Page 52 - Majalah Berita Indonesia Edisi 68

52 BERITAINDONESIA, 16 Juni - 20 Juli 2009BERITA TOKOHSekarang Jadi Presiden Palinengusaha nasional H. Probosutedjo mengemukakan hal itukepada Berita Indonesia (Jumat12/6/09) di rumah kediamannya,Jalan Diponegoro, Menteng, JakartaPusat. Sekarang ini, kata Probo, seakanakan presidennya baik sekali membagibagi duit yang dinamakan dengan BLTatau bantuan langsung tunai, Rp 100.000tiap bulan kepada 19 juta kepala keluarga,dibagi-bagi uang saja.“Uangnya pemerintah, bukan uangnyaPresiden Yudhoyono sendiri. Dibagi-bagitetapi tidak dipertanggungjawabkankepada MPR. Uangnya dari mana tidakditanyakan, tidak ada yang tanya, DPRnya juga tidak bertanya, MPR juga tidakbertanya. Asalnya uang darimana koqsegitu banyak dibagi-bagi saja, ternyatapinjaman. Ternyata pinjamannya jugapinjaman komersil dengan bunga yangtinggi sampai 12%. Tapi pinjaman itusiapa yang bayar? Yang bayar rakyat,” kataadik kandung satu ibu Pak Harto itu.Berikut ini petikan pandangan Probosutedjo tentang berbagai hal, di antaranya, tidak adanya GBHN, tidak adanyapertanggungjawaban presiden, BLT danutang untuk makan, ekonomi kerakyatandan neolib, serta HTI (hutan tanamanindustri). Menurutnya, jika kondisi demikian terus, Indonesia bisa bangkrut.Reformasi itu berlebihan sehingga pertanggungjawaban presiden pun tidak ada.Rencana pembangunan tidak ada, GBHNjuga tidak ada. Setelah menghabiskanuang begitu banyak, bagaimana caramempertanggungjawabkannya juga tidakada. Pada masa Megawati juga begitu.Begitu pula dengan pemilihan kepaladaerah (pilkada), pemilu langsung, danayang dikeluarkan begitu besar, boros.Pemborosan dana sebaiknya untuk kesejahteraan rakyat.Nah, kalau jamannya Pak Harto duluada pinjaman luar negeri, tapi untukmembangun infrastruktur, untuk membangun waduk, irigasi, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah ekonomi kerakyatan yangsesuai dengan UUD 1945. Di situ disebutkan ekonomi disusun sebagai usahabersama. Yang paling cocok waktu duluitu adalah koperasi dan itu tidak jalansama sekali sekarang. Sekarang malahsudah berlaku neoliberal.Neoliberal, pengusaha-pengusaha asingboleh masuk Indonesia, boleh bersaingdengan pengusaha-pengusaha kecil.Seperti bank-bank asing, kalau jamannyaPak Harto, tidak boleh, hanya boleh diJakarta. Sekarang, di tiap daerah provinsibahkan kabupaten, sudah buka City Bankdan bank-bank asing yang lain.Sekarang itu kita betul-betul sedangmelakukan neoliberal. Jadi kalau Boediono tak senang dikatakan neoliberal,sebenarnya SBY yang sedang melakukanneoliberal. Pengusaha asing boleh masukke Indonesia dengan bebas. Contohnya,Carrefour di mana-mana, bangunannyayang begitu megah. Dan di sana dijual dariyang terbesar sampai yang terkecil,PH. PROBOSUTEDJO: Sekarang jadi presiden itu palingenak, bisa bagi-bagi uang langsung tunai seenaknya dantidak harus mempertanggungjawabkannya kepada MPRkarena undang-undangnya sudah diamandemen. Lain dengandulu, sebelum habis masa jabatannya, harusdipertanggungjawabkan kepada MPR, sekarang tidak. Jadi,salah atau tidak, begitu saja seenaknya.PROBOSUTEDJO: Kalau bukan neolib, Carrefour harus dibatasisampai lengkuas, serei pun ada dijual disitu. Bagaimana pengusaha kecil, pengusaha pribumi mau bersaing dengan itu,itu kan neoliberal?Belum lagi dengan pendidikan, sekolahasing diperbolehkan buka di Indonesia.Terus biaya pendidikannya mahal. Jadinasionalismenya itu sudah nggak ada.Itulah akibat reformasi yang bukankebablasan tapi memang tidak punya program.Reformasi itu dulunya tidak direncanakan. Sampai mengobrak-abrik Undangfoto: dok.tokohindonesia.com