Page 16 - Majalah Berita Indonesia Edisi 77

16 BERITAINDONESIA, Juni 2010BERITA UTAMAfoto: istreaksi masyarakat.Selain itu, sumber Berita Indonesia tersebut dan beberapa pemerhati hukumlainnya juga menduga pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukumadalah untuk ‘mengimbangi’ gerakanKPK. “Denny Indrayana, PhD dari SatgasMafia Hukum misalnya, sepertinya merasa lebih powerful ketimbang Kapolridan Jaksa Agung. Ini jelas aneh dananomali hukum,” demikian misalnya kataNehemia Lawalata, Rabu (21/4/10) sebagaimana dikutip inilah.com. SumberBerita Indonesia menimpali, bahkanDenny Indrayana bisa memimpin rapatpemberantasan korupsi yang dihadiriKapolri dan Jaksa Agung. Aneh!Satgas juga diduga dibentuk untukmengalihkan perhatian masyarakat agartidak lagi mempercayai KPK. Dasardisebut demikian, laporan masyarakattentang berbagai dugaan kasus korupsibanyak masuk ke Satgas. Alhasil, pekerjaan KPK pun banyak bergeser ke Satgas.Melihat kejanggalan ini, sumber BeritaIndonesia tersebut menduga, langkah itusebagai sebuah antisipasi pemerintah jikasuatu waktu KPK dibubarkan. Artinya,anggota Satgas yang notabene orangorangnya presiden kemungkinan akanmasuk jadi anggota KPK yang baru jikaKPK sekarang sudah bubar. Jadi, anggotaSatgas hanya ganti baju jadi KPK.Perubahan sikap Presiden SBY sendiriterhadap KPK diduga terjadi sejak besannya (Aulia Pohan) dijerat KPK. Padahal,baik mantan Presiden Megawati maupunPresiden SBY mengamini bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dariIstana.Sedangkan khusus kepada mantanKetua KPK Antasari Azhar, sikap antipatipemerintah menurut sang profesor,diduga karena Antasari tidak mau tundukkepada keinginan pemerintah. Indikasinya, Antasari disebut-sebut pernah berkali-kali ‘dipanggil’ ke Istana Presidentetapi Antasari tidak bersedia. Dan lebihkhusus lagi, Antasari juga disebut-sebutberniat menyelidiki kasus dugaan korupsidi KPU terkait teknologi informasi padaPemilu 2009 lalu.Di sinilah tampak perilaku feodal yangmasih bercokol, sejak zaman feodal, OrdeBaru hingga era reformasi saat ini. Sejakreformasi bergulir, mereka bolehkan KPKpunya wewenang independen, tetapijangan dipraktekkan pada pihaknya.Saat ini, seleksi calon Ketua KPK pengganti Antasari dilakukan. Ketua panitiasendiri dipimpin oleh Menteri Hukumdan HAM, Patrialis Akbar. Dalam hal ini,banyak juga yang mengkhawatirkanpengaruh tabiat feodal akan dipakaisehingga arah KPK makin kurang jelas kedepan. Namun kekuatiran ini, memang,bisa berlebihan bila memperhatikan pidato-pidato Presiden SBY tentang demokrasi dan pemberantasan korupsi.Namun, bila memerhatikan persoalanpenegakan hukum dan demokrasi, kiranya yang diperlukan sekarang ini adalahkontrol dari masyarakat. Dalam penegakan hukum, kontrol masyarakat dibutuhkan sejak tindakan hukum pertama.Peradilan pun harus dikontrol agar betulbetul bersih dari pengaruh luar. Artinya,peradilan yang menjadi benteng penegakan hukum harus dikontrol masyarakatsejak penyelidikan kepolisian sampai keMahkamah Agung, termasuk penentuanpersonalianya.Mengingat lembaga Kepolisian danKejaksaan dirasakan paling riskan dipengaruhi kultur feodalisme karena langsung di bawah kendali presiden, makapengawasan masyarakat dan LSM harusekstra ketat terhadap dua lembaga tersebut. Memang ada juga kekhawatiran bahwa sebagian LSM juga bisa dibayar, yangmau bergerak jika dibayar, dan tidak maubergerak kalau penguasa bilang tidakboleh. Namun LSM demikian hanyalahsebagian kecil. Seperti menurut dugaansumber Berita Indonesia di atas misalnya,ada sebuah LSM anti korupsi yang terkemuka yang tidak pernah mau ribut jikamenyangkut sektor Migas dan Bank Century. Hal tersebut dicurigai karena LSMtersebut punya hubungan baik denganpenguasa di bidang Migas sejak zamanPak Harto serta dengan kekuatan di balikpengambilan kebijakan bailout Bank Century.Bahkan dengan masuknya nama Todung Mulya Lubis dalam struktur pengurus Partai Demokrat, telah mengundangkecurigaan dan menimbulkan turunnyakepercayaan masyarakat terhadap Transparency International Indonesia (TII).Seperti halnya dengan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dimana PresidenSBY, Sri Mulyani, Boediono, dan KuntoroMangkusubroto sebagai Dewan Pendiridan Dewan Penyantun. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkadangsudah amat diplomatis terhadap kasustertentu.Perkuat PengadilanMaka salah satu solusi untuk penegakanhukum, pengadilan harus diperkuat.Sebagai negara hukum, maka yang menentukan penegakan hukum adalahhakim di dalam pengadilan, bukan yanglain. Andaikan polisi, jaksa, pengacara danLSM Antikorupsi berkolusi pun, kalauhakimnya teguh, maka keadilan masihbisa tegak.Mengenai peran peradilan ini, Gubernur Lemhanas Prof. Dr. Muladi, SHkepada Berita Indonesia, Selasa 23 Maret2010 lalu, mengatakan bahwa independensi peradilan itu adalah aturaninternasional. Kekuasaan kehakiman yangmerdeka itu standar internasional yangditentukan PBB. Dan independensi hakimitu adalah salah satu indikator apakahsuatu negara itu demokratis atau tidak.Kemudian diperluas, bukan hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapiindependensi sistem peradilan pidana.Termasuk polisi, jaksa dan sebagainya.Selain itu, menurut Profesor Dr. RomliAtmasasmita, SH, LLM, MahkamahAgung sampai jajaran terbawah jugaharus dijaga. Sarana, gaji dan fasilitasperadilan harus ditingkatkan. Dalamsistem peradilan, hadiah dan hukuman(reward and punishment) harus jelas.Hadiah seharusnya lebih besar darihukuman. Disebutkan, barangkali tidakrugi menggaji Ketua MA Rp 100 juta sebulan, Hakim Agung Rp 75 sebulan, Ketua Pengadilan Tinggi Rp 50 juta sebulan,Ketua Pengadilan Negeri Rp 40 jutasebulan dan hakim Rp 25 juta sebulan.