Page 28 - Majalah Berita Indonesia Edisi 38

28 BERITAINDONESIA, 24 Mei 2007BERITA UTAMAWarga Tak Peduli Pilkada DKIHiruk pikuk partai-partai politik dalamPilkada DKI Jakarta, ternyata tidakdirasakan di berbagai lini masyarakat.Bahkan berbagai institusi yang berkaitanlangsung dengan pelaksanaan Pilkada jugatidak memberi perhatian yang memadai.ilkada DKI Jakartasebenarnya untuksiapa? Pertanyaanini mencuat jauh sebelum berlangsungnya rangkaian Pilkada DKI Jakartayang akan berakhir denganterpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Survei-survei yang dilakukan berbagaiinstitusi juga sudah sejak awalmenyebut rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta, akan ditandai dengan besarnya angkagolongan putih (Golput), mereka yang tidak berminatmenggunakan hak pilih.Untuk menguji, baik berbagai asumsi maupun hasilsurvei tersebut, majalah BeritaIndonesia mencoba melakukan uji lapangan, baik kepadamasyarakat maupun instansiyang terkait dengan PilkadaDKI.Memang, hasilnya sangattragis. Sebagian masyarakatkalangan bawah tidak mengetahui akan dilangsungkannyaPemilihan Gubernur DKI Jakarta. “Oh... gubernurnya dipilih juga?” kata seorang tukangojek balik bertanya. Dia ternyata tidak menyadari kalauspanduk-spanduk, pamfletpamflet, stiker-stiker, bahkanBaliho raksasa yang terpampang di tempat mereka mangkal merupakan materi kampanye para calon gubernur.“Pikirnya tadi, pengumuman demam berdarah dan narkoba. Kan lagi banyak inimas!” katanya dengan polos.Di antara masyarakat bawahyang lebih melek politik, seperti pedagang, juga tidakmenyadari kalau mereka akandihadapkan pada sebuah Pilkada. “Ga ngurusinlah mas!Mereka aja yang ngurusin itu.Cari makan aja kita susah, apalagi harga-harga barang laginaik begini,” kata Taufik, seorang pedagang asal Aceh yangberjualan di Kelurahan Lubang Buaya.Tanggapan yang hampir sama juga diungkapkan parasopir angkutan umum. “Mikirin setoran aja sudah puyengmas! Boro-boro mikirin gubernur,” kata seorang sopirKWK T05 jurusan Setu-Cililitan. Kalangan pekerja, merasakan kurangnya sosialisiPilkada yang dilakukan pemerintah, khususnya KPUD. “Kapan sih pemilihannya? Koqsaya belum didaftar ya? RTatau RW juga belum memberitahukan,” kata Simamora,staf maintenance di perusahaan Pengelola Gedung BankMandiri Jl. Wahid Hasyim.Tidak MemadaiMenurut pengamatan BI, tidak ada upaya untuk memasyarakatkan Pilkada di antara warga DKI. Padahal kesempatantersebut merupakan pertamakalinya, di mana Gubernur DKIdipilih langsung oleh warga.Untuk peliputan Pilkada, BImelayangkan puluhan suratkepada berbagai instansi yangberkaitan dengan Pilkada DKIJakarta. Surat itu sengajadidesain dengan menyertakansejumlah daftar pertanyaan.Kepada setiap narasumber,dimohonkan juga agar dijawabtertulis, jika tidak bersediaatau tidak memiliki kesempatan melakukan wawancaralangsung.BI menawarkan jawabantertulis kepada tujuh fraksi diDPRD DKI Jakarta, menyangkut dukungan mereka dengancalon gubernur didukung partai-partai mereka. Juga suratpermohonan wawancara dilayangkan ke tiga Balon Gubernur DKI, disertakan puladaftar pertanyaan tertulis,sehingga memudahkan mereka menjawab jika memangtidak bersedia untuk wawancara langsung. Hanya SarwonoKusumaatmadja yang menyatakan bersedia diwawancara.Tetapi dilakukan lewat telepon.Surat dengan daftar pertanyaan juga dilayangkan kepada Ketua Komisi PemilihanUmum Daerah (KPUD) danKetua Pansus PembentukanPengawas Pilkada DKI JakartaDemikian juga dengan EfendySimbolon, Ketua Pansus RevisiUU No. 34 Tahun 1999 tentangPemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota NegaraRepublik Indonesia Jakarta,yang juga anggota Fraksi PDIPmewakili Jakarta.Secara umum, dari puluhansurat yang dikirimkan BI kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta, tidakbanyak mendapat respon. Hanya beberapa fraksi yang meresponnya dengan antusias. Diantaranya Fraksi Partai Demokrat, menjawab pertanyaan-pertanyaan BI dengan tulisan tangan. Sedangkan Fraksi Partai Golkar DKI Jakartamenjawabnya dengan ketikanyang rapi. Sementara FraksiKeadilan Sejahtera bersediadengan wawancara langsung.Namun, bagi pihak lain, kemudahan yang ditawarkan BIjustru dianggap jadi beban.Seorang staf dari salah satuwakil ketua DPRD DKI Jakartayang dikonfirmasi, justru menyatakan bahwa surat permohonan wawancara dari BI,tertanggal 27 April 2007, berikut daftar pertanyaan menyangkut pembentukan Panitia Pengawas Pilkada DKIJakarta, sudah didisposisipada bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD DKIuntuk menjawabnya.Tidak tahu persis alasannyamengapa dialihkan ke Humas,karena sebelumnya sudah diberitahu bahwa tawaran wawancara tidak harus bertemu,cukup memberi jawaban tertulis. Selama BI merancangdan melakukan liputan, menunjukkan betapa tak acuhnyainstansi-instansi di DKI yangberkaitan dengan Pilkada.Mereka mesti melakukan sosialisasi yang lebih intens. Jikatidak, partisipasi warga pemilihakan semakin kecil dari apa yangdiprediksi sebelumnya. JikaPilkada DKI tidak direspon dengan turn out (kehadiran di bilik suara) yang signifikan, makadana sebesar Rp 158 miliar lebih yang dialokasikan untukmembiayai Pilkada akan sia-sia.Padahal uang itu terkumpul dari pajak rakyat. Pertanyaan yangharus dijawab, kenapa masyarakat apatis? „ MH, SH, RBPWarga Jakarta Butuh Bukti Bukan Janji foto: berindo wilson