Page 32 - Majalah Berita Indonesia Edisi 35
P. 32


                                    32 BERITAINDONESIA, 12 April 2007BERITA POLITIKGolput AncamanPilkada Gubernur DKIProvinsi DKI Jakarta siap menyongsong PemilihanGubernur secara langsung yang pertama. Berbagaipersoalan muncul ke permukaan, termasuk kekhawatiranadanya Golput.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Jakarta, Juri Ardiantoro kepadaBerita Indonesia menegaskan, memilihdalam pilkada merupakan hak dan bukankewajiban. Karena itu KPUD hanya bisamenghimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik dalampilkada yang akan digelar Agustus mendatang.“Kalau sudah dihimbau masih golputalias tak juga mau menggunakan hakpilihnya, itu bukan urusan KPUD. Kalauurusan golput, KPUD angkat tangan,“ kataJuri usai diskusi bertema Menuju PilkadaJurdil dan Potensi Kerawanan KonflikPilkada, di kampus Universitas Indonesia,Salemba, Jakarta.Juri berharap, pelaksanaan pilkada bisalancar dan demokratis. Dia tak maumengomentari soal kemungkinan calonyang akan maju hanya dua orang yakniAdang Daradjatun yang diusung PKS danFauzi Bowo yang disokong koalisi 15parpol. “Saya tak berwenang mengomentari jumlah calon, sedikit atau banyakjumlah cagub, kita tetap dorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih”.Dua Calon Gubernur?Pilkada DKI akan digelar Agustus 2007.Dua calon kuat gubernur dimunculkanoleh parpol secara resmi, yakni AdangDaradjatun dan Fauzi Bowo. Adangdiusung oleh PKS yang memiliki hakmengajukan kursi di DPRD DKI (24persen suara). Fauzi Bowo alias Fokediusung oleh koalisi 15 parpol termasukdua parpol yang memiliki hak mengajukan calon, yakni Partai Demokrat danPDI Perjuangan. Tinggal dua parpol besaryang belum menetapkan calon secararesmi yakni PAN dan PKB. Tapi PANdengan 6 kursi dan PKB dengan 4 kursidi DPRD DKI masih membutuhkan satukursi lagi untuk bisa mengajukan calon.Peluang Fauzi Bowo untuk menjadigubernur DKI Jakarta periode 2007-2012semakin terbuka, setelah disepakati parapimpinan parpol dalam Deklarasi Bersama di Kawasan Mega Kuningan JakartaSelatan pada 15 Maret 2007 lalu. Namunkepastiannya menunggu hasil pilkadananti, karena warga Jakarta akan memilihsecara langsung siapa yang menjadipemimpin di ibu kota negara ini. „ RI, SPaung Pilkada Gubernur DKIJakarta semakin terasa. Namun berbagai persoalan muncul, semisal temuan Indonesian Youth Movement Center (IYMC),menilai updating data pemilih oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil(Dukcapil) tidak berjalan akuntabel danprofesional. Indikasi ini terlihat dari datayang diperoleh IYMC pada daerah Koja,Marunda, dan Cilincing Jakarta Utara, RTdan RW di daerah tersebut belum pernahdidatangi pihak dinas kependudukan dancatatan sipil untuk diberikan briefing danform pemutakhiran data pemilih. Danmereka tidak mendata satu per satu dariKK yang ada. Sehingga per tanggal 21Maret 2007 pihak RT belum meng-updatedata warganya, ungkap Achmat NurHidayat, Direktur Eksekutif IYMC.Menurut Achmad, hal seperti ini sangataneh, karena batas waktu pendataanpemilih yang dilakukan Dinas Dukcapiltinggal 10 hari lagi. Dari penelitian IYMCdari 31 pelaksanaan pilkada di Indonesiaterdapat 69 kasus yang mencuat, yangterbesar di antaranya adalah 49.28 persenmenyangkut masalah data pemilih dan31.88 persen menyangkut masalah logistik.“Ada contoh pilkada di KabupatenBadung, Bali, tahun 2005. Waktu itusekitar 40.000 penduduk yang memilikihak pilih tidak terdaftar di daftar pemilihtetap (DPT). Parahnya lagi lebih dari 20balita justru terdaftar pada DPT. Kalau halini sampai terjadi pada Pilkada DKI 2007,ini bisa menimbulkan konf1ik,” jelasAchmad.Sementara itu, anggota KPUD DKI Jakarta Muflizar, mengakui bahwa salahsatu pemicu timbulnya konflik adalahpendataan pemilih. Oleh karena itu,sebagai antisipasi, pihaknya telah membentuk Pos Pelayanan Pemilih Pilkada(P4). “P4 ini akan dialokasikan di limakotamadya di Jakarta sejak awal April2007,” kata Muflizar.Menurutnya, P4 ini bertujuan untukmenampung segala keluhan warga Jakarta yang belum terdaftar sebagai pemilih pilkada. Sehingga seluruh wargaJakarta bisa sepenuhnya menggunakanhak suaranya dengan baik. ”Menurutketentuan, pemilih adalah warga yangtercatat sebagai penduduk yang memilikiKTP atau KK. Tidak punya KTP atau KK,maka tidak dianggap sebagai penduduk,sehingga mereka tidak termasuk sebagaipemilih,“ ungkap Muflizar.GAdang Daradjatun, diusung PKS. Fauzi Bowo, diusung 15 parpol.
                                
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36