Page 49 - Majalah Berita Indonesia Edisi 65

BERITAINDONESIA, Maret 2009 49LINTAS TAJUKbukan mustahil para menteri salingtuding atas ketidakberhasilan itu. Merekalempar batu sembunyi tangan. Mestinya,para pejabat itu tidak perlu cuti. Itudisebabkan selama hampir lima tahunmenjadi pejabat negara, mereka sesungguhnya praktis telah melakukan kampanye dengan cara masing-masing. Dankampanye paling efektif bukanlah mengumbar kata. Keteladanan cara hidupsebagai pejabat negara kiranya menjadikampanye yang paling efektif.Sementara itu Harian Kompas (16/3)mengungkapkan bahwa keberhasilan kitamelaksanakan pemilu yang berkualitasyang diawali kampanye yang damai,sekaligus akan mempertontonkan kepadadunia bahwa Indonesia menjadi salahsatu di antara banyak bangsa yang mampumengonsolidasikan demokrasi. Kampanye bukan hanya 20 hari atau sembilanbulan, melainkan selama empat tahunlebih kiprah mereka di panggung politik.Apakah mereka yang selama ini berkiprahdi DPR telah mendedikasikan dirinyauntuk kepentingan rakyat atau untuk dirimereka sendiri? Dan vonis itu akandijatuhkan pada 9 April.„ BHSMenyoal KampanyePejabat NegaraKampanye paling efektif bukanlah mengumbar katamelainkan sejauh mana kita mendedikasikan diri untukkepentingan rakyat.ak terasa era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) dan Wakil Presiden JusufKalla (JK) akan segera berakhir.Setelah hampir lima tahun (2004-2009)mereka memimpin bangsa ini, tak bisakita pungkiri telah banyak mereka lakukan buat bangsa ini. Seiring denganberakhirnya masa kepemimpinan merekaitu, bunyi genderang pesta demokrasisemakin santer terdengar. Kampanyepartai-partai politik telah dimulai sejak 16Maret dan akan berakhir 5 April nanti.Bagi sebagian lawan politik SBY yangdari Partai Demokrat dan JK dari PartaiGolkar, isu seputar kegagalan duet SBYJK akan dijadikan komoditas politikdalam kampanye. Yang lebih menggelikanadalah saat sejumlah pejabat negaratermasuk menteri menjelek-jelekkankinerja pimpinan mereka saat berkampanye bagi parpolnya. Sadar atau tidakdisadari, mereka sedang mencorengwajah sendiri.Oleh sebab itu, sejumlah media di tanahair menyoroti dan mengulas tentangberlangsungnya kampanye partai politikyang dilakukan sejumlah pejabat negara.Dan sejumlah harapan agar pesta demokrasi berlangsung dengan baik.Seperti yang diungkapkan Harian Republika (16/3). Media ini berharap agarpemilu tahun ini lebih baik dan lebih berkualitas dari pemilu 2004 dan lebihbermartabat, dimana dalam prosesnyatidak ada kekerasan dan intimidasi, tidakada warga yang terluka apalagi meninggaldunia. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, setiap parpolhendaknya memanfaatkan pesta demokrasi ini untuk menjual program-programpartai dan memperkenalkan calon legislatif. Dan dalam menjual program, calegtersebut tidak menjelekkan partai ataucaleg lain, bahkan menghina atau memfitnah pihak lain. Mengkritisi kebijakanpemerintah mesti dalam bentuk adu program; Kedua, pemilih jangan sampai adayang tidak ikut memilih (golput) karenakeberhasilan sebuah proses demokrasidiukur dari seberapa besar keikutsertaanrakyat untuk memilih; Ketiga, aparathukum dan keamanan serta para penyelenggara pemilu bisa lebih adil dan fair.Bagi yang melanggar pemilu harus ditindak tegas, dan diberi sanksi sesuai aturan;Keempat, politik uang memang tidakdipuji, bahkan dilarang oleh undangundang. Biasanya partai-partai atau calegyang terbiasa membeli dukungan denganuang, setelah berkuasa akan dengangampang korupsi atau menyalahgunakanwewenang atau jabatannya.Sedangkan Harian Indopos (16/3)mempertanyakan para pejabat negarayang ikut berkampanye. Media ini menginginkan pejabat negera bekerja dan fokuspada pekerjaannya, memimpin pemerintahan. Meskipun tidak melanggar UU,para pejabat negara tidak perlu ikutkampanye dan urusan kampanye diserahkan saja kepada parpol masingmasing. Parpol tidak perlu bergantung kepada pemimpin merekayang sedang menjadi pejabatnegara. Dukungan dalam pemilubergantung pada kinerja parpolselama lima tahun terakhir,apalagi wakil mereka di parlemen atau wakil parpol dikursi presiden, wapres, danmenteri dapat memajukanbangsa dan negara. Adalahtidak patut, jika Presiden danWapres memimpin para menterinyadan para menterinya harus tundukkepada Presiden dan Wapres, namun di panggung kampanye mereka saling sindir, saling kecamdan membeber kelemahan masing-masing. Dan itu menjadipreseden buruk karenamemberikan contohyang tidak baik bagipendidikan politik.Harian Media Indonesia (14/3) juga mempertanyakan hal yang senada dengan Harian Indopos. Bukankah cuti kampanye para menteri itu kontras dengan kontrak politikyang mereka teken sebelumsumpah jabatan? Bukankah ketika itu mereka bilang siap, bekerja 24 jam untuk kepentinganrakyat? Bukan untuk kepentinganpartai! Dalam kampanye terbukaTfoto: berindo BERITAINDONESIA, Maret 2009 49