Page 32 - Majalah Berita Indonesia Edisi 41

32 BERITAINDONESIA, 05 Juli 2007BERITA NASIONALIPDN Menunggu VonisNasib IPDN masih belum jelas. KalanganDPR dan DPD mendesak lembagapendidikan di bawah Departemen DalamNegeri ini dibubarkan. Pemerintah akanmemutuskan akhir Juni atau awal Julinanti.esibukan parapraja dan dosen dikampus InstitutPemerintahanDalam Negeri (IPDN) yangberlokasi di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, berlangsungseperti biasa. Para calon pemimpin pemerintahan yangdatang dari berbagai daerah diTanah Air masih mengikutipendidikan dan berbagai aktivitas lainnya.Pemerintah memang telahmembentuk tim yang diketuaimantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid.Tim bertugas mengevaluasi keberadaan dan kegiatan IPDNpasca tewasnya praja asal Sulawesi Utara, Cliff Muntu, akibatpenyiksaan seniornya bulanApril lalu. Sebelumnya, padatahun 2003, ketika IPDN masihbernama STPDN (SekolahTinggi Pemerintahan DalamNegeri), praja asal Jawa Barat,Wahyu Hidayat, juga mengalami nasib yang sama akibattindak kekerasan seniornya.Kasus kekerasan yang berujung pada kematian prajaIPDN itu mengundang protesdan reaksi keras dari berbagaikalangan.Dalam rapat kerja Komisi IIDPR dengan pihak IPDN bulan Mei lalu, sejumlah anggotaDPR menuntut lembaga yangmenerapkan disiplin militersecara berlebihan dan di luarkontrol ini ditata ulang atau dibubarkan saja. “Jika tidak adajaminan perubahan, dana untuk IPDN tahun ini sebesar Rp150 miliar lebih baik dibekukan. Soal mekanisme, nanti kita cari,” kata Wakil Ketua FPG, Priyo Budi Santoso saatitu. Sementara anggota FPDIP, Andi Yuliani Paris berpendapat lebih keras. “IPDNdibubarkan saja. Banyak universitas yang memiliki fakultasilmu pemerintahan, merekaberkompetisi yang tidak penuhdengan simbol-simbol dantidak penuh KKN,” katanya.Belakangan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga takmau kalah menyikapi kasusIPDN. Wakil Ketua Panitia AdHoc (PAH) III DPD FaisalMahmud dalam rapat paripurna DPD (14/6) menyatakankeberadaan IPDN dengan sistem yang ada saat ini tidaklayak dipertahankan. Karenabertentangan dengan UUNo.20/2003 tentang SistemPendidikan Nasional. (Sisdiknas). Kendati begitu, prajayang ada sekarang tetap harusdiberi kesempatan menyelesaikan pendidikannya.Dengan tak layaknya IPDNdipertahankan seperti dinyatakan DPD, maka pemerintahharus mempersiapkan polapendidikan kedinasan yangberbentuk pendidikan profesiuntuk membekali pegawainegeri sipil (PNS) dan calonPNS dalam pengetahuan dankeahliannya di bidang pemerintahan. “Jadi diperlukan solusi yang tetap tunduk padaperundang-undangan tanpaharus mengorbankan kondisiyang ada,” kata Faisal.Masalah IPDN ini menjadipembahasan pemerintah dalam sidang kabinet terbatasyang dipimpin Presiden SBY(14/6). Walau sebelumnya TimEvaluasi yang dipimpin RyaasRasyid telah memberikan tigaopsi. Namun agaknya Presidentidak memilih salah satu dariketiga opsi yang diajukan tersebut.Ketiga opsi yang pernahdisampaikan tim adalah : Pertama, melanjutkan sekolahpamongpraja di Jatinangordengan sistem yang berubahsama sekali dan bukan lagikedinasan. Nama IPDN jugadiubah. Kedua, membangunIPDN di lima wilayah untukmengakomodasi 33 provinsi.Yakni di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta Indonesia bagian Timur. Ketiga,dilakukan pendidikan kedinasan murni sesuai UU Sisdiknas.Dalam keputusan yang akandiambil pada akhir Juni atauawal Juli nanti, kata Ryaas,Presiden tak spesifik memilihopsi satu, dua atau tiga. “Presiden minta kombinasi danada modifikasi dari ketiga opsiitu,” kata Ryaas di Istana Kepresidenan.Untuk itu, tim diminta menyelesaikan action plan bagipenyusunan dan pembangunan sistem pendidikan kepemimpinan pemerintahan dimasa depan. Di dalamnya termasuk pula penyediaan anggaran bagi pelaksanaannya.Dalam sistem baru yang akanditerapkan nanti, yang tetapmengacu pada UU Sisdiknas,rekruitmen peserta didiknyajuga akan diperbaiki. Sehinggadiyakini tidak akan ada lagikekerasan di kampus karena90 persen kegiatan praja adalah akademis dan 10 persenuntuk pelatihan kegiatan fisikyang selektif.Presiden agaknya ingin adapembenahan komprehensifdan menuntaskan pembangunan sistem pendidikan bagi kepemimpinan pemerintahan dalam jangka panjang. „ SPKKasus kekerasan yang berujung pada kematian praja IPDN mengundang protes dan reaksi keras dariberbagai kalangan.foto: ist