Page 26 - Majalah Berita Indonesia Edisi 72

26 BERITAINDONESIA, November 2009Sejuta harapan rakyat yang disandarkan kepada Kabinet IndonesiaBersatu jilid II, terfokus kepadapeningkatan perekonomian, kesejahteraan rakyat, demokrasi dan penegakan hukum. Untuk memacu ke tujuan itu,pembangunan infrastruktur merupakansalah satu instrumen utama. Namun,sejauh ini, pembangunan di sektor ini masih terseok-seok oleh berbagai hambatan.Mencoba menguak dan mengatasi hambatan itu, pemerintah melakukan terobosan lewat Pertemuan Nasional atauRembug Nasional yang disebut NationalSummit. Acara yang mempertemukan para stakeholder, yakni pemerintah pusatdan daerah, akademisi, dan pihak swasta(KADIN) sejak tanggal 29 hingga 31Oktober 2009 di Jakarta, ini merentangtujuan nasional sebagaimana yang terungkap pada misinya, yakni membangun perekonomian berakar lokal berbasis nasional dan bertaraf internasional.Selama ini, hambatan yang dianggapkrusial di antaranya, pendanaan dan pemahaman konsep desentralisasi yang belum seragam sehingga menyebabkan ketergantungan daerah ke pusat yang masihsangat besar. Pada sisi lain, PemerintahDaerah justru berlomba mengeluarkanperaturan daerah (Perda) yang seringsaling bertabrakan sehingga menghambatmalah kontraproduktif dengan tujuanpembangunan.Semua hambatan atau sumbatan berupa bottle neck atau leher botol itu intinyaberkaitan dengan regulasi dan birokrasi.Sehingga acara ini pun difokuskan padarencana perbaikan regulasi yang selamaini banyak menghambat investasi. Padaacara ini, dibuka permasalahan yang adaselama ini dan dicoba dicari solusinya dengan mendengar masukan dari berbagaipihak terutama para stakeholder.Pemerintah dalam hal ini, sepertidiungkapkan Menteri Dalam NegeriGamawan Fauzi dan Menteri KeuanganSri Mulyani, saat ini tengah mempersiapkan penguatan kewenangan gubernur melalui Peraturan Pemerintah. “Gubernurakan diperkuat peranannya sebagai wakilpemerintah pusat,” kata Gamawan. Menurutnya, urusan yang selama ini ditangani Departemen Dalam Negeri, akanInfrastruktur Jadi PrioritasPercepatan penyediaan infrastruktur menjadi prioritasutama yang akan dicapai oleh tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II lima tahun ke depan. Mencari solusimenyukseskan rencana, para stakeholder duduk bersamadalam ajang National Summit. Sumbatan di leher botolkini diharapkan telah teratasi.dilimpahkan kepada gubernur. SementaraMenkeu Sri Mulyani menganjurkan agargubernur diberi peran lebih besar dalammencegah atau membatalkan Perdabermasalah.Presiden Susilo Bambang Yudhoyonojuga sebelumnya telah mengajurkan agarkebijakan yang keliru diganti atau diperbaiki. Terhitung hingga 7 Oktober 2009,Pemerintah Pusat telah membatalkan3.513 Perda tentang berbagai pungutan didaerah karena dinilai berbenturan denganperaturan yang lebih tinggi. Juga telahmembatalkan 326 rancangan perda (Ranperda) dan usulan revisi Ranperda sebanyak 1.436.Sementara mengenai masalah pendanaan, mengingat keterbatasan anggaranpemerintah, maka solusinya dicari denganmenawarkan kepada investor untukmenanamkan modalnya atau bermitramelalui Public Private Partnership (PPP).Mengenai hal ini, di awal tahun 2009misalnya, pemerintah telah menawarkanproyek pembangunan infrastruktur kepada swasta senilai US$ 82 miliar.Untuk 5 tahun mendatang, pembangunan infrastruktur Indonesia dikatakanmembutuhkan sekitar Rp1.429 triliun.Menurut Dedy S. Priatna, Deputy BidangSarana dan Prasarana Bappenas, kebutuhan pendanaan itu akan bersumber dariswasta sebesar Rp978 triliun (69%), sedangkan Rp451 triliun (31%) lagi daripemerintah.Menanggapi alokasi dana dari pemerintah untuk infrastruktur, Bambang Susantono, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah, yang 11 November 2009 lalu dilantik menjadi Wakil Menteri Perhubungan berpendapat, alokasi anggaranpemerintah untuk infrastruktur idealnyaadalah 5-6 persen dari PDB. Sementaraselama ini baru berkisar 4-5 persen.Melihat kembali program pemerintahlima tahun sebelumnya (2004-2009) yangtelah, sedang, dan akan dilakukan, sesungguhnya begitu menjanjikan dan menjadiharapan yang menyejukkan bagi rakyat.Program yang merupakan skala prioritasitu memfokuskan proyek infrastrukturyang bersifat urat nadi yang akan memperlancar peredaran “darah” perekonomian. Contohnya, jalan tol (jalan bebashambatan) Trans Jawa sepanjang 763 kmyang tengah dibangun dan beberapa yangkini tengah ditawarkan seperti: MedanBinjai dan Medan-Kualanamu TebingTinggi di Prov. Sumatera Utara; Palembang-Indralaya di Prov. Sumatera Selatan;Tegineneng-Babatan di Prov. Lampung;BERITA UTAMAfoto-foto: ist