Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 65
P. 21
BERITAINDONESIA, Maret 2009 21BERITA UTAMA(caleg) dan partai politik (parpol). Menurutnya, Pemilu masih dianggap sebagaikesempatan untuk memperoleh kedudukan yang dapat dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan. Sehingga, merekamenghalalkan berbagai cara untuk memenangi pemilu dengan harus keluaruang banyak, bukan mendekatkan dirikepada konstituen atau memperjuangkanaspirasi rakyat.Kedua, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami arti demokrasi, sehingga pelanggaran pemilu masih saja terjadi. Hal ini, kata Wirdyaningsih, jugadisebabkan minimnya kesadaran berdemokrasi masyarakat, yang lebih memilihparpol dan caleg yang membagikan uang,bukan didasarkan pada sejauh mana visi,misi dan program Parpol/Caleg pesertapemilu membawa perubahan dan merealisasikan aspirasi pemilih.Ketiga, juga disebabkan tidak adanyaperaturan yang tegas, membuat politikuang dan penyalahgunaan jabatan berlangsung marak. Keempat, akibat kekurangan tenaga pengawas dan belumberfungsinya Sentra Penegakan HukumTerpadu (Gakumdu) di seluruh provinsi.Selain akibat minimnya pemahamanberdemokrasi dari caleg dan partai politik(parpol), mungkin juga lebih disebabkannafsu berkuasa yang berlebihan. Memang,arti mereka berpolitik adalah untukmencapai kekuasaan. Politik adalah alatuntuk memperoleh kekuasaan. Tetapikiranya jangan dilakukan dengan caracara kotor, menghalalkan segala cara,termasuk melakukan politik uang, danmemanipulasi data daftar pemilih.Praktik kotor seperti inilah yang menyebabkan timbulnya pandangan bahwapolitik sebagai sesuatu yang kotor. Mauberpolitik berarti juga siap dengan caracara kotor, asalkan bisa sampai padatujuan. Terminologi perilaku politisiseperti inilah yang disebut machiavellist,sebuah istilah yang berasal dari seorangfilsuf asal Italia, Niccolo Machiavelli, yangtenar dengan karyanya Il Principe (SangPangeran). Buku yang menjadi maestrodalam ilmu politik itu menguraikantindakan atau cara seseorang denganmenghalalkan segala cara guna merebutdan mempertahankan kekuasaan.BLT dan Serangan FajarKebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT)kepada rakyat miskin, tampaknya secaralangsung ikut mendorong makin maraknya politik uang. Masyarakat menjaditerbiasa dan terbius untuk lebih memilihmenerima uang tunai daripada harusberlelah bekerja atau mempertahankansuara hati.BLT itu memang oleh banyak pihak dinilai sebagai bagian dari politik uang yangdilegalkan oleh pemerintah. Penilaiantersebut antara lain disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego. Diamenilai, BLT itu sama artinya pemerintahmenggunakan politik uang dengan tujuanuntuk sekadar menutup mulut masyarakat akibat kenaikan harga BBM.Itulah pasalnya, maka pakar politik danGuru Besar Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Nasrullah Nazsirmengatakan, masyarakat miskin penerima BLT rentan dimanfaatkan dalamPemilu 2009. Menurutnya, meski sanksihukum hanya bisa diterapkan pada saatkampanye, kebijakan itu merupakankeuntungan bagi incumbent.Menurutnya, meski penerima BLT padaawalnya tidak memiliki hubungan emosional dengan pemberi BLT, namunpenerimanya tetap akan melihat siapayang memberi, yakni pemerintah.Selain itu, data penduduk miskin penerima BLT, juga berpotensi digunakan untuk tujuan serangan fajar pada Pemilu2009. Dari jejak ‘tradisi’ Pemilu, Pilkadadan Pilkades, serangan fajar itu biasanyadilakukan pada saat fajar menjelang hariH pemungutan suara. Serangan fajardilakukan dengan membagikan uangkepada warga agar memilih partai ataukandidat tertentu. Serangan fajar inibukanlah hal baru, tetapi sudah lamamenjadi rahasia umum yang justru diperbincangkan secara ramai.Tetapi, sesungguhnya, biarpun banyakCaleg berseliweran dengan taburan amplopberisi uang, rakyat jualah yang akhirnyamenentukan pilihannya sesuai dengan hatinuraninya. Maka, untuk membuat parapolitisi kotor jera melancarkan politik uang,banyak pihak menganjurkan, terima sajauangnya, tapi jangan pilih Caleg atau parpolyang memberi uang tersebut. Mudahanmudahan dengan cara itu pula, tidak adalagi kesempatan bagi politisi pelaku politikuang menjadi anggota legislatif ataupejabat eksekutif. Sehingga tidak akanterdengar lagi ada anggota DPR yangditangkap KPK. CRS/AQ/BSSIBUK: Pihak percetakan sedang mempersiapkan kertas suara Pemilu 9 April 2009foto: daylife.com
