Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 46

BERITAINDONESIA, 20 September 2007 17BERITA UTAMAtepat bagi DPR untuk menindaklanjutimasalah ini,” kata Hakam.Ketua DPR Agung Laksono juga mengatakan DPR adalah lembaga yangberwenang membuat anggaran belanjanegara. Hanya, usulan itu datangnya daripemerintah. Karena itu usulan tersebutseharusnya dari awal sudah mencerminkan asas-asas ketaatan kepada konstitusi. Kalau taat konstitusi Agung yakintidak akan timbul persoalan seperti ini.Diakui Agung, untuk memenuhi konstitusi untuk anggaran pendidikan 20 persen memang sulit. Tetapi yang dipersoalkannya adalah ketidakseriusan pemerintah untuk berupaya memenuhinya,sebab belum sekali pun muncul usulananggaran untuk pendidikan sebesar 20persen dari pemerintah.Agung berpendapat pemerintah selakusialah mengharap pemerintah mau menaikkan persentase anggaran pendidikan.Kecuali pemerintah tiba-tiba memperolehhidayah dan kemurahan hati sepertidikatakan oleh Ade Irawan, yang jugaSekretaris Koalisi Pendidikan Indonesia.Tetapi sekecil apa pun harapan tetaplahberharga untuk diperjuangkan. KetikaSidang Paripurna DPR RI pada Selasa(28/8/2007) sepakat untuk setuju mengesahkan RUU APBN Perubahan 2007menjadi UU APBN-P 2007, sebanyak 256anggota DPR yang masih memiliki hatinurani terlihat ngotot menyampaikannota keberatan atau minderheids notaatas APBN 2007 yang baru disahkan itu.“Kami keberatan karena APBN tidakmengalokasikan 20 persen di luar gajipendidik untuk sektor pendidikan,” kataAgung Sasongko, mewakili ke-256 temanPresiden. “Secara hitam dan putih, pemerintah telah melanggar konstitusi. TapiAPBN tidak memungkinkan. Maka perlupemaafan nasional,” ujar Amien kepadaRepublika di Bandung, Senin (27/8).Yang sangat serius mengkritisi kenekatan pemerintah mengebiri anggaranpendidikan nasional tetap jauh di bawah20 persen adalah PDI Perjuangan. Bahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR,Tjahjo Kumolo mengancam tidak akanmembahas anggaran pendidikan 20 persen dalam rapat Panitia Anggaran (Panggar). “DPR harus berani mengingatkanpemerintah supaya anggaran pendidikan20 persen tahun ini. Kalau tidak, enggakusah dibahas Panggar,” ujar Tjahjo dalamsidang paripurna DPR di Gedung DPRSenayan, Jakarta, Selasa (21/8).Sementara Ikatan Pelajar Nahdlatulpenyelenggara negara yang mengusulkanalokasi anggaran pendidikan telah melanggar sumpah jabatan. “Kalau DPRsudah bertobat dengan menyatakanminderheids nota, kami meminta pemerintah juga bertobat dengan merealisasikan alokasi 20 persen anggaran pendidikan itu,” kata Agung.Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd, pakarpendidikan yang juga dosen pengajar diUniversitas Negeri Jakarta (UNJ), malahmenyebut semua pihak sudah mengkhianati undang-undnag dan konstitusi.Mantan Ketua MPR Amien Rais berpendapat senada dengan menyebutkanPresiden bisa dimakzulkan (diimpeachment) bila anggaran pendidikan 20 persendari APBN belum direalisasikan. BedanyaAmien masih memberi maaf kepadatemannya. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan tidak terpenuhinya anggaran 20 persen bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945, sekaligus menunjukkan kemauan politik pemerintahdan DPR lemah. “Itu sebabnya pemegangotoritas anggaran mesti mengubah APBN2007,” ucap Sasongko.Rekan Sasongko dari Fraksi PAN Hakam Naja, yang juga Wakil Ketua KomisiX mengakui fraksinya dan anggota DPRlain lebih memilih minderheids notadaripada menolak pengesahan. Denganlangkah ini maka akan ada tindak lanjutdari DPR terhadap persoalan ini, sepertimengusulkan hak bertanya (interpelasi).“Sejauh ini belum ada political will daripemerintah terhadap persoalan ini.Karena itu, hak bertanya menjadi pilihanUlama (IPNU) sesuai hasil Rapat KerjaNasional (Rakernas) di Samarinda yangberlangsung pada 22-25 Agustus, berencana akan menggugat pemerintah denganmenempuh langkah hukum mengajukangugatan kelompok atau class action. “Kami akan menggugat pemerintah jika anggaran 20 persen untuk pendidikan tidaksegera direalisasikan,” kata Ketua UmumPP IPNU, Idy Muzayyad, di Jakarta.Organisasi pelajar berbasis santri inimemberi batas waktu realisasi 20 persenanggaran pendidikan hingga awal 2008.Koalisi Pendidikan yang beranggotakanberbagai LSM yang peduli pendidikanjuga berencana akan bergerak menekanpemerintah supaya menyediakan pendidikan bermutu yang bisa diakses semuawarga. „ HTPresiden menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2008 di hadapan Sidang Paripurna DPR RI (16/8).foto: presidensby.info