Page 45 - Majalah Berita Indonesia Edisi 76
P. 45
BERITAINDONESIA, Mei 2010 45BERITA EKONOMIPemerintah TawarkanORI Hingga Rp 8 TriliunKementerian Keuangan akan kembali menerbitkan obligasiritel negara (ORI) dengan kode ORI007. Nilai yang diharapkandari penjualan ORI tersebut mencapai Rp 8 triliun.Direktur Surat Berharga Negara Ditjen Pengelolaan UtangKemenkeu Bimantara Widjajala mengatakan, optimismepenerbitan ORI dengan target cukup tinggi itu seiringrealisasi penerbitan serupa dari tahun ke tahun denganpeminat cukup banyak. Angka Rp 8 triliun dilihat berdasarkan komposisi kebutuhan pembiayaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 yang memangcukup besar.Namun demikian, kebutuhan penawaran ORI ini akanmenyesuaikan dengan target penerbitan keseluruhan instrumen surat utang tahun ini yang nilainya di atas Rp 100triliun. “Kami akan banyak instrumen pembiayaan lain selainORI, ada sukuk, SUN (surat utang negara), dan instrumen lain.Nanti, akan saling disesuaikan,” ujar dia. Dalam rencanapenawaran ORI itu terdapat 23 agen penjual yang siapmembantu Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.Menurut Bimantara, rencana setllement ORI007 yakni pada4 Agustus 2010, proses premarketing mulai 15-30 Juli 2010,dan penerbitan 3 Agustus 2010. Kupon ORI007 nantinya akanditetapkan pada 14 Juli 2010. Kekayaan PemerintahRp 706 Triliun Per AprilTotal kekayaan PemerintahRepublik Indonesia sampai dengan 20 April 2010, tercatat Rp706,22 triliun. Jumlah ini terusmengalami koreksi dari bulan kebulan dan nilainya terus bertambah. Dirjen Kekayaan NegaraKementerian Keuangan Hadiyanto menuturkan, saldo kekayaan pemerintah itu mengalami koreksi. “Awal tahun kemarin baru Rp 322,54 triliun,sekarang sudah ada koreksi hasilpenilaian/mutasi Rp 383,68triliun, sehingga nilainya menjadi Rp 706 triliun,” ujarHadiyanto di Kementerian Keuangan, Jakarta.Menurutnya, inventarisasi harta kekayaan pemerintah itusampai sekarang belum selesai semuanya. Dari total 74kementerian/lembaga atau sekitar 22 ribu satker, sekaranghanya tinggal dua kementerian/lembaga saja yang belumselesai yakni Kementerian Perhubungan dan Pertahanan. Duainstansi ini diakui, masih belum selesai karena alasandokumentasi harta kekayaan negara yang cukup banyak dansistem pencatatan yang berbeda.
