemerintah itu, dalam pembuatan RUUtersebut tidak menyimpang dari UUD1945. SH
