Page 25 - Majalah Berita Indonesia Edisi 72

BERITAINDONESIA, November 2009 25jaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbukarang. Keduabelas, bidang reformasikesehatan. Yakni, dimana prioritasnyabukan lagi soal berobat gratis melainkansehat gratis bagi warga miskin. Untuk itumaka fasilitas kesehatan masyarakat akanlebih diberi penguatan kapasitas dankapabilitas.Ketigabelas, bidang reformasi pendidikan, yakni memastikan adanya keterkaitan antara hasil lembaga pendidikandengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja. Keempatbelas, peningkatan kesiagaan penanggulangan bencanadengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang dibutuhkan,yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana. Terakhir atau yangkelima belas, sinergi antara pusat dandaerah yang bisa mencegah pemborosan.Sinergi ini meliputi jajaran pemerintah,kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keamanan.Mencermati dan membandingkan program ini dengan program yang dicanangkan pada periode KIB I sebelumnya,bahkan dengan program pemerintahpemerintah sebelumnya, 45 program aksidan 15 program pilihan tersebut secaraumum tidak ada yang baru. Perbedaannyahanya pada urutan prioritas dan penekanan pada sektor-sektor. Misalnya, dibidang hukum, program 100 hari KIB IIkali ini menekankan pada penyelesaianmafia hukum. Kemudian di bidang ekonomi, ditekankan soal pembangunansektor kelistrikan, infrastruktur, danrevitalisasi pabrik pupuk dan gula. Dibidang kesra, penekanannya antara lainpada reformasi kesehatan dan pendidikan.Jadi, apa yang dipaparkan Presiden SBYitu sebenarnya adalah program lama yangtidak diimplementasikan secara optimaloleh kabinetnya pada periode sebelumnya. Contohnya, pemberantasan mafiahukum yang dijadikan prioritas pertamapada periode ini. Program itu, dengansendirinya diduga muncul seiring karenakuatnya sorotan publik terkait dugaankriminalisasi terhadap petinggi KPKbelakangan ini.Demikian halnya dengan pembangunansektor kelistrikan. Pada pemerintahansebelumnya, Presiden SBY telah mencanangkan proyek pembangunan PLTU10.000 MW. Namun, realisasi dari proyekitu selalu molor oleh berbagai sebab, mulaimasalah pendanaan hingga permintaaninvestor akan adanya jaminan pemerintah.Terlepas dari situ, kelima belas programprioritas itu boleh disebut cukup kompakdan solid, karena satu sama lainnya salingterkait untuk menyelesaikan berbagaimasalah di negeri ini. Mengambil contoh;penempatan pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas utama misalnya,adalah suatu langkah cukup tepat. Disebuttepat, bukan hanya karena kini sedangdisorot, tapi bidang ini memang sangatmempengaruhi bidang-bidang lainnya.Pada pembangunan ekonomi contohnya,kepastian hukum merupakan salah satuyang sangat dibutuhkan para investor.Membuat kelistrikan sebagai programprioritas juga adalah suatu yang sangattepat karena bidang ini merupakan salahsatu faktor utama bagi pengembangansektor industri dan perdagangan. Demikian halnya dengan infrastruktur, karenainfrastruktur akan mendorong kemajuansektor lainnya, seperti industri, pertanian,pendidikan dan lain sebagainya. Jadi,pembangunan listrik dan infrastrukturmemang harus diutamakan dalam rangkamenciptakan daya saing pengusaha dandaya saing negara terhadap negara lain.Hanya dengan demikian investasi akanberkembang dan dampak selanjutnya,peluang kerja pun akan tercipta, sekaligusakan menekan pengangguran dan kemiskinan.Menempatkan revitalisasi industri pertahanan sebagai program prioritas jugamerupakan langkah tepat karena industriini tidak saja diperlukan bagi memenuhikebutuhan persenjataan dalam negeri,tapi juga mampu mendatangkan devisamelalui penjualan senjata ke negaranegara sahabat.Prioritas merevitalisasi pabrik pupukdan pabrik gula juga adalah langkah tepat.Karena dengan langkah ini, berarti pemerintah menormalkan aktivitas ekonomidesa. Karena, selama ini masalah pupukselalu menjadi masalah sektor pertaniansecara nasional. Di samping harganyamahal, terkadang petani juga sulit mendapatkannya.Demikian juga halnya dengan prioritasprioritas lainnya yang keseluruhan terkaitsatu sama lain. Lebih dari itu, semua program yang dirumuskan pemerintah inipada hakikatnya memang baik. Namunsesuai pengalaman di waktu lalu, yangmenjadi permasalahan kemudian adalahimplementasi program itu sendiri. Untukitu, perlu konsistensi dengan yang direncanakan dan didukung dengan pengawasan yang baik, merupakan syarat utamasuksesnya sebuah program. Karena, sebaik apa pun program itu, tanpa pengawasan yang baik, dikhawatirkan akantidak berjalan dengan maksimal. Karenaitu, untuk kinerja KIB II ini pun diperlukan pengawalan dan pengawasan terusmenerus agar semakin tertutup kemungkinan terjadinya penyelewengan implementasi di lapangan.Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) sebagai lembaga pengawas jalannya pelaksanaan pemerintahan sangatdiharapkan dalam hal ini. Namun, mengingat peta komposisi DPR 2009-2014yang sudah didominasi partai pendukungpemerintah sekarang, muncul kekhawatiran tidak efektifnya pelaksanaanfungsi pengawasan dimaksud. Karena itu,demi kepentingan bersama, masyarakatumum diharapkan terus mengawal ketatkinerja kabinet ini. Pemerintah sendiripun diharapkan tidak terlalu ‘alergi’dengan kritik dari publik, sejauh kritik itudimaksudkan untuk memperbaiki kinerjanya. Selain itu, setiap programpemerintah hendaknya disosialisasikansecara terbuka kepada publik.Kini masyarakat menunggu KIB IImerealisasikan janji dan targetnya. Realisasi program 100 hari memang sangatditunggu oleh masyarakat sebagai pembuka langkah kinerjanya pada lima tahunke depan. Namun jauh lebih penting darisitu adalah hasil kinerja kabinet ini limatahun ke depan, karena hasil kerja limatahun merupakan landasan masa depanbangsa ini untuk puluhan, bahkan ratusantahun ke depan.Terakhir, masyarakat mengharapkan kabinet ini bekerja dengan jujur dan sepenuhhati demi bangsa dan negara, bukan untuksatu kelompok tertentu. Dengan demikian,program yang disusun di forum prestisiusNational Summit itu tidak hanya bagus diatas kertas. „ BHS, JK, PANPemberantasan mafia hukum program kerja 100 hari SBYBERITA UTAMA