Page 54 - Majalah Berita Indonesia Edisi 65

54 BERITAINDONESIA, Maret 2009Diantara Dua ‘Ter’SBerdasarkan hasil survei beberapa lembaga, KotaBandung mendapat penilaian kota ‘ter’ yang konotasinyamiring. Namun demikian ada juga yang memuji sebagaikota ‘ter’ yang nadanya positif.ebuah lembaga yang santer sebagai pemberangus korupsi, Komite Pemberantas Korupsi(KPK) pernah merilis Kota Bandung sebagai kota dengan kualitas pelayanan publik “terendah” kedua se-Indonesia, setelah Kota Pontianak. Disusulkemudian berdasarkan survei indekspersepsi korupsi Lembaga TransparancyInternasional Indonesia (TII) tahun 2008,Kota Bandung menduduki posisi kedelapan sebagai kota “terkorupsi” di Indonesia, dengan skor 3,67.Ketua Dewan Pengawas TII, Erry Riyana Hardjapamekas dalam seminarSosialisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK)Indonesia 2008, berdasarkan hasil surveilembaganya mengindikasikan kalau masyarakat kurang percaya atas tekad Pemerintah Kota Bandung dalam memberantaskorupsi. “Para pelaku bisnis menilaiperilaku koruptif masih lazim terjadi diKota Bandung, terutama dalam kontekssuap untuk mempercepat proses birokrasiperijinan, serta tingginya konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa,”katanya. Korupsi di Kota Bandung sulitdiberantas, karena banyak masyarakatmaupun pelayan publik saling menggoda.Menyikapi adanya pernyataan yangseolah memojokkan itu, dua petinggi dipemerintahan Kota Bandung, yakni WaliKota dan Wakil Wali Kota Bandung tidakmau kebakaran jenggot. Pernyataan punmuncul. Wali Kota Bandung, Dada Rosada melansir tidak semua hal di kotaBandung buruk dan tidak semua baik,terkait penilaian hasil survei KPK. “Harusdiakui, tidak semua hal di Kota Bandungburuk. Demikian pula sebaliknya, tidaksemua baik,” katanya.Namun demikian, menurut Dada, adanya hasil survei kedua lembaga itu menjadi masukan bagi perbaikan dan peningkatan Kota Bandung. “Momentum inikita jadikan pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan jugakualitas masyarakat,” janjinya.Terkait masalah pelayanan, kata Dada,akan disikapinya dengan melakukanpercepatan pelayanan publik. Pelayananberkaitan dengan prosedur, proses, biaya,ketepatan, waktu serta sistem kerja yangefisien. Sebagai implementasi kebijakanreformasi birokrasi 2009-2013, juga telahdisusun Rencana Tindak PercepatanProses Pelayanan Publik (RTP4). Misalnya merestrukturisasi organisasi pemerintah daerah, penyederhanaan prosedurperijinan, dan pelaksanaan proses pengadaan barang jasa melalui ElectronicProcurement.Di sisi lain, kota Bandung mendapatsorotan yang positif dari Mercer. Lembagasurvey internasional ini menyatakan, KotaBandung sebagai kota paling nyamandengan kualitas hidup terbaik. KotaBandung menempati urutan teratasdiikuti dengan Surabaya, Yogyakarta,Denpasar, Makassar, dan Palembang.Survei Mercer dilakukan Juli-Agustus2008 pada beberapa faktor penentukualitas hidup. Diantaranya, lingkunganpolitik dan sosial, ekonomi, lingkungansosiokultur, medis, kesehatan, layananumum dan transportasi, rekreasi, barangbarang kebutuhan, tempat tinggal dankebutuhan alam.Hasil survey Mercer ini disambut positifoleh Pemkot Bandung dan akan meningkatkan prestasi yang sudah diraih. Salahsatunya meningkatkan implementasipermasalahan kemacetan lalulintas, kualitas udara, dan pencemaran air. “Kami akanterus melakukan perbaikan agar setiap orang yang datang maupun tinggal di Bandung tetap merasa nyaman,” kata Dada.Sedangkan Wakil Wali Kota Bandung,Ayi Vivananda, dalam menanggapi hasilsurvei TII, menyarankan lembaga tersebut untuk melakukan survei ulangterhadap jumlah kasus korupsi yangterjadi di Kota Bandung, yang telahditangani secara yuridis.Keberatan Ayi didasarkan pada ikliminvestasi di kota Bandung yang berkembang sangat pesat. “Jumlah penanamanmodal di Kota Bandung justru meningkathampir tiga kali lipat per Januari 2009dibandingkan dengan periode yang samatahun sebelumnya,” sanggahnya.Berdasarkan data yang dimiliki BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandung,tercatat nilai investasi tersebut berasaldari 4 perusahaan penanaman modalasing (PMA) dan 212 perusahaan nonPMA dan penanaman modal dalam negeri(PMDN).Sementara pada periode yang samatahun 2008, nilai investasi hanya mencapai angka Rp62 miliar yang berasal dari44 perusahaan non-PMA dan PMDN.“Peningkatan investasi di kota Bandungtersebut mengindikasikan bahwa masihbanyak pelaku usaha yang memercayaiKota Bandung sebagai tempat pengembangan usaha,” kata Ayi.Hal itu mengindikasikan bahwa kepercayaan para pelaku usaha terhadappemerintah Kota Bandung semakin baik.Oleh karena itu, Ayi menilai predikat yangditerima Kota Bandung sebagai salah satukota terkorup merupakan hasil yangsubjektif. Pasalnya, survei yang dilakukanadalah mengenai persepsi korupsi. “Jikayang disurvei adalah persepsi, belumtentu sesuai dengan fakta yang ada dilapangan,” katanya.Meskipun demikian, masukan yangdiberikan TII akan dijadikannya sebagaisalah satu pendorong bagi Pemkot Bandung untuk terus melakukan perbaikanagar pelayanan yang diberikan semakinoptimal. „ AWBERITA DAERAHfoto: istSoft launching Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) KotaBandung.