Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 59

BERITAINDONESIA, 29 Agustus 2008 23BERITA UTAMAtermasuk dari negara-negara asing.Pada Pemilu 1955 ini terlihat betapa tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat.Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri danmenteri yang sedang memerintah, merekatidak menggunakan fasilitas negara danotoritasnya kepada pejabat bawahan untukmenggiring pemilih yang menguntungkanpartainya.Pemilu Dewan Konstituante 15 Desember 1955 memperebutkan 520 kursi. Tetapi,karena di Irian Barat yang memiliki jatah 6kursi belum bisa diselenggarakan Pemilu,maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasilpemilihan anggota Dewan Konstituantemenunjukkan PNI menjadi pemenang disusul Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo,partai Katolik dan PSI.Namun, sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955, tidak bisa dilanjutkan meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarnosudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Masa buram demokrasi itu bermuladari kegagalan Dewan Konstituante untukmenyepakati konstitusi (UUD), yangmemaksa Presiden Seokarno menyelamatkan Negara dengan mengeluarkan DekritPresiden 5 Juli 1959, untuk membubarkanKonstituante dan pernyataan kembali keUUD 1945.Sayang, kondisi ini melahirkan pula otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelahsebelumnya dewan legislatif itu menolakRAPBN yang diajukan pemerintah. Kemudian Presiden Soekarno membentuk DPRGotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanyadiangkat presiden. Lalu, pada 1963 MPRSyang anggotanya diangkat menetapkanSoekarno, sebagai presiden seumur hidup.Era ini disebut Demokrasi Terpimpin dantidak pernah sekalipun menyelenggarakanPemilu.Kemudian terjadi kudeta G 30 S/PKIyang gagal. Disusul meluasnya krisis politik,ekonomi dan sosial. Akhirnya PresidenSoekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967(Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967).Enam Pemilu Orde BaruKemudian Jenderal Soeharto diangkat olehMPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang IstimewaMPRS 1967. Kondisi saat itu, mengakibatkan pemerintah tidak dapat secepatnyamenyelenggarakan Pemilu. KetetapanMPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu diselenggarakan dalamtahun 1968, kemudian diubah lagi pada SIMPR 1967, dengan menetapkan Pemiluakan diselenggarakan tahun 1971.Selama periode ini, MPRS dan DPR-GRbentukan Bung Karno tetap dipertahankandengan melakukan pembersihan darisejumlah anggota yang dianggap berbauOrde Lama (Demokrasi Terpimpin). Erakepemipinan Presiden Soeharto ini disebutOrde Baru yang memomulerkan Demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru, Pemiludiselenggarakan secara regular sebanyakenam kali. Namun pengaruh kekuasaan(militer dan birokrasi) sangat dominan memengaruhi jalannya Pemilu.Pemilu kedua (pertama pada era OrdeBaru) diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971.Sebelumnya, pemerintah bersama DPR GRmenyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR danDPRD, yang memakan waktu hampir tigatahun.Pemilu 1971 diikuti 10 partai untuk mengisi 360 kursi DPR yakni Golkar meraihsuara 62,82 persen, NU 18,68 persen, PNI6,93 persen, Parmusi 5,36 persen, PSII 2,39persen, Parkindo 1,34 persen, Katolik 1,10persen, Perti 0,69 persen, IPKI 0,61 persen,dan Murba 0,08 persen. Jumlah suara sahPemilu 1971 adalah 54.669.509.HASIL PEMILU DPR 1955 No. Partai Suara % Kursi1 Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 572 Masyumi 7.903.886 20,92 573 Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 454 Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 395 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 86 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 87 Partai Katolik 770.740 2,04 68 Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 59 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 541.306 1,43 410 Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 411 Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 212 Partai Buruh 224.167 0,59 213 Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 214 Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 215 Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 216 Murba 199.588 0,53 217 Baperki 178.887 0,47 118 Persatuan Indoenesia Raya Wongsonegoro 178.481 0,47 119 Grinda 154.792 0,41 120 Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia 149.287 0,40 121 Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 122 PIR Hazairin 114.644 0,30 123 Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 85.131 0,22 124 AKUI 81.454 0,21 125 Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 126 Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 127 Angkatan Comunis Muda (Acoma) 64.514 0,17 128 R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 129 Lain-lain 1.022.433 2,71 -Jumlah 37.785.299 100,00 257HASIL PEMILU 1971 No. Partai Suara % Kursi1 Golkar 34.348.673 62,82 2362 Nahdlatul Ulama (NU) 10.213.650 18,68 583 Parmusi 2.930.746 5,36 244 Partai Nasional Indonesia (PNI) 3.793.266 6,93 205 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.308.237 2,39 106 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733.359 1,34 77 Partai Katolik 603.740 1,10 38 Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 381.309 0,69 29 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 338.403 0,61 -10 Murba 48.126 0,08 -Jumlah 54.669.509 100,00 360sumber: kpu/ijrsh