Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 46

BERITAINDONESIA, 20 September 2007 19BERITA UTAMAundangan. Akan tetapi, pemerintah berusaha meningkatkananggaran dalam proses negosiasi dengan DPR nanti. DalamAPBN 2006, anggaran sektorpendidikan Rp 43,3 triliun. Dengan skenario penggunaan anggaran pas-pasan tersebut, menurut Dodi, penekananpenggunaan anggaran tetapsama, tetapi volume yang diatur dan disesuaikan dengananggaran. Penekanan anggaran pendidikan tetap untukwajib belajar, guru, dan perbaikan prasarana yang rusak. Salah satu yang telah dialokasikan oleh Depdiknas dalampenyusunan rancangan anggaran pendidikan 2007 ialahpemberian tunjangan bagiguru. Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan DepdiknasFasli Jalal, pemerintah akanmembantu para guru yangbelum S1 untuk menempuhpendidikan agar sesuai kualifikasi yang dituntut oleh UUGuru dan Dosen. Terhadapguru yang telah sesuai kualifikasinya akan difasilitasi ikutujian sertifikasi. Semua guru yang mengajarsesuai dengan persyaratan,baik negeri maupun swastaakan diberikan tunjanganfungsional. Untuk tahap awal,menurut Fasli, paling tidak sekitar 25.000 guru sudah dapatdisertifikasi. Upaya sertifikasimempertimbangkan jumlahperguruan tinggi yang ada.Agar adil, pemilihan perguruan tinggi harus selektif danmampu menjangkau guru dikabupaten dan kota.Ada KebocoranNamun sejumlah anggotaDewan Perwakilan Rakyatyang tergabung dalam KaukusAnggota DPR untuk AnggaranPendidikan 20 Persen berpendapat pernyataan Presidensoal kenaikan dua kali lipat ituhanya ilusi pemerintah. Secarakeseluruhan angka nominalnya pada RAPBN 2008 memang naik. Namun jika dipersentasikan dengan totalRAPBN, tak terjadi kenaikandibandingkan tahun lalu.Sementara itu, menurut Rama Pratama, anggota PanitiaAnggaran DPR RI, upaya pemerintah merealisasikan apayang menjadi amanat Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut tidak dibarengi denganmenutup kebocoran anggaranpendidikan.Dalam situs Fraksi-PKSOnline, Rama mengungkapkan, fraksinya di Komisi X menemukan sejumlah keborosandalam alokasi anggaran pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).Berdasarkan review APBNDepdiknas tahun 2006 ditemukan tumpang tindih antarakegiatan dan anggaran dalamsatu program, antar programdan antar satuan kerja.Dia memaparkan, pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Dikdasmen diketahui subsidi untuk alat teknologi dasar, berupa biaya workshop pengembangan mata pelajaran sebesarRp 630 juta, dan untuk ruangworkshop teknologi dasar sebesar Rp 1,05 miliar tidak digabung.Pada Inspektorat Jenderal,ada tumpang tindih antaraanggaran pengawasan danpemeriksaan sebesar Rp23,547,605,000 dengan biayapemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan sebesar Rp7,078,180,000. Selainitu, kegiatan tim independendalam program BOS sebesarRp 4 miliar juga belum tepatsasaran dan tidak efisien.Sementara itu, di SekretariatJenderal Depdiknas alokasianggaran kegiatan pembangunan operasional PustekomPendidikan sebesar Rp 20,5miliar dinilai terlalu besar.Alasan Rama, masih banyakkegiatan yang seharusnya bisadiprioritaskan seperti pengembangan materi, model-modeldan teknologi pembelajaran.”Di Ditjen Dikti, kami temukan anggaran yang tidak efisien pada belanja barang operasional (keperluan seharihari perkantoran) sebesar Rp1,1 miliar dan belanja pemeliharaan (gedung dan bangunan) sebesar Rp 1,347 miliar,pemeliharaan peralatan danmesin sebesar Rp 0,695 miliarserta pengadaan inventariskantor sebesar Rp 1,198 miliar,” ungkapnyaingat sebagian besar bebanpengeluaran negara bersifatnon-discretionary (kaku). Tapi tindakan revolusioner harusditempuh.Ketiga, dengan melakukanlangkah menggunakan kelebihan pembiayaan. Ini bisa dilakukan dengan menerbitkanSUN (surat utang negara),menggunakan anggaran pinjaman luar negeri, merestrukturisasi utang luar negeri, debtswap, atau mengajukan pemotongan utang.Ketua Kaukus DPR untukAnggaran Pendidikan SlametEffendy Yusuf menilai, kecilnya kenaikan anggaran Depdiknas dalam RAPBN 2008sangat menyedihkan. “Ini menunjukkan pemerintah takmemiliki komitmen mendasarUntuk itu, Rama mengusulkan sejumlah langkah yangmesti ditempuh pemerintahagar 20 persen anggaran pendidikan dapat terpenuhi. Menurut dia, pemerintah perlumeningkatkan sektor pendapatan negara. Langkah yang paling realistis untuk mengoptimalkan penerimaan sektorperpajakan. “Kalau sumber penerimaan bukan pajak sangatfluktuatif, tergantung dinamikafaktor eksternal,” terangnya.Kedua, melakukan pengetatan sektor pembelanjaan negara. Terkait hal ini, Ramamengakui pengetatan belanjanegara merupakan hal yangsangat sulit dilakukan mengMendiknas Bambang Sudibyo mengungkapkan, upaya pemerintahmeningkatkan anggaran pendidikan sudah maksimal.untuk meningkatkan sumberdaya manusia rakyat Indonesia,” ujarnya.Dia mengingatkan, anggaran pendidikan yang rendahmenyebabkan sumber dayamanusianya rendah dan hanyabisa masuk ke lapangan kerjayang rendah pula. Kemiskinandan kebodohan hanya bisadiatasi dengan pendidikanyang baik dan terjangkau rakyat banyak.Sementara itu, Ketua DPRAgung Laksono meminta pemerintah menghitung kembalianggaran pendidikan yangtersebar di beberapa departemen, kementerian, dan lembaga negara. „ RHfoto-foto: berindo wilson