Page 50 - Majalah Berita Indonesia Edisi 65

50 BERITAINDONESIA, Maret 2009BERITA HUKUMfoto: repro indoposAkibat Haus DuitSepekan setelah parpol peserta Pemilu 2009 ramai-ramaimengucapkan ikrar anti korupsi, seorang anggota dewankembali ditangkap KPK karena menerima uang haram.Korupsi terjadi disebabkan oleh dua hal, karena rakus dankarena sistem.wal Maret lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meringkus pelaku dugaansuap, anggota Komisi V DPR RIdari Partai Amanat Nasional (PAN) asalSulawesi Selatan yang juga Wakil KetuaDPP PAN, Abdul Hadi Djamal (AHD).Dalam penangkapan di Jalan Sudirman,Jakarta itu, petugas menyita barang buktiuang US$ 90 ribu dan Rp54,5 juta yangbaru diterima AHD dari DarmawatiDareho, Kepala Tata Usaha Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Priok.Dalam pemeriksaan, AHD mengakuuang itu berasal dari Hontjo Kurniawan,Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti. Diajuga mengakui bahwa sebelumnya telahmenerima Rp 1 miliar dari Hontjo pada27 Februari 2009. Ketiganya ditangkapKPK pada malam yang sama dan ditetapkan sebagai tersangka.Sementara itu, pengacara Abdul HadiDjamal saat mendatangi Gedung KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) di JakartaSelatan, Jumat (6/3), Haeri Parani mengatakan, Abdul Hadi Jamal hanya korban dalam kasus ini. AHD hanya dimintaoleh seseorang untuk mengambil uangdari Darmawati Dareho. SedangkanDarmawati mendapatkan uang itu dariHontjo Kurniawan. Sedangkan AHDdalam pengakuannya kepada KPK menyebut nama lain, yakni Wakil KetuaPanitia Anggaran Jhonny Allen, politisiPKS Rama Pratama dan Kepala BadanKebijakan Fiskal Departemen KeuanganAnggito Abimanyu. Ketiganya membantah dan tidak tahu menahu dengankasus suap yang dihadapi AHD.Kasus suap ini sendiri diduga untuk memuluskan tender proyek-proyek stimulus2009 dalam proyek pembangunan dermaga dan bandara di wilayah IndonesiaTimur. Dua proyek yang disebut-sebuttersebut adalah proyek pembangunanpelabuhan di Pulau Selayar dan bandaradi Tana Toraja, Sulawesi Selatan.Dirjen Hubla Dephub Sunaryo mengatakan, salah satu proyek tersebut yaknipembangunan dermaga pelabuhan Selayar masuk dalam usulan stimulus ekonomi 2009 yang diprogramkan oleh Departemen Perhubungan (Dephub). Tapirencana pembangunan itu belum ditender. Jadi, Sunaryo menduga hal ini adalahmodus baru dalam korupsi penggunaandana stimulus. Meskipun dana proyekbelum siap, namun ada orang-orangtertentu yang bergerak untuk mengarahkan pada salah satu pemenang.Menurutnya, dana pembangunan dermaga Selayar yang diusulkan Dephub itusebesar Rp 5 miliar, tetapi angka itu belumfinal. Sementara pembangunan bandaradi Tana Toraja, terakhir disebutkandianggap tidak bisa dikembangkan lagi.Tertangkapnya AHD yang sungguhmemalukan ini menambah panjang daftaranggota dewan yang terjerat KPK dalamkasus suap. Sebelumnya, tidak kurangdari 8 orang anggota dan mantan anggotaDPR telah diciduk KPK di antaranya:mantan anggota DPR dari fraksi Reformasi Noor Adenan Razak, yang ditahanKPK pada 5 Desember 2007 karenamenerima suap Rp 1,5 miliar dalam kasuspengadaan tanah untuk Pusdiklat Bapeten ; anggota Komisi VII dari Fraksi PartaiGolkar (F-PG) Saleh Djasit, yang ditangkap KPK 19 Maret 2008 dalam kasuspengadaan mobil pemadam kebakaransenilai Rp4,7 milar saat menjabat sebagaiGubernur Riau ; anggota Komisi IV dariFraksi PPP, Al-Amin Nur Nasution yangditangkap KPK di Hotel Ritz CarltonJakarta, 9 April 2008, karena menerimasuap Rp 71 juta dan S$33 ribu dari SekdaKabupaten Bintan ; Antony Zeidra Abidindan Hamka Yandhu, keduanya mantananggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, ditangkap KPK 17 April 2008 dalamkasus aliran dana BI sebesar RP 31,5miliar.Menurut beberapa pengamat, banyaknya anggota dewan yang terlibat sejumlahkasus suap ini, akibat mahalnya biayapolitik di negeri ini. Seperti dikatakanKoordinator Formappi Sebastian Salang,fenomena yang terjadi, dengan dudukmenjadi anggota DPR akan meningkatkanstatus sosial dan perekonomian anggotadewan tersebut. Sehingga kalau mauseperti itu, mereka akan melakukan segalacara agar bisa menjadi anggota dewan.Selain itu, keterjebakan sistem juga dinilai turut melatarbelakangi. Seperti dikatakan Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Fahri Hamzah, jual beli kewenangan serta sogok menyogok di DPR sangatrawan. Dia menjelaskan, setidaknya adatiga hal yang melatarbelakangi korupsi,yakni karena memang membutuhkan, karena rakus, dan karena sistem. Jadi, kalauanggota Dewan masih korupsi, menurutnya, hal itu karena rakus atau sistem.Bertambah panjangnya daftar anggotaDPR yang ditangkap karena dugaan suapmenjelang pelaksanaan pemilu ini, secaralangsung menambah rasa apatis masyarakat akan keterwakilan mereka di DPR.Kekhawatiran sebelumnya akan tingginyagolput pada pemilu ini pun semakinmengkhawatirkan dengan kejadian ini.Khusus terhadap PAN, walaupun keanggotaan AHD sudah resmi diberhentikan sebagaimana disampaikan KetuaUmum PAN Soetrisno Bachir dalam keterangan persnya, kasus ini diperkirakanakan mengurangi perolehan suara partaitersebut. „ MSARAKUS: Abdul Hadi Djamal, anggota Komisi V DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN)diringkus KPK karena dugaan menerima suap