Page 60 - Majalah Berita Indonesia Edisi 40
P. 60
60 BERITAINDONESIA, 21 Juni 2007BERITA HUKUMKorupsi BRR Tidak DiusutHanya Koruptor yang DiburuSaksi Kunci Pembunuhan MunirSetelah gonjang-ganjing pria berambut gondrong misterius yang disebut-sebut terlihat bersama mendiang Munir di Bandara Changi, Singapura, akhirnya polisi menetapkan si gondrong itu menjadi saksi kunci.Pria gondrong yang kemudian diketahui bernama Ongen Latuihamaloitu kini mendapat perlindungan khusus dari polisi.Setelah diteliti di laboratorium di Seattle, AS, disimpulkan oleh ahli toksikologi forensik bahwa terjadinya pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut adalah di Bandara Changi. Arsen yang masuk ke tubuh korban adalahjenis AS+3 dan AS+5. Intake arsen ke tubuh korban terjadi antara 8-9 jamsebelum kematian. Padahal, Munir meninggal dunia diperkirakan tiga jamsebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda.Sementara waktu tempuh penerbangan Singapura-Belanda adalah 12 jam.Karena itulah para saksi yang tampak bersama Munir saat transit diSingapura menjadi saksi kunci. Selain Ongen, disebutkan pula oleh saksimata bahwa Pollycarpus Budihari Priyanto berada di dekat Munir saat diChangi. RHKasus yang kecildan jarak yangterlalu jauh,membuat ongkosnyamenjadi lebihmahal.ditemukan indikasi korupsi.Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana rehabilitasi, KPK telah meminta Gubernur NAD menginventarisasi aset-aset dana bantuanpascatsunami. Besarnya uangyang beredar di Aceh dalamrangka rehabilitasi dan konstruksi itu membutuhkan pengawasan.Gubernur NAD Irwandy Yusuf menjawab permintaanKPK dengan segera membentuk unit khusus yang langsungberada di bawah komandonyaselaku gubernur. Unit itu bertugas meneliti kemungkinankebocoran pelaksanaan bantuan dan menelusuri laporandugaan penyelewengan.BRR sendiri menyatakankomitmennya dalam pembeomisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mengalamikendala dalammenangani kasus dugaan korupsi dalam Proyek BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi(BRR) di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. MenurutKetua KPK TaufiequrrachmanRuki, kasus tersebut sudahdiserahkan ke kejaksaan tinggidan Polda Sumatera Utara.Menurutnya, kasus korupsiBRR memang ada yang masukke KPK, namun tidak signifikan ditangani dilihat darijumlah dan lokasinya. Jarakyang terlalu jauh, membuatongkosnya menjadi lebih mahal. Sementara kasusnya puntermasuk kecil.Namun demikian, sepertidilaporkan Koran Tempo, 31Mei 2007, KPK tetap melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus tersebut dengan meminta laporan perkembangannya.Dalam rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyatpada akhir 2007, Komisi Antikorupsi menyatakan 22 kasuslaporan dugaan korupsi di BRRtidak ditindaklanjuti. Sembilanlainnya masih dalam proses diperiksa KPK. Namun menurutRuki, 22 kasus tersebut tidakditindaklanjuti karena tidakrantasan korupsi. Karena ituselain dengan KPK, badan inijuga bekerja sama denganBadan Pemeriksa Keuangandalam hal pengawasan penggunaan dana. RHPersoalan perjanjian ekstradisi denganSingapura masih terus bergulir. Tampaknyabanyak yang mengira perjanjian ekstradisi itumencakup pengembalian orang maupun asetyang dibawa kabur para koruptor.Namun, menurut Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Departemen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, perjanjian ekstradisiitu bertujuan mengembalikan orang, bukan aset.Hal itu berlaku umum di dunia internasional.Sementara itu pengembalian aset atau asset recovery diperlukan perjanjian terpisah.Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ditolak untuk diratifikasi oleh mayoritas anggotaDPR, karena dinilai hanya menguntungkan Singapura saja. Sikap itu bahkan didukung beberapa tokoh nasional.Perlu diketahui, perjanjian ekstradisi yangditeken 27 April 2007 itu bisa dibatalkan secarasepihak hanya dengan sebuah nota diplomatik,baik dari pihak Singapura maupun Indonesia.Dalam setiap perjanjian ada klausul pengakhiran (termination clause) yang mengatur kapansuatu perjanjian berakhir dan bagaimana mengakhirinya. Perjanjian Indonesia dengan negaranegara lainnya juga dibuat dengan model yangsama, yakni UN Model Treat on Extradition. RHKBesarnya uang yang beredar di Aceh dalam rangka rehabilitasi dan konstruksi butuh pengawasan.foto: repro tempo
