Page 20 - Majalah Berita Indonesia Edisi 65

20 BERITAINDONESIA, Maret 2009BERITA UTAMALinda Simanullang, SE, Caleg PartaiDamai Sejahtera (PDS) untuk DPRD II diKabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, mengeluhkan dahsyatnyapolitik uang tersebut. Menurut pengakuanmasyarakat kepadanya, bahwa Caleglainnya sudah membagikan uang berkisarantara Rp100.000 sampai Rp300.000 perorang pemilih. Bahkan selain memberiuang, ada Caleg yang mendrop kayu bakarsekian kubik dan pupuk kepada warga.Di daerah ini, sudah sangat lazim paraCaleg menjamu makan warga sekampung.Pada kesempatan itu, Si Caleg pun menjanjikan pemberian-pemberian lainnyaagar ia dipilih. Bahkan ada juga yangmenjanjikan akan membangun infrastruktur, jalan dan lain-lain di desa itu.Maklum, di Kabupaten Humbang Hasundutan ini, tidak sedikit anggota DPRD sekaligus menjadi kontraktor (pemborong)proyek-proyek pemerintah daerah setempat.Menurut Linda, integritas seorang calonlegislatif adalah tidak menjalankan politikuang. Ia melihat betapa perlunya membangkitkan kesadaran di tengah masyarakat bahwa pilihan yang didasarkan padapolitik uang berarti menjual harga diri danikut menyuburkan praktik korupsi dansuap-menyuap di masyarakat secara luas.Keluhan serupa dikemukakan RiekeDiah Pitaloka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk DPRdari Jawa Barat. Dalam suatu pertemuandialogisnya dengan warga KampungCicocok, Kelurahan Citatah, KecamatanCipatat, Kabupaten Bandung Barat, JawaBarat, Selasa (24/2), Rieke berapi-apimengajak masyarakat untuk melakukangerakan antipolitik uang. “Kampanyebukan untuk bagi-bagi duit atau sembako.Jangan mau nasib kita selama lima tahundiganti dengan 2 kilogram beras,” kataRieke Diah Pitaloka.Pada kesempatan itu, Rieke mengingatkan warga agar tidak memilih caleg yangmembagikan uang. “Sebab, merekalahyang menyengsarakan rakyat ketika berkuasa karena cenderung berupaya balikmodal,” katanya.Namun, ketika dialog terjadi, beberapawarga menyindirnya, “Yang mencalonkandiri kan bukan spanduk, tapi orang. Masatidak punya duit.” Lalu, warga mengungkapkan bahwa setiap menjelang haripencoblosan, banyak juru kampanye yangmendatangi warga dan memberikanbahan kebutuhan pokok maupun uang.Ini lumrah dan memang ditunggu warga.Maka, menurut Rieke, sekarang ini, selainada politisi busuk, juga ada pemilih busukyang selalu minta amplop.Prinsip antipolitik uang juga dikemukakan H.Imam Prawoto MBA, calon anggotaDPR RI dari Partai RepublikaN di DapilBanten III yang meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang. “Kita harus berani melakukan perubahan demi perbaikan, makakami tidak melakukan money politic tetapi silah al-rahmi yang berkesinambungan,” tegasnya dalam tatap muka denganwarga di Desa Cukang Galih, KecamatanCurug, Tangerang, Senin malam (2/3).Prinsip ini juga dipegang Caleg RepublikaN lainnya, yakni Drs.Miftakh DapilJabar III (Kota Bogor dan KabupatenCianjur), dr.Dani Kadarisman Dapil JabarX ( Kabupaten Kuningan, Ciamis dan KotaBanjar) serta Ir.Asrur Rifa Dapil Jatim III(Kabupaten Gresik dan Lamongan), yangsemuanya nomor urut satu.Mereka mengaku maraknya politikuang ini sebuah tantangan yang harusdihadapi dengan teguh memegang prinsipantipolitik uang. Mereka secara persuasifmemberikan penjelasan kepada wargabahwa politik uang itu harus ditolak.“Dalam pencalonan, kami selalu menjunjung tinggi ahlak al-karimah, pertemuansilah al-rahmi lebih diutamakan daripadapemasangan baliho besar-besaran apalagipolitik uang,” kata H. Imam PrawotoMBA.Menurutnya, anggota legislatif harusmampu, sanggup dan siap menyerap aspirasi masyarakat, agar betul-betul sebagai wakil rakyat yang respresentatif. Jikaseseorang terpilih menjadi anggota DPRkarena politik uang (membeli suara rakyat), tentu saja ia tidak merasa perlu lagimemperhatikan aspirasi masyarakat yangsuaranya telah dibeli.Maka, Imam menegaskan tidak melakukan money politics, tetapi melakukansilah al-rahmi yang berkesinambungan.Kelak, sesudah terpilih ia ingin tetapmengadakan posko tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota yang tugasnya menyerap aspirasi, kehendak rakyat sertamenyalurkannya. “Sehingga merupakansilah al-rahmi yang berkelanjutan danberkesinambungan,” katanya.Ternyata dari pengalaman H.ImamPrawoto, umumnya masyarakat dapatmenerima bahwa pilihan yang terbaikadalah sesuai dengan suara hati, dan tidakbaik bila terpengaruh dengan politik uang.Jika perlu, silakan ambil uangnya, tetapigunakanlah hak pilih sesuai dengan hatinurani.Memang, tidak semua warga yang bisadipengaruhi politik uang. Seorang wargaDusun Karang, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro,Jawa Timur bernama Ahmad Fahrudin(28), bahkan melaporkan dua orang Calegdari sebuah partai di Kabupaten Bojonegoro, satu di antaranya mantan pejabatpenting Kabupaten Bojonegoro, kepadaPanitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) karena dianggap melakukan politik uang.Dilaporkan pada Selasa (3/3) di rumahsalah satu warga, kedua caleg itu membagikan kaos dan amplop berisi uangRp20 ribu. Namun, Si Caleg, SP, membantah melakukan politik uang. “Kalau sayakasih uang bensin, itu kan wajar. Sebabmereka tim saya,” kilahnya.Minim PemahamanAnggota Bawaslu, Wirdyaningsih, diJakarta, Senin (9/2), saat memaparkanbanyaknya pelanggaran politik uang danpenyalahgunaan jabatan yang ditemukanBawaslu, menyebut hal itu disebabkanempat hal.Pertama, minimnya pemahaman berdemokrasi dari calon anggota legislatifLAPOR: Bawaslu menerima pengaduan adanya pelanggaran di sekitar kampanye caleg partaipartai yang berbau money politicfoto: kompas.com