Page 53 - Majalah Berita Indonesia Edisi 68

BERITAINDONESIA, 16 Juni - 20 Juli 2009 53BERITA TOKOHing EnakUndang Dasar. Coba, di negara berkembang program pembangunan. Di Indonesia, dulu ada GBHN (Garis-garis BesarHaluan Negara). Kalau negara maju, disitu nggak ada GBHN, Amerika barangkalinggak ada, Inggris, Eropa nggak ada. Tapikalau negara Rusia dan China sekarangmasih ada. Nah, Indonesia ini sekarangGBHN sudah tidak ada. Begitu jadipresiden, diangkat jadi presiden langsungkerja. Kerjanya, ya sesuka hati.Pak HartoDulu dalam sidang kabinet Pak Harto,pernah ada yang mengusulkan danapinjaman untuk memberi makan rakyat.Lalu bagaimana jawaban Pak Harto,“Kalau kita minjam-minjam untuk bikintai saja akan percuma, harus digunakanuntuk hal yang produktif atau infrastruktur. Sehingga nanti kita harus bisa kembalikan,” kata Pak Harto.Jadi pinjam dari luar negeri boleh, tapiharus produktif, bukan konsumtif, dandipertanggungjawabkan. Tidak bisa asalbegitu, harus dipertanggungjawabkansemua. Nah, sekarang BLT itu disuruhmakan-makan saja Rp.100 ribu perbulansama 19 juta keluarga.Dulu ada pinjaman usaha kecil danmenengah (UKM), tetapi dipertanggungjawabkan kembali, tidak sama sekali habisbegitu saja. Padahal kita diajarkan untukmemberikan kail kepada orang miskin,orang yang minta-minta itu tidak boleh,harus bekerja, kecuali fakir-miskin, cacat,tua-jompo.Sekarang, tidak tahu siapa yang beranibisa mengembalikan kepada ekonomikerakyatan di antara calon presiden saatini. Kalau Yudhoyono terang nggak ada.Jadi kalau sampai presidennya Yudhoyono kembali, makin parah lagi utang Indonesia ini. Sekarang utang pemerintahsudah Rp.1.700 triliun, tiap orang Indonesia menanggung kira-kira Rp.12 juta.Utang itu pun berbunga komersial sampai12-13 persen, bukan pinjaman lunak yangberbunga 6 persen.Lalu, biarpun begitu, presiden tidakmempertanggungjawabkan itu. Itulahenaknya jadi presiden sekarang. MPRtidak tanya darimana uangnya yangdibagi-bagi itu. Sekarang DPR menerimalaporan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa,karena memang tidak ada undang-undangnya bahwa presiden harus mempertanggungjawabkan. Jadi seenaknya saja,DPR juga tidak mempertanggungjawabkan, tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Anggota DPR juga sia-sia, cumamengontrol tapi tidak ada sanksinya.Presidennya juga begitu.Saat ini, MPR sudah tidak mempunyaikuasa. Sudah diamandemen semua. Jadikalau presiden sudah habis waktunya yabegitu saja. Negara ini lama kelamaanbangkrut betul. Kalau presiden yanggelagatnya seperti itu bisa bangkrut nanti.Pembangunan tidak ada. Padahal kalaubantuan liquiditas yang terakhir Rp 70triliun, digunakan untuk membangunhutan yang rusak dan yang tidak produktif, seperti yang saya lakukan itusampai-sampai saya dipenjara, itu palingtidak bisa membangun sepuluh jutahektar.Satu hektar itu membutuhkan tujuhjuta rupiah biayanya. Jadi bisa sampai sepuluh juta hektar tiap tahun. Dari sepuluhjuta hektar yang dibuka, diratakan dengantraktor, lalu diolah, itu bisa menghasilkanapa saja. Bisa menghasilkan padi, singkong untuk tapioka, jagung, kacang,kedelai. Indonesia bisa berlebihan hasilbumi, dan bisa diekspor, jadi ada hasilnya.Tapi sekarang tidak ada pemikiran begitu.Jadi kasihan rakyat kecil, rakyat miskin.Jadi betul-betul kalau begini caranyamemerintah, seperti sekarang yang kelihatannya dianggap baik, dan dalamtempo lima tahun lagi nanti yang menggantikan begitu juga, Indonesia bisa jadihabis, bangkrut.Jadi kalau negara ini mau berlanjut,kembali ke UUD 1945, memikirkan nasibrakyat. Dan semuanya kerjasama, seluruhrakyat Indonesia membangun ekonomibangsa, tidak memikirkan diri sendiri.Kalau merubah UUD 1945, diingatkannya, agar melalui referendum.Neolib, Bukan Ekonomi SajaKeuangan jaman sekarang ini, yangpertama yang paling untung itu adalahdari minyak. Jamannya Pak Harto, tidakmau naikkan harga minyak karena rakyatmemerlukan minyak tanah untuk masak.Nah, sekarang minyak itu dinaikkandengan harga yang tinggi, tidak pedulirakyat bisa beli atau tidak. Harganya samadengan harga minyak di Amerika. Duluharganya separuh dari harga minyakAmerika. Uangnya juga ke mana tidak adapertanggungjawaban. Nggak ada keharusan untuk mempertanggungjawabkan.Presiden tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya.Padahal, dulu dalam Undang-UndangDasar 1945 sebelum diamandemen, presiden harus mempertanggungjawabkankepada MPR. Kalau pertanggungjawabanditerima MPR, kemudian baru bisa dicalonkan lagi. Sekarang ini tidak mempertanggungjawabkan. Rakyat juga diaturmasa bodoh. Oleh sebab itu, MPR perlubersidang tiap tahun sekali untuk menilaitugas-tugas dan pekerjaan Presiden, apayang sudah dilakukan selama setahun.Agar Presiden tidak bekerja seenaknyadan harus bertanggung jawab.ANTRI BLT: Rakyat di berbagai tempat mengantri berdesakan untuk menerima BLTfoto-foto: ist